Jakarta – Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan (BI Rate), mendapat apresiasi dari banyak kalangan.  Di mata ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih, BI masih bisa menahannya, ini berarti BI sudah mulai waspada dan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. “Adanya menahan BI Rate di kisaran 7,5% berarti BI tidak lagi gegabah dalam mengambil kebijakan,” ujarnya sat dihubungi Neraca, Kamis (12/12).

NERACA

Karena, lanjut Sri, BI sendiri instrumennya banyak, oleh karenanya harus ada kontrol dalam menaikkan suku bunga acuan. Tapi, jika BI gegagah dalam mengambil keputusan dengan menaikkan BI Rate dampaknya akan menyebar ke semua sektor. Selain itu, bisa jadi BI menyadari saat ini cadangan devisa negara terbatas, sehingga tidak lagi gegabah untuk menaikkan BI rate. Karena, jika kembali naik maka tidak akan menghasilkan cadangan devisa ekspor mengingat sektor rillnya tidak berjalan. “BI harus hati-hati dalam menaikkan BI Rate karena jika sampai naik lagi akan berdampak pada sektor rill, menjadikan lumpuhnya perekonomian nasional,” papar Sri.

Namun demikian, kata Sri, kewaspadaan ini harus terus digulirkan mengingat kondisi Amerika saat ini belum sepenuhnya membaik, dan diperkirakan akan berlanjut panjang. BI harus bisa lebih waspada dalam mengambil kebijakan mengingat jika ekonomi Amerika sudah membaik maka investasi jangka pendek yang ada di Indonesia bisa ditarik.

“Investasi yang masuk di Indonesia kebanyakan investasi jangka pendek, maka jika pemerintah dengan serta merta menaikkan suku bunga acuan, bisa jadi semua investasi ditarik, sedangkan ketergantungan kita sangat besar,” tukas Sri.

Adapun mengenai pelemahan rupiah karena dampak dari Amerika, itu karena dana portopolio kita sedikit, investasi yang masuk jangka pendek, sangat sedikit yang jangka panjang, dan situasi ekonomi Amerika sampai dengan tapering off masih belum kondusif. “Jadi, kalau pemerintah menaikkan BI Rate untuk menguatkan rupiah, itu salah”, tegas Sri. Dalam hal ini, lanjut dia, kalau memang rupiah ingin menguat secara fundamental, ekonomi nasional harus diperbaiki sehingga tidak ketergantungan terhadap ekonomi global. “Masalahnya, Indonesia sampai dengan saat ini masih tersandera karena ketergantungan yang besar terhadap Amerika,” kata Sri lagi.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengamini hal itu. Menurut dia, seperti mulai ada kesadaran dari BI untuk tidak terus menaikkan BI Rate. Karena memang terbukti tidak efektif perbaiki neraca perdagangan dan pembayaran kurs rupiah. “Lagipula tidak ada alasan lagi untuk menaikkan BI Rate mengingat laporan Badan Pusat Statistik yang terakhir bahwa rata-rata inflasi mulai terkendali di 8,32%,” kata dia, kemarin.

Telisa menjelaskan, selain mulai terkendalinya inflasi, pemerintah juga sudah mengeluarkan paket kebijakan fiskal baru. Berupa peningkatan pajak impor barang konsumsi dari 2,5% menjadi 7,5% setidaknya ada potensi untuk mengurangi defisit transaksi perdagangan. Dengan begitu, potensi untuk meminimalisir tertekannya nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing juga dapat dilakukan. “Bi sudah seharusnya melihat ada harapan positif mengenai ekonomi kita. Karena paket kebijakan fiskal dari pemerintah mulai terlihat. Termasuk inflasi yang mulai realtif stabil,” tutur Telisa.

Untuk itu, Telisa menekankan agar ke depannya BI untuk konsisten mempertahankan suku bunga acuan. Sedangkan untuk diturunkan masih perlu wait and see. Setidaknya, BI baru bisa menurunkan suku bunga di Februari 2014 setelah melihat evaluasi Januari 2014. “Yang perlu diperhatikan kali ini bukan penurunannya dulu. Tapi, bagaimana BI bisa konsisten menjaga suku bunga acuan. Sekaligus mengembangkan instrumen-instrumen moneter yang ada. Kan BI masih punya makroprudenttial, buffer likuiditas, juga termasuk bilateral swap,"  ungkap Telisa.

Keputusan Tepat

Apresiasi serupa datang dari ekonom Institute for development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati. Bahkan, dia mengatakan bahwa keputusan BI kali ini merupakan suatu keputusan yang tepat. Apabila melihat kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, dimana tekanan inflasi juga sudah menurun. “Tidak ada alasan lagi bagi BI untuk menaikkan BI Rate dikarenakan stabilitas ekonomi sedang membaik atau dengan kata lain BI tidak punya dasar yang kuat untuk menaikkan BI Rate,” kata dia kepada Neraca, Kamis.

Menurut Enny, BI hanya akan mengawasi tekanan tapering off dan untuk mengantisipasinya tidak melalui kenaikkan BI rate tapi melalui penarikan dana tunai dari luar. Kenaikan BI rate untuk mengatasi tingkat inflasi yang tinggi, bukanlah untuk menekan tapering off. “Dengan kenaikan BI Rate diharapkan berkontribusi terhadap inflasi, sedangkan inflasi sudah menurun sehingga BI tetap mempertahankan BI Rate dan tidak dinaikkan,” imbuh Enny.

Enny pun mengharapkan supaya BI Rate dapat diturunkan. Namun, dibutuhkan keseimbangan makro yang tepat dari sektor fiskal maupun moneter. BI Rate pasti akan diturunkan, namun sampai kapan pengetatan likuiditas ini terjadi. “BI pasti akan menurunkan BI Rate dikarenakan terlalu lama melakukan pengetatan likuiditas akan menimbulkan potensi terjadinya bubble,” ungkap dia lagi.

Enny juga menjelaskan bahwa untuk menstabilkan perekonomian maka perlu adanya dorongan terhadap sektor riil, bukan pengetatan likuiditas. Beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan paket kebijakan ekonomi, namun tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian Indonesia. “Oleh karenanya, pemerintah perlu didorong melakukan kebijakan yang tepat dalam memajukan perekonomian Indonesia dan mempunyai keseimbangan pada sektor ekonomi satu sama lain,” tambah Enny.