Maraknya pungutan liar yang terjadi secara periodik ketika tahun ajaran baru dimulai, tampaknya menjadi indikasi kuat bahwa sistem pendidikan kita masih amburadul. Kebijakan yang diterapkan selama ini ternyata banyak tersandera di tengah jalan oleh logika negatif penyelenggara pendidikan yang melihat sekolah secara komersial.

Sekolah sebagai lembaga komersial, setidaknya akan mengimplementasikan prinsip perilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal. Sementara tujuan produksi adalah untuk keuntungan maksimal dalam bentuk finansial. Artinya, mencari keuntungan maksimal dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan (revenue increasing).

Fenomena ini banyak terjadi di sekolah menegah (SMP dan SMA) menyusul diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Ini, memberikan kesempatan kepada sekolah sebebas-bebasnya untuk menggerakkan roda kebijakannya yang dianggap perlu dengan alasan peningkatan mutu.

Dengan alasan seperti ini sekolah seakan berlomba untuk menetapkan biaya masuk sekolah yang cukup mahal, yang akhirnya hanya orang mampu (the have) secara finansial yang bisa bersekolah.

Kita tentu prihatin adanya komersialisasi pendidikan akibat mahalnya biaya masuk sekolah belakangan ini banyak dikeluhkan oleh para orangtua murid khususnya dari kalangan tidak mampu, di tengah beratnya beban ekonomi kehidupan sekarang ini.  

Tidak hanya itu. Maraknya pungutan liar saat penerimaan murid baru maupun daftar ulang siswa, menunjukkan sikap perilaku pengelola sekolah yang tak punya rasa keadilan. Bahkan di beberapa daerah, misalnya, tersiar kabar bahwa SD atau SMP masih ada yang menarik biaya dengan dalih peningkatan kualitas dan sarana prasarana.

Padahal, berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sudah sangat jelas, bahwa tidak diperkenankan adanya lagi pungutan terhadap orangtua murid. Karena, seluruh biaya operasional SD dan SMP sudah jelas telah dibiayai oleh BOP (bantuan operasional pendidikan) dan BOS (bantuan operasional sekolah).

Jelas, ini merupakan kekeliruan dalam menafsirkan makna otonomi, sejak beberapa tahun terakhir menggejala dalam dunia pendidikan juga termasuk penyebab terjadinya komersialisasi. Dengan dalih untuk menjalin kemitraan dalam menggali dana, sebuah institusi pendidikan seolah dianggap sah apabila melakukan berbagai cara untuk mengembangkan institusi, termasuk dengan melakukan komersialisasi pendidikan.

Sejatinya, otonomi sekolah mesti dimaknai sebagai upaya untuk memberdayakan sekolah dalam mengembangkan budaya mutu di sekolah yang bersangkutan, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.

Namun, diakui atau tidak, kenyataan yang terjadi justeru sebaliknya. Bukannya budaya mutu yang dikembangkan di sekolah, melainkan budaya ”sogok" yang makin merajalela untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan pribadi, yang pada akhirnya peserta didik yang memiliki potensi dan bakat yang brilian, ternyata harus tersingkir dari bangku sekolah yang diinginkan selama ini.

Lantas bagaimana mungkin negeri ini maju dan sejajar dengan negara maju jika generasi bermutu dan berbakat justeru menjadi penonton, yang cuma melihat adegan penuh tragedi para siswa tak bermutu menguasai arena sekolah dari hasil praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).