DPR Sahkan UU Sistem Resi Gudang

Setelah sekian lama menjadi pembahasan DPR dan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), akhirnya DPR RI telah mengesahkan perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Mewakili Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu bersama Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar, Selasa, menghadiri Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan dan pengesahan perubahan kedua UU tersebut.

Dalam Sidang Paripurna kali ini, semua pihak pemerintah maupun para anggota Dewan menyatakan dukungannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan jika perubahan keduanya disahkan menjadi UU.

Mendag mengharapkan perubahan aturan dalam UU Sistem Resi Gudang dapat memberikan sebuah landasan hukum yang kuat bagi keberadaan Lembaga Jaminan Resi Gudang dan modal awal lembaga jaminan tersebut. “Setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan lembaga penjamin. Adanya lembaga jaminan ganti rugi, kepercayaan semua pihak, khususnya perbankan kepada sistem ini akan semakin meningkat,” kata Mendag Mari Pangestu.

Dengan demikian, SRG dapat berkembang dengan baik dan efektif sebagai sarana maupun sistem pembiayaan (trade financing), sehingga memudahkan akses petani, kelompok tani, dan usaha mikro/kecil di bidang pertanian, ke dalam sistem perbankan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Tampubolon menambahkan, perubahan UU No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ini sangat dibutuhkan untuk mengatur kepentingan petani secara keseluruhan.

Nurdin mencontohkan, petani yang selama ini belum ada lembaga penjamin keuangan dan perbankan, melalui perubahan UU Sistem Resi Gudang ini hal tersebut terakomodasi. "Dengan revisi UU ini, petani bisa mandiri untuk menentukan sendiri kapan akan menjual hasil panennya, bahkan bisa ikut menentukan harga yang dinginkan," katanya.

Politisi Hanura ini meyakini, perubahan UU No 9 tahun 2006, bank-bank akan merambah bisnis dalam sistem yang baru ini, sehingga dengan adanya jaminan bank, posisi tawar petani makin baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menjelaskan mengenai pentingnya UU tentang Sistem Resi Gudang ini, di antaranya adalah untuk memperkuat posisi tawar petani dari "price taker" menjadi "price maker" komoditas pertanian.

Aria Bima juga menjelaskan, dengan sistem resi gudang petani dapat memiliki pilihan untuk menunda penjualan hasil panennya dan menunggu untuk mendapat harga yang lebih baik.

Aria Bima menambahkan, dengan diberlakukannya perubahan UU tentang Sistem Resi Gudang maka diharapkan kepercayaan pelaku usaha terhadap integritas sistem resi gudang akan semakin meningkat.

Dengan demikian, kata dia, seluruh pelaku usaha dari skala besar seperti pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan sampai pelaku usaha skala kecil seperti petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani serta koperasi merasa terlindungi.

BERITA TERKAIT

Manhattan Associates Hadirkan WMS - Solusi Pengelolaan Gudang

NERACA Jakarta - Manhattan Associates Inc.mengumumkan penyempurnaan yang signifikan terhadap solusi pengelolaan gudang andalannya, Warehouse Management Solution (WMS). Penyempurnaan WMS…

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$ - PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas NERACA Jakarta - Esensi peradilan bukan sekadar untuk menghukum atau membebaskan orang melainkan untuk…

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor terhadap mantan Ketua Badan…

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN NERACA Jakarta - Wadah Pegawai KPK ikut mengajukan gugatan terhadap lima orang…