Jakarta – Sejumlah pengamat menilai banyak indikator yang belum dipenuhi Indonesia untuk keluar dari middle income trap, sebagai akibat lemahnya fondasi struktur ekonomi yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada jangka 2-3 tahun  ke depan. Langkanya inovasi teknologi informasi (TI) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) jadi penyebab utama.

NERACA

Guru besar ekonomi dari UGM Sri Adiningsih mengatakan, Indonesia masih dalam perangkap kelas menengah dengan jumlah kelas menengah ratusan juta namun kelas menengah yang mendekati kelas bawah atau paling minim.

“Kelas menengah kita memang banyak, ratusan juta tetapi kelas menengah yang rendah bukan menengah mendekati atas”, katanya kepada Neraca, akhir pekan lalu..

Dia menyebutkan, masih banyak indikator untuk keluar dari middle income trap yang belum dipenuhi Indonesia. Seperti pendapatan, ekonomi yang maju, kesejahteraan, pendidikan, infrastruktur dan masih banyak lagi. “Jika semua itu tidak dipenuhi, kita tidak akan berubah dan masih dalam middle income trap”, ujarnya.

Dia mencontohkan negara yang berhasil keluar dari kondisi tersebut seperti Korea Selatan. Negara tersebut berhasil keluar dengan penduduknya yang standar kehidupan layaknya terpenuhi seperti pendidikan, pendapatan. Selain itu, Korea Selatan berhasil memproduksi barang elektronik yang diekspor hampir ke semua negara, yang menunjukan berkembangnya teknologi di negara tersebut.

“Reformasi struktural memang perlu dilakukan di negara yang mau keluar dari middle income trap. beberapa yang dilakukan seperti pemerataan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perbaikan kelembagaan”, jelasnya.

Menurut dia, hal ini perlu diperbaiki agar berdaya saing. Dia mencontohkan, pelabuhan di luar Pulau Jawa sangat tidak mendukung usaha dan minat investor baik domestik ataupun asing. Jika tidak ada perubahan kebijakan, politik anggaran yang lebih baik, dia yakin Indonesia akan tetap dalam kondisi ini untuk beberapa tahun ke depan.

Pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty mengakui,  Indonesia masih tertinggal dalam reformasi struktural sehingga kemampuan untuk bangkit dari guncangan krisis tidak cepat diselesaikan. Kondisi mengatasi krisis dalam jalur yang benar hanya dilakukan melalui stabilitas makro saja, namun pondasi mikronya tidak dilakukan dengan baik dikarenakan struktur ekonomi Indonesia hanya berpatokan atas produk bahan mentah saja yang tidak terlalu berdampak luas atas menyelesaikan suatu krisis ekonomi.

"Kemudian Indonesia belum berada dalam jalur reformasi struktural yang benar sehingga diperlukan upaya meningkatkan produktivitas kualitas pendidikan, sumber daya manusia, serta standar hidup yang baik," ujarnya.

Telisa menuturkan, dalam mengejar status negara berpendapatan tinggi dan mampu keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) maka diperlukan upaya industrilisasi yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan upaya industrilisasi maka akan bisa mempertahankan daya saing industri terhadap negara lain.

"Pemerintah harus melakukan intervensi terhadap sektor industri seperti melalui kebijakan insentif fiskal dan subsidi bahan baku," ujar dia.

Dia juga mengungkapkan kapasitas sebuah negara bangkit atas guncangan ekonomi akan berperan besar untuk mengejar status negara berpendapatan tinggi. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk lambat untuk bangkit atas guncangan ekonomi.

Telisa pun memaparkan Indonesia setidaknya pernah mengalami guncangan ekonomi besar pada 1997 sehingga membuat Indonesia belajar atas mengantisipasi atas guncangan tersebut. Sebenarnya kesadaran krisis Indonesia sudah bisa dibilang membaik, namun diperlukan manajemen krisis untuk menanggulangi krisis dengan tepat.

