Menteri BUMN Minta Polri Amankan Aset Negara

Menteri BUMN Minta Polri Amankan Aset Negara

Jakarta---Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap Kepolisian membantu mengamankan asset perusahaan milik negara. Karena itu milik rakyat dan juga demi stabilitas nasional, apalagi yang terkait beras. “Aset yang produktif, misalnya seperti Bulog. Banyak gudang yang digunakan untuk menampung beras, harus diamankan. Selama ini ada keamanan, tapi berdasarkan pendekatan masing-masing. dengan adanya MoU ini lebih intens," kata Meneg BUMN Mustafa Abubakar kepada wartawan di Jakarta,19/7.

Demikian pula, kata Mustafa, asset milik PTPN, misalnya PTPN II dan VII banyak aset yang dihuni tidak layak. "Seperti Pertamina juga, yang memiliki depo banyak di mana-mana. Itu sebagai objek vital harus diamankan Itu sebagai objek vital harus diamankan. Pengamanan efektif yang punya sarana kan Polri," tambahnya.

Dijelaskan pula, pengamanan tersebut diperuntukkan bagi aset BUMN yang produktif. Menurutnya selama ini bukan tidak ada pengamanan, namun hanya sebatas pendekatan masing-masing pihak.

Menyinggung soal semakin banyak ditemukan penyelewengan aset BUMN, Mustafa menepis hal tersebut. Sebenarnya, kerja sama ini sudah lama direncanakan namun baru bisa direalisasikan hari ini. "Ini sudah lama dirancang. Baru bisa terlaksana hari ini. Pengamanan aset termasuk penegakan hukum, termasuk ada penyimpangan. Mislnya pegawai gudang Bulog yang nakal, kita minta polres atau polda ikut serta aktif membantu sejak dini," terangnya.

Mustafa menambahkan sinergi ini sekaligus untuk melakukan sosialisasi kebijakan, pengamanan aset dan penegakan hukum di lingkungan BUMN. Sehingga korupsi bisa ditekan. "Melalui sinergi ini kami berharap BUMN bebas korupsi, kolusi dan perbuatan tercela yang lain. Sehingga bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan kontribusi untuk negara," jelasnya.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Di mana dalam bidang sosialisasi, Kementerian BUMN akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN kepada Polri dan Polri akan melakukan sosialisasi tentang kebijakan pengamanan, kerja sama dan koordinasi dalam penegakan hukum kepada Kementerian BUMN.

Sementara dalam bidang pengamanan aset, Polri akan membantu pengamanan aset di lingkungan BUMN melalui beberapa kegiatan, yaitu menyusun standar pengamanan, melatih sumber daya manusia di bidang pengamanan, audit sistem pengamanan, pengamanan aset, pelakukan pengawalan dan penyaluran bantuan tertentu contohnya bencana alam. "BUMN salah satu prioritas keamanan, aset negara untuk pembangunan nasional dan untuk masyarakat. Kerja sama ini mutlak diperlukan karena dilandasi tujuan mulia," ungkap Kapolri Timur Pradopo, dalam sambutannya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti  Menteri Kelautan dan Perikanan Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Komisi III DPR Minta KPK Serius Hilangkan Budaya Korupsi

Komisi III DPR Minta KPK Serius Hilangkan Budaya Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…