Depok – Dalam situasi gejolak harga berbagai kebutuhan bahan pangan di pasar tradisional, maupun modern, maka perlu ada upaya mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Kota Depok dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Untuk itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan usahanya perlu mendapat perhatian dan memberikan dukungan penuh untuknya, sebagai salah satu pilar pelaku ekonomi yang sangat potensial. UMKM dan Koperasi juga siap hadapi pasar bebas ASEAN

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Agus Suherman serta Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok, Solihin Yusuf Sudarman saat diwawancara NERACA, di ruang kerjanya. “Banyak sarana pasar di Kota Depok ini sebagai pusat perekonomian yang sangat strategis bagi para pelaku UMKM. Hal ini juga sangat potensial bagi kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya yang murah dan terjangkau,” katanya.

Dikatakan, pembangunan perekonomian bukan hanya untuk kepentingan satu golongan atau kelompok usaha tertentu, tetapi juga bagi pelaku ekonomi di  UMKM.  Dan, UMKM sangat memerlukan sarana infrastruktur tempat berdagang yang memadai dan nyaman serta sistem distribusi yang aman dan terkendali tanpa adanya

Menurut Agus Suherman, upaya penertiban kawasan Jalan Djuanda dan lainnya, perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi diberlakukannya pasar bebas ASEAN awal tahun 2015 nanti. Sehingga, kawasan ini  tidak boleh dilakukan kegiatan berdagang para pelaku UMKM, karena sudah tidak sesuai lagi dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kawasan ini telah diproyeksikan untuk menuju Kawasan  Percontohan Tertib Lalu Lintas sekaligus menjadikannya sebagai pusat kegiatan perdagangan terpadu. “Artinya kegiatan para pengusaha atau pedagang UMKM, perlu menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah  yang saat berlaku di kawasan ini atau lokasi lainnya yang memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik dan memiliki nilai transaksi jual beli pasar,” tuturnya yang banyak menjelaskan tentang Perda UMKM yang baru.

Apalagi, lanjutnya, kawasan Djuanda dan Margonda, memiliki fungsi ekonomi sebagai akses utama lalu lintas ekonomi para pengusaha termasuk UMKM. Selain itu, juga ada Terminal Jatijajar, pasar dan pusat perbelanjaan. “Sebetulnya banyak aspek lain yang bisa dinikmati Sehingga, dengan adanya perda baru UMKM dampak yang selama ini merugikan pelaku ekonomi dari UMKM di pasar tradisional dan lainnya, dapat ditertibkan dan maju bersama di berbagai sarana dan prasana tempat berdagang yang telah disediakan pemerintah di pasar tradisonal dan modern bagi para pelaku UMKM.

Dikatakan, sebetulnya banyak aspek keuntungan lainnya jika para pedagang yang masuk di bidang UMKM jika tidak berdagang di lokasi yang dilarang yaitu  waktu tidak terbatas, biaya tempat berdagang murah dan resmi, serta keamanan berdagang terjamin. “Hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatannya serta mengembangkan  manajemen usahanya yang mandiri dengan tingkat produktivitas yang tinggi serta makin professional,” tutur Yusuf.

Apalagi, lanjutnya, mulai tahun 2013 ini, Terminal Utama Terpadu  Jatijajar akan segera dioperasi. Tentu saja, jalur ekonomi kedua jalan utama ini akan semakin padat dilalui para penggunanya dari Pasar Minggu, Lebak Bulus, Grogol, Senen dan daerah lainnya, untuk keluar masuk melalui tol Cijago.

Sebetulnya, kawasan ekonomi Djuanda dan Margonda sudah memiliki sarana dan prasarana lengkap untuk kawasan pedagangan terpadu yang diproyeksikan untuk menjadi pusat perdagangan nasional bahkan internasional seperti negara Singapura.