Menteri BUMN Minta Polri Amankan Aset Negara

Menteri BUMN Minta Polri Amankan Aset Negara

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap Kepolisian membantu mengamankan asset perusahaan milik negara. Karena itu milik rakyat dan juga demi stabilitas nasional, apalagi yang terkait beras. “Aset yang produktif, misalnya seperti Bulog. Banyak gudang yang digunakan untuk menampung beras, harus diamankan. Selama ini ada keamanan, tapi berdasarkan pendekatan masing-masing. dengan adanya MoU ini lebih intens," kata Meneg BUMN Mustafa Abubakar kepada wartawan di Jakarta,19/7.

Demikian pula, kata Mustafa, asset milik PTPN, misalnya PTPN II dan VII banyak aset yang dihuni tidak layak. "Seperti Pertamina juga, yang memiliki depo banyak di mana-mana. Itu sebagai objek vital harus diamankan Itu sebagai objek vital harus diamankan. Pengamanan efektif yang punya sarana kan Polri," tambahnya.

Dijelaskan pula, pengamanan tersebut diperuntukkan bagi aset BUMN yang produktif. Menurutnya selama ini bukan tidak ada pengamanan, namun hanya sebatas pendekatan masing-masing pihak.

Menyinggung soal semakin banyak ditemukan penyelewengan aset BUMN, Mustafa menepis hal tersebut. Sebenarnya, kerja sama ini sudah lama direncanakan namun baru bisa direalisasikan hari ini. "Ini sudah lama dirancang. Baru bisa terlaksana hari ini. Pengamanan aset termasuk penegakan hukum, termasuk ada penyimpangan. Mislnya pegawai gudang Bulog yang nakal, kita minta polres atau polda ikut serta aktif membantu sejak dini," terangnya.

Mustafa menambahkan sinergi ini sekaligus untuk melakukan sosialisasi kebijakan, pengamanan aset dan penegakan hukum di lingkungan BUMN. Sehingga korupsi bisa ditekan. "Melalui sinergi ini kami berharap BUMN bebas korupsi, kolusi dan perbuatan tercela yang lain. Sehingga bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan kontribusi untuk negara," jelasnya.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Di mana dalam bidang sosialisasi, Kementerian BUMN akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN kepada Polri dan Polri akan melakukan sosialisasi tentang kebijakan pengamanan, kerja sama dan koordinasi dalam penegakan hukum kepada Kementerian BUMN.

Sementara dalam bidang pengamanan aset, Polri akan membantu pengamanan aset di lingkungan BUMN melalui beberapa kegiatan, yaitu menyusun standar pengamanan, melatih sumber daya manusia di bidang pengamanan, audit sistem pengamanan, pengamanan aset, pelakukan pengawalan dan penyaluran bantuan tertentu contohnya bencana alam. "BUMN salah satu prioritas keamanan, aset negara untuk pembangunan nasional dan untuk masyarakat. Kerja sama ini mutlak diperlukan karena dilandasi tujuan mulia," ungkap Kapolri Timur Pradopo, dalam sambutannya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara"

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara" NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang…

Kopdit Keling Kumang Mampu Bukukan Aset Rp1,3 T

Kopdit Keling Kumang Mampu Bukukan Aset Rp1,3 T NERACA Sintang - Tak usah heran bila Koperasi Kredit (Kopdit) atau Credit…

Disharmoni Petinggi Negara

Belum lama ini ada perdebatan cukup keras yang mencuat ke publik, soal perlu tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Taiwan Tawarkan Produk Kesehatan ke Pasar Indonesia

      NERACA   Jakarta - Indonesia merupakan negara yang berada di urutan ke-4 dengan prevalensi diabetes tertinggi di…

Teluk Bintuni akan Gunakan Skema KPBU

      NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian memilih skema Kerja sama Pemerintah dan Badan…

Usaha Kuliner Lebih Mudah - Diplomat Success Challenge 2018

    NERACA   Jakarta - Peluang untuk menjadi wirausaha muda Indonesia dengan mendapatkan total modal usaha Rp 2 miliar…