Peluang Indonesia di WTO - Oleh: Heru Wicaksono

Perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis, dalam dekade terakhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, ditengah semakin meningkatnya perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional.

Perdagangan internasional telah men “drive” perdagangan dalam negeri untuk bertransformasi menjadi perdagangan global, di mana seluruh dunia adalah pasar global, globalisasi berarti bahwa arus barang, jasa, modal, teknologi dan orang menyebar di seluruh dunia, Unsur inti dari globalisasi adalah ekspansi perdagangan dunia melalui penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan, seperti tarif impor.

Perdagangan internasional sebagai konsekuensi dari globalisasi, tampaknya semakin menjadi pusat perhatian dunia, kepentingan penetrasi pasar semakin membutuhkan “space” yang semakin melebar dari teritori suatu negara, hubungan dalam kerangka yang saling menguntungkan, menjadi pokok bahasan dalam berbagai forum kerja sama, baik bilateral, regional maupun multilateral seperti pertemuan APEC dan WTO.

Pemetaan peluang dan tantangan perdagangan internasional terus dilakukan sebagai strategi fundamental dalam menyikapi perkembangan konstelasi perdagangan internasional, agar dapat ditransformasikan bagi kejayaan ekonomi Indonesia.

Indonesia menjadi panggung utama dari tiga forum internasional pada tahun 2013 : the UN High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) Post 2015 Agenda Pembangunan (Maret ), Asia Pacific Economic Cooperation ( APEC ) Summit ( 01-08 Oktober 2013), dan Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ) Ministerial Meeting ( 03-06 Desember 2013).

Indonesia sendiri mulai mengikatkan diri dalam WTO sejak tahun 1994. Dengan diterbitkanya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establising the World Trade Organization”, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan.

Perdagangan Bebas dalam kerangka apapun, baik bilateral, regional maupun multilateral akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi negara-negara yang memiliki daya saing lebih baik. Ia hanyalah instrumen, bukan tujuan, apalagi “ideologi”.

Diharapkan kedepan kebijakan tentang perdagangan bebas harus melibatkan konstituen yang lebih luas. Kebijakan industri nasional sudah waktunya dikelola dengan lebih baik, agar ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan Indonesia (akibat perdagangan bebas) tidak terjadi.

Melalui keanggotaannya di WTO, diharapkan peran Indonesia dalam mendorong perwujudan tatanan baru di bidang perdagangan internasional dapat terus ditingkatkan, sehingga nilai tambah ekonomi dari perdagangan internasional membawa manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. (mimbar-opini.com)

Related posts