NERACA

Jakarta – Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) diminta untuk segera turun pada awal tahun depan. Pasalnya, tidak ada alasan untuk BI tetap mematok suku bunga tinggi. Terlebih, Pemerintah juga sudah menetapkan target inflasi 2014 hanya sebesar lima persen.

“Memang sudah seharusnya BI tidak menaikan suku bunga acuannya lagi. Karena di level 7,5% saja sudah sangat tinggi. Dan itu tidak baik untuk perekonomian dalam negeri kita,” kata pengurus harian sekaligis ekonom dari Institute for Economic Development and Finance (Indef), Enny Sri Hartati kepada Neraca, Kamis (12/12).

Dia mengatakan, tidak ada alasan bagi BI untuk tetap mematok suku bunga tinggi dalam menangani masalah pelemahan rupiah dan defisit transaksi pembayaran di awal 2014. Bahkan termasuk untuk merespon isu tapering off tahun depan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Sebab, tidak ada kaitannya antara BI Rate dengan masalah-masalah tersebut.

“Jelas kalau BI Rate tidak akan ada urusannya untuk menangani capital outflow (dana investasi keluar) yang kemudian ada kaitannya dengan pelemahan rupiah. Kebijakan tapering off dari AS itu kebutuhan negaranya. Artinya, kalau akan terjadi, ya, memang tidak bisa dihindari,” tutur Enny.

Lebih jauh mengenai antisipasi tapering off, Enny menekankan pemerintah harus mampu menarik foreign direct investment (FDI) atau investasi asing ke dalam negeri. “Kalau tapering off dijalankan maka ada capital outflow. Tentu ini yang ditakutkan. Seharusnya Pemeirntah juga bisa mencari dana melalui FDI. Saya rasa Pemerintah juga tahu cara jawabnya bukan dengan BI Rate tapi dengan investasi asing,” jelasnya.

Namun Enny pesimistis dalam implementasinya, Pemerintah dapat menarik FDI pada 2014. “Secara wacana, Pemerintah sudah mengumumkan akan ada penyederhanaan administrasi untuk mempermudah investasi. Tapi faktanya tidak kelihatan aksinya. Hanya sebatas wacana,” tegas Enny.

Begitu juga dengan masalah neraca perdagangan. Enny melihat BI Rate sama sekali tidak bisa memperbaiki masalah tersebut. Sebab, akar persoalannya ada di fundamental ekonomi dalam negeri yang sangat bergantung pada pasokan impor.

“BI Rate juga tidak bisa perbaiki defisit transaksi pergadangan. Kalau mau benahi masalah itu Pemerintah harus genjot ekspor. Kalaupun belum bisa genjot ekspor, setidaknya bisa kendalikan impor,” tambah Enny.

Kebijakan awal tahun

Mengenai pengendalian impor, Enny melihat Pemerintah harus bisa mengurangi impor migas. Caranya dengan mendorong produksi biofuel yang pernah digembar-gemborkan. Pasalnya, mengenai proyek biofuel sendiri dia melihat Pemerintah hanya sebatas wacana.

“Selain kurangi impor migas dengan menjadikan proyek biofuel tidak hanya sebatas wacana. Juga harus bisa mengurangi impor pangan dengan mendorong konsumsi produksi pangan domestik saja. Dengan begitu ada potensi neraca perdagangan kita dapat surplus,” tegas Enny.

Untuk itu Enny mengimbau di awal 2014, baik Pemerintah maupun BI, dapat mengeluarkan kebijakan baru yang pro pertumbuhan industri dalam negeri. Namun tetap mengandalkan pasokan bahan baku dan komoditas dalam negeri. Dengan begitu industri dalam negeri juga semangat untuk menggenjot produksinya dan dapat meniminalisir penekanan rupiah terhadap nilai mata uang asing.

“Paket kebijakan Pemerintah yang menambah pajak impor barang konsumsi sangat tidak sesuai dengan akar permasalahannya. Maka Pemerintah seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan pengurangan impor BBM dan pangan. Sedangkan BI di awal tahun nanti harus bisa keluarkan kebijakan repatriasi devisa. Dengan begitu devisa yang ada di dalam negeri bisa tertahan aman,” tukasnya. [lulus]