Aturan Free Float Masih Dalam Kajian - Kurangi Saham Tidur

NERACA

Jakarta – Dalam rangka mengurangi saham tidur dan meningkatkan likuiditas pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih mengkaji penerapan batas minimum porsi saham emiten yang beredar di pasar (free float),”BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mengkaji aturan tersebut. Kami ingin melihat saham-saham di Bursa likuid di pasar,”kata Direktur Utama BEI Ito Warsito di Jakarta, Kamis (12/12).

Dia menuturkan, setidaknya ada 47 saham emiten dari total sebanyak 484 saham emiten yang tercatat di Bursa masuk dalam kategori saham tidur. Selain itu, BEI juga sedang mengkaji penerapan batas minimal pelepasan saham ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar 15—20%.

Kata Ito, diharapkan perusahaan tercatat untuk terus berusaha meningkatkan kinerja agar investor tertarik melakukan transaksi sehingga sahamnya menjadi likuid. Sementara Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen menambahkan, otoritas pasar modal juga sedang merencanakan untuk mengatur jumlah saham IPO berdasarkan ekuitas (kekayaan bersih perusahaan), “Ekuitas perusahaan ada yang besar dan kecil akan dipetakan. Intinya, ekuitas yang besar presentasi 'free float'-nya bisa semakin kecil. Mendefinisikan perusahaan besar dan kecil itu dari ekuitas,”katanya.

Dia menambahkan, perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia juga akan ada batasan minimum saham yang beredar. Ada sekitar 50 emiten yang melepas saham ke publik dalam porsi kecil. Melalui aturan itu, BEI yakin likuiditas di pasar saham akan meningkat.

Analis pasar modal dari Trust Securities, Reza Priyambada pernah bilang, otoritas pasar modal dinilai harus menyeleksi saham-saham emiten yang dinilai sebagai saham tidur. Sehingga otoritas pasar modal dapat mengetahui penyebab dan langkah tepat mengatasi saham tidur yang masih ada di pasar modal.

Menurutnya, kedua pihak tersebut harus mencari tahu penyebab saham emiten tidak likuid sehingga dapat mengambil langkah tepat.“Tahap awal BEI bisa memanggil managemen emiten tersebut untuk mencari tahu penyebabnya, jika ditemukan masalah seperti tidak adanya aksi korporasi, pembagian dividen sehingga membuat investor tidak tertarik terhadap saham emiten tersebut, BEI dapat memberi teguran sebagai wujud ketegasan,”ujar dia.

Selanjutnya, jika setelah diberikan teguran emiten tidak kunjung merealisasikan anjuran atau teguran yang telah diberikan, menurut dia BEI dapat memberi peringatan berupa ancaman delisting. Biasanya, setelah diberikan ancaman delisting, emiten akan melaksanakan apa yang telah dianjurkan.

Namun, jika setelah peringatan dan ancaman delisting tidak juga membuat emiten tersebut memberi respon positif, pemanggilan untuk dinyatakan delisting merupakan langkah yang tepat sebelum merealisasikan delisting tersebut.“Jika emiten tersebut memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aksi korporasi atau yang dianjurkan otoritas, langkah delisting merupakan yang paling tepat diambil”, ujar dia. (bani)

BERITA TERKAIT

Aturan Taksi Daring Berlaku Desember

  NERACA   Jakarta - Peraturan baru taksi daring dalam bentuk Peraturan Menteri (PM) mulai berlaku Desember, menggantikan Peraturan Menteri…

Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang…

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan NERACA Jakarta - Pimpinan KPK mempersoalkan legalitas Wadah Pegawai (WP) KPK yang menggugat…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…