NERACA

Kupang - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Nelson Matara mengatakan, penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PT Flobamor pada tahun anggaran 2012 senilai Rp1,5 miliar. Modal yang disertakan Pemerintah NTT itulah, yang sedang diaudit penggunaannya oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI, kata Nelson Matara, di Kupang, NTT, Rabu (11/12) terkait berapa penyertaan modal untuk perusahan daerah itu selama 2012, sehingga harus meminta BPK melakukan audit.

Permintaan audit pemanfaatan dana itu, dilakukan karena ada usulan dari Pemerintah NTT dalam pembahasan APBD NTT 2014, untuk memberikan penyertaan modal kepada perusahan daerah itu sebesar Rp4 miliar. Menurut Matara, sejumlah fraksi di DPRD NTT menolak usulan penyertaan modal oleh pemerintah, bahkan ada fraksi yang meminta pemerintah untuk membubarkan perusahan daerah itu dan membentuk perusahan daerah baru.

"Tetapi sejauh ini belum ada keputusan, apakah diperlukan penyertaan modal untuk PT Flobamor atau tidak. Masih berproses," katanya. Salah satu Komisaris PT Flobamor Nimus Sori Wutun, dalam keterangan terpisah mengatakan proses audit yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan dana penyertaan modal sudah selesai dilakukan.

Hanya saja, dia menolak untuk menjelaskan rekomendasi BPK atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBD NTT itu. Sori Wutun menambahkan, saat ini manajemen telah mengundang auditor independen untuk melakukan audit keuangan dari perusahan itu.

Audit ini penting dilakukan untuk perbaikan kinerja perusahan ke depan, kata mantan anggota DPRD Kota Kupang itu. Artinya, audit sudah dilakukan dan PT Flobamor tetap berharap agar keputusan DPRD dalam kaitan dengan usulan penyertaan modal, mengedepankan kepentingan rakyat NTT. [ant]