NERACA

Makassar - Kepala Seksi Penyusunan Barang dan Modal, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Achmad Zunaidi mengatakan, harmonisasi penganggaran harus dikedepankan dengan menyelaraskan keinginan dan kebutuhan di lapangan. "Musrembang yang dilaksanakan mulai tingkat kecamatan hingga tingkat nasional, seharusnya dapat mempertemukan keiingina dari pemerintah dan usulan kebutuhan dari masyarakat," kata Zunaidi, dalam Focus Group Discussion (FGD) APBN di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/12).

Dia mengatakan, meskipun ada Musrembang yang digelar sebelum penyusunan anggaran di tingkat nasional dan daerah, namun kadang-kadang usulan dari bawah itu tidak sampai atau dapat dipakai sebagai isu di tingkat nasional. Menurut Zunaidi, proses perencanaan itu memang dari bawah ke atas.

Namun fenomenanya, kadang gugur di tengah jalan. Sehingga lebih kentara fungsi "top down" dan kebanyakan yang dari atas terwujud dari usulan dari bawah. "Padahal dalam konsep berpikirnya, kedua-duanya ketemu ditengah, sehingga keinginan pimpinan dapat diterjemahkan kebawah, dan kebutuhan dari bawah atau masyarakat dapat diakomodasi," ungkap Zunaidi.

Dia mengatakan, harmonisasi itu tidak bisa mengalahkan atau menyalahkan yang diatas atau dibawah, tapi harus ketemu di tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, dinilai penting untuk menggelar FGD tentang APBN agar membuka wawasan pada masyarakat, khususnya para dosen yang merupakan akademisi.

Alasannya, karena persoalan anggaran itu sangat komplit dan berdampak ke daerah, sehingga penting untuk memberikan pehamanan pada dosen yang turut menjadi salah satu pemberi masukan dalam penyusunan anggaran mulai di tingkat daerah hingga nasional.

Sementara itu, Kepala Subdit Penyusunan Belanja Negara I Direktorat Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu, Didik Kusnaini menambahkan, format dan struktur APBN penting untuk diubah dengan beberapa pertimbangan dianaranya, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. "Selain itu, untuk menyesuaikan dengan standar internasional, sehingga bisa diperbandingkan dengan negara APBN negara lain," katanya. [ant]