KIDP Ajukan Uji Materi ke MK - Batalkan Akuisisi Indosiar

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait rencana akuisisi Indosiar oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), yang juga memiliki SCTV dan O Channel.

Pengujian itu dilakukan karena beberapa pihak, termasuk pemerintah dan industri pertelevisian seringkali mengatakan, peraturan perundang-undangan bidang penyiaran multifatsir.

Selain mengajukan uji materi, KIDP juga mengirim surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menggugat secara hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dengan sengaja melakukan pelanggaran UU Penyiaran.

Koordinator KIDP Eko Maryadi dalam jumpa pers di Kantor LBH Pers di Kalibata, Jakarta Timur, Selasa, mengatakan, filosofi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat tegas dan tidak ada multitafsir di dalamnya. "Upaya ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum, sehingga tidak ada satu pihak pun yang di kemudian hari melakukan kembali pelanggaran UU dengan menggunakan alasan bahwa UU Penyiaran ini multitafsir," katanya.

Menurut Eko Maryadi, UU Penyiaran tidak multitafsir. UU itu melarang seseorang atau badan hukum memiliki dan menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran swasta di satu daerah. UU Penyiaran juga melarang pemindatanganan izin penyelenggaraan siaran, dalam arti dijual atau dialihkan kepada badan hukum lainnya. "Sanksi terhadap pelanggaran itu adalah pidana penjara dua sampai 5 tahun, dan denda Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, serta pencabutan izin penyiaran," katanya.

Mantan Ketua Pansus UU Penyiaran, Paulus Widyanto mengatakan, gugatan hukum ke Kominfo dan Bapepam-LK dibuat karena kedua lembaga itu telah melakukan pembiaran pelanggaran UU Penyiaran terjadi. "Negara seolah-olah lawless, membiarkan dan bahkan sengaja menabrak UU dan ini adalah persoalan besar yang harus terus digugat," katanya.

Paulus melihat, pelanggaran UU Penyiaran dengan ngototnya Bapepam-LK mengeluarkan izin akuisisi Indosiar tidak terlepas dari kepentingan politik dan kapital menjelang Pemilu 2014. "Kecenderungan ini mengarah pada Pemilu 2014. UU Penyiaran dipakai untuk kepentingan politik dan kapital, dan ini sangat berbahaya untuk publik dan demokratisasi," katanya.

Anggota tim hukum KIDP Anggara menambahkan, lolosnya akuisisi Indosiar oleh PT EMTK adalah wujud ketidaktegasan pemerintah melaksanakan kewajibannya mengimplementasikan UU Penyiaran. "Bapepam-LK harus taat kepada semua UU ketika memutuskan mengakuisisi sebuah perusahaan penyiaran, bukan cuma UU Pasar Modal. Kalau Bapepam-LK tak tahu banyak soal UU Penyiaran, rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus ditaati," katanya.

Jika pemerintah, dalam hal ini Kominfo dan Bapepam-LK tidak mau melaksanakan UU Penyiaran, pihaknya akan melayangkan gugatan perdata dan pidana sekaligus. "Kami akan menggugat dan selama proses ini berlangsung, berbagai kegiatan akusisi dihentikan atau dibatalkan," katanya.

BERITA TERKAIT

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN NERACA Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara…

Transcoal Akuisisi Dua Perusahaan Pelayaran - Tingkatkan Volume Angkutan

NERACA Jakarta – Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global memberikan dampak terhadap rencana bisnis beberapa perseroan, namun tidak halnya bagi…

Sektor Konsumer Dinilai Cukup Tahan Uji - Dampak Pelemahan Rupiah

NERACA Jakarta - PT Bahana Sekuritas menilai perusahaan sektor konsumer cukup tahan uji dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Polri: Gunawan Jusuf Terlapor Dugaan Penipuan dan TPPU

Polri: Gunawan Jusuf Terlapor Dugaan Penipuan dan TPPU NERACA Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi…

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor terhadap mantan Ketua Badan…

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN NERACA Jakarta - Wadah Pegawai KPK ikut mengajukan gugatan terhadap lima orang…