NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai hingga saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan pada pengamatan Kadin, masalah perekonomian bukan hanya menyangkut masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak tetapi juga terletak pada struktur lapangan kerja, status pekerjaan, tingkat upah, kompetensi, produktivitas yang relatif rendah, dan masalah ketenagakerjaan lainnya yang saling berkaitan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten mutlak diperlukan karena pada gilirannya akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

“Upaya-upaya perluasan kesempatan kerja harus terus dilakukan, di dunia usaha bisa berupa tersedianya kesempatan kerja di sektor usaha formal, usaha informal, hingga bekerja mandiri sebagai wirausaha,” kata Benny di Jakarta, Kamis (12/12).

Di sisi lain, lanjut dia, kompetensi tenaga kerja untuk mendukung produktivitas yang baik perlu terus ditingkatkan dan dibenahi. “Standar kompetensi bagi dunia usaha atau industri sangat penting bagi peningkatan produktivitas dan daya saing,” imbuhnya.

Menurut Benny, relevansi sistem pendidikan juga merupakan hal yang harus dibenahi, karena ketersediaan tenaga kerja sebaiknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha sehingga dapat terserap dengan optimal. “Yang terjadi sekarang adalah jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang ada. Sementara gap antara keterampilan pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja kesenjangannya masih besar,” ucapnya.

Menurut dia, kesenjangan itu harus dikurangi dan program link and match antara dunia usaha dan pencari kerja bisa menjadi jalan keluar dengan dukungan sistem pendidikan nasional. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggambarkan, struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi dengan tenaga kerja berpendidikan rendah.

Jumlah angkatan kerja per Agustus 2012 sebanyak 118,05 juta, sebanyak 82,10 juta adalah lulusan Sekolah Dasar, 38,57 juta lulusan SMP, 27,65 juta lulusan SMA, 13,54 juta lulusan SMK, 3,87 lulusan Diploma dan 8,17 juta lulusan Sarjana. Struktur pendidikan tenaga kerja seperti ini disinyalir menjadikan daya saing dan produktivitas serta penghasilan tenaga kerja Indonesia relatif rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012 menurun menjadi 6,14% dibanding Agustus 2011 sebesar 6,56%, jadi jumlah pengangguran tahun 2013 di Indonesia yang tersisa sebanyak 7,24 juta orang.

Sementara itu, Kadin juga mendorong dilaksanakannya sertifikasi kompetensi tenaga kerja dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang perlu diperhatikan. Pasalnya, salah satu elemen penting dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti adalah adanya arus bebas tenaga kerja terampil/profesional (free flow of skilled labor). “Selain mengatasi tantangan yang timbul, kita juga harus mampu memanfaatkan peluang dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja kita,” tambah Benny.

Menurut dia, Kadin Indonesia sebagai representasi dunia usaha sangat berkepentingan dengan penerapan dari Sistem Diklat Berbasis Kompetensi yang kemudian dituangkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tersebut karena pihaknya menyakini bahwa melalui penerapan sistem tersebut dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha.

Oleh karena itu, tambah Benny, Kadin Indonesia sangat mendorong dunia usaha melalui asosiasi-asosiasi industri untuk berpartisipasi aktif, khususnya dalam pengembangan standar kompetensi dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). “Mulai tahun ini Kadin Indonesia bekerjasama dengan IHK-Jerman tengah melaksanakan program pengembangan pelatihan berbasis kompetensi khususnya untuk Kadin-Kadin Propinsi,” terangnya.

Menurut Benny, percepatan penerapan sistem diklat berbasis kompetensi dapat menjadi solusi bagi kesiapan Indonesia menghadapi arus bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) yang juga akan berlaku pada AEC 2015.

Berdasarkan Kompetensi

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, tinggi atau rendahnya upah harus berdasarkan kompetensi dari pekerja itu sendiri. “Upah itu harus berdasarkan kompetensi, Misalnya gaji sarjana Rp 3,7 juta itu rendah jika kompetensinya tinggi,” ujar Muhaimin.

Dia menambahkan, selain kompetensi, tinggi rendahnya upah juga bisa ditentukan melalui dewan pengupaHan dan juga mekanisme bipartit antara pengusaha dan pekerja. “Untuk menentukan upah, bisa memperhitungkan patokan survei, inflasi dan produktivitas,” ujarnya.

Muhaimin menambahkan jangan sampai kenaikan upah buruh membahayakan atau mengancam perusahaan menjadi bangkrut, terutama perusahaan padat karya. Pemerintah, lanjut dia, memberi perhatian khusus pada industri padat karya. Bahkan akan memberi insentif agar tetap berjalan.