Kuningan - Fasilitas yang serba modern, kecanggihan teknologi yang serba cepat dan bisa memanjakan masyarakat dengan daya listrik masih belum dirasakan ribuan warga yang ada di pelosok daerah Kabupaten Kuningan, dan itu menjadi tantangan berat bagi Bupati Utje Ch Suganda dan Wabup Acep Purnama untuk memecahkannya.

Jangankan bisa menonton televisi dengan suguhan hiburan yang beragam dan menarik ataupun memanjakan diri dengan fasilitas memasak, mencuci, menyetrika dan kegiatan sehari-hari lainnya yang serba elektrik. Sekedar untuk menerangi rumahnya dengan lampu neon saja sangat sulit. Di rumahnya itu, tidak sekedar sepasang suami isteri, namun ada tanggungan keluarga yang cukup banyak.

Berdasarkan data dari Bagian Ekonomi Setda, lebih dari enam ribu rumah di Kabupaten Kuningan belum teraliri listrik. Mereka masih menggunakan lampu tempel berbahan bakar minyak. Mereka lebih memilih mempertahankan kebutuhan perut keluarganya, ketimbang harus memasang baru jaringan listrik yang harganya cukup mahal.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 250 juta pertahun nampaknya masih sangat kecil untuk mempercepat program listrik gratis itu. Pasalnya, jumlah rumah yang masih gelap oleh cahaya listrik tidak sedikit. Prioritas dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan harus segera digencarkan dengan alokasi anggaran yang ideal. Kepemimpinan baru harus berani mengambil kebijakan tegas dalam anggaran untuk warga miskin tersebut.

“Kunjungan saja tidak cukup, tapi harus ada bukti yang nyata. Setelah sekarang jadi bupati dan wakil bupati, masyarakat menunggu sikap yang nyata terutama dalam masalah peningkatan ekonomi. Masalah listrik adalah masalah serius dari sisi sosialnya, ini harus segera ditangani,” papar Abdullah, salah seorang pemerhati.

Kabag Ekonomi Setda, Trisman Supriatna, menjelaskan, program listrik gratis sudah digulirkan Pemkab Kuningan sejak beberapa tahun lalu, dan secara bertahap terus mengalami penurunan. Selain dari anggaran APBD Kuningan, listrik gratis pun digulirkan pula dari APBD Propinsi maupun APBN.  

“Di tahun ini ada sekitar 850 rumah yang sudah dipasang listrik secara gratis, dan itu adalah program Pemkab Kuningan. Memang masih sangat banyak rumah yang belum tersentuh listrik, jumlahnya sekitar enam ribuan lebih,” ujar Trisman.

Dalam mengalokasikan anggaran listrik gratis, menurutnya, pemkab telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua kecamatan dan desa. Surat Edaran tersebut berisikan himbauan untuk mengawasi program listrik gratis itu. Jika ditemukan ada pungutan dari oknum, maka pihak desa maupun kecamatan diharuskan melaporkannya dan uang yang telah dipungut harus dikembalikan.

Dari keterangan lain, kendati ada himbauan seperti itu, namun dari sisi sosialisasi kepada warga terutama warga yang tidak mampu dan berhak mendapatkan listrik gratis itu masih sangat kurang. Masih banyak warga yang tidak tahu terhadap program itu, dan masih ada oknum yang berkeliaran memungut biaya dalam pemasangannya.

Pemkab Kuningan tidak sekedar harus menganggarkan lebih besar atas program itu, namun harus memperketat pengawasan dan dalam bertindak jika ditemukan ada pemungutan. “Tidak sedikit petugas yang memungut. Terutama petugas PLN, dengan berbagai alasan, petugas yang memasang listrik itu meminta dana. Harus ada sinergitas lagi, antara Pemkab Kuningan dengan PLN,” pinta Abdullah.

Sementara itu, penanggulangan kemiskinan bukan sekedar pembebasan biaya listrik, masih banyak aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Kuningan, terutama kebijakan bupati yang berpihak kepada warga pra sejahtera supaya lebih sejahtera dan bisa hidup bersosial seperti halnya warga lainnya.

APBD yang kerap alokasi anggarannya lebih besar untuk belanja aparatur, saatnya untuk dirubah. Ekonomi kerakyatan harus lebih ditingkatkan guna untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya beli. Belanja aparatur harus bisa dipangkas dan dialihkan untuk kepentingan warga Kuningan.