KIDP Ajukan Uji Materi ke MK - Batalkan Akuisisi Indosiar

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait rencana akuisisi Indosiar oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), yang juga memiliki SCTV dan O Channel.

Pengujian itu dilakukan karena beberapa pihak, termasuk pemerintah dan industri pertelevisian seringkali mengatakan, peraturan perundang-undangan bidang penyiaran multifatsir.

Selain mengajukan uji materi, KIDP juga mengirim surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menggugat secara hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang dengan sengaja melakukan pelanggaran UU Penyiaran.

Koordinator KIDP Eko Maryadi dalam jumpa pers di Kantor LBH Pers di Kalibata, Jakarta Timur, Selasa, mengatakan, filosofi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat tegas dan tidak ada multitafsir di dalamnya. "Upaya ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum, sehingga tidak ada satu pihak pun yang di kemudian hari melakukan kembali pelanggaran UU dengan menggunakan alasan bahwa UU Penyiaran ini multitafsir," katanya.

Menurut Eko Maryadi, UU Penyiaran tidak multitafsir. UU itu melarang seseorang atau badan hukum memiliki dan menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran swasta di satu daerah. UU Penyiaran juga melarang pemindatanganan izin penyelenggaraan siaran, dalam arti dijual atau dialihkan kepada badan hukum lainnya. "Sanksi terhadap pelanggaran itu adalah pidana penjara dua sampai 5 tahun, dan denda Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar, serta pencabutan izin penyiaran," katanya.

Mantan Ketua Pansus UU Penyiaran, Paulus Widyanto mengatakan, gugatan hukum ke Kominfo dan Bapepam-LK dibuat karena kedua lembaga itu telah melakukan pembiaran pelanggaran UU Penyiaran terjadi. "Negara seolah-olah lawless, membiarkan dan bahkan sengaja menabrak UU dan ini adalah persoalan besar yang harus terus digugat," katanya.

Paulus melihat, pelanggaran UU Penyiaran dengan ngototnya Bapepam-LK mengeluarkan izin akuisisi Indosiar tidak terlepas dari kepentingan politik dan kapital menjelang Pemilu 2014. "Kecenderungan ini mengarah pada Pemilu 2014. UU Penyiaran dipakai untuk kepentingan politik dan kapital, dan ini sangat berbahaya untuk publik dan demokratisasi," katanya.

Anggota tim hukum KIDP Anggara menambahkan, lolosnya akuisisi Indosiar oleh PT EMTK adalah wujud ketidaktegasan pemerintah melaksanakan kewajibannya mengimplementasikan UU Penyiaran. "Bapepam-LK harus taat kepada semua UU ketika memutuskan mengakuisisi sebuah perusahaan penyiaran, bukan cuma UU Pasar Modal. Kalau Bapepam-LK tak tahu banyak soal UU Penyiaran, rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus ditaati," katanya.

Jika pemerintah, dalam hal ini Kominfo dan Bapepam-LK tidak mau melaksanakan UU Penyiaran, pihaknya akan melayangkan gugatan perdata dan pidana sekaligus. "Kami akan menggugat dan selama proses ini berlangsung, berbagai kegiatan akusisi dihentikan atau dibatalkan," katanya.

BERITA TERKAIT

Cottonindo Ariesta Bidik IPO Rp 45 Miliar - Danai Akuisisi Lahan

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis, produsen kapas kecantikan dan kesehatan PT Cottonindo Ariesta bakal mencari modal di pasar dengan…

Mitra Komunikasi Akuisisi Distributor Pulsa - Targetkan Pendapatan Rp 8 Triliun

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis dengan menargetkan pendapatan tahun ini sebesar Rp 8 triliun, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk…

Antam Targetkan Beroperasi di September - Pasca Akuisisi 20% Saham ICA

NERACA Pontianak - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menargetkan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) yang bertempat di Tayan, Kabupaten Sanggau,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…