Lima Kebijakan

Sebelumnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan neraca transaksi berjalan yang lebih sehat maka BI meminta pemerintah untuk menerapkan lima kebijakan, kelima kebijakan itu adalah; Pertama, memperbaiki kualitas infrastruktur guna mendorong minat investasi asing serta mengurangi biaya ekonomi yang cukup tinggi. Kedua, mendorong sektor agriculture dan Usaha Kecil Menengah agar tetap tumbuh karena sektor ini tahan terhadap gejolak dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Ketiga, mendorong kebijakan energi yang lebih realistis, tidak hanya bisa melakukan konversi minyak ke energi alternatif tetapi alokasi dana untuk energi yang selama ini cukup besar mulai dialokasikan kepada belanja modal. Keempat, mendorong sektor industri yang bisa subtitusi impor sehingga mempunyai nilai tambah. Kelima menerapkan peraturan easy of doing business agar iklim investasi tumbuh berkelanjutan.

Namun, pengamat ekonomi Indef Prof Dr Didiek J. Rachbini mengatakan salah satu cara agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap adalah dengan mengembangkan di bidang teknologi dan sains. "Indonesia harus banyak belajar dari Korea Selatan. Karena negara tersebut telah berhasil keluar dari middle income trap lantaran bisa mengembangkan teknologi dan sains," ujarnya.

Menurut dia, Korsel mampu bertransformasi dari negara berbasis pertanian menjadi negara industri, kemudian menjadi negara yang mumpuni di bidang teknologi informasi dan komunikasi.  Bahkan, Korsel kini berkembang menjadi salah satu negara terdepan di bidang produkproduk elektronik dan industri berteknologi tinggi. Keberhasilan tersebut dicapai Korsel hanya dalam dua dekade. "Itu berkat komitmen yang kuat dari pemerintahnya dalam mengembangkan teknologi dan sains," ujarnya.

Menurut Didik, sejumlah lembaga birokrasi yang bermasalah masih banyak terdapat di daerah di luar ibu kota Jakarta. Di sejumlah daerah di luar ibu kota, transparansi dan penghapusan pungutan liar menjadi isu utama yang harus dibenahi pemerintah untuk menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Banyak birokrasi di daerah yang salah mengelola anggaran, seperti anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar," katanya.

Peneliti LPEM-UI Eugenia Mardanugraha mengungkapkan, reformasi struktural dalam perekonomian sebenarnya sudah lama di lontarkan pemerintah. Secara garis besar, ini terkait kebijakan ekspor, pembangunan infrastruktur, aspek perburuhan, dan koordinasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah untuk perbaikan iklim investasi.

"Misalnya, kita memperbaiki masalah perizinan investasi agar lapangan kerja, di Indonesia semakin luas atau mempermudah izin investasi agar produk ekspor indonesia semakin berkualitas,"ujarnya.

Lebih lanjut Eugenia memaparkan kebijakan reformasi struktural itu seperti paket kebijakan ekonomi Jilid 1 dan 2  yang dilakukan pemerintah, namun yang menjadi permasalahannya adalah, bagaimana implementasi di lapangannya.  Karena, hingga saat ini paket kebijakan Jilid 1 dan 2 tidak begitu terasa dampaknya bagi kondisi perekonomian dalam negeri.

 “Pemerintah harus melakukan penghematan dalam segala sektor ekonomi, kemudian melakukan kebijakan stop impor sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dibandingkan sekarang. Melalui kebijakan ini maka kita akan bisa mempercepat keluar dari middle income trap ini,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri, lanjut Eugenia persoalannya lebih kepada masalah kebijakan struktural bahwa tindakan pemerintah untuk memperkuat basis industri saat ini masih belum fokus. “Karena kita menganut sistem ekonomi liberal, kebijakan yang diseting lebih diutamakan aliran barang yang sifatnya abai terhadap pendalam industri.” jelasnya.

Di negara manapun, menurut dia, penguatan industri diimbangi dengan keberpihakan. Sehingga tidak heran jika saat ini Indonesia baru dapat menyaingi Laos dan Filipina. nurul/bari/iwan/mohar