Pengusaha Merasa Was-was - BILA BI RATE DINAIKKAN

Jakarta – Seminggu belakangan ini dunia usaha nasional tengah menanti dengan was-was apa hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis ini. Pasalnya, berhembus kencang kabar bahwa bank sentral akan kembali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate). Tak pelak, kalangan sektor riil pun bereaksi negatif atas rencana Bank Indonesia tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan kalau sampai BI menaikkan suku bunga acuan lagi merupakan tindakan yang tidak tepat. Karena, akan memberatkan dunia usaha. Bahkan, yang lebih parah lagi bisa membunuh industri di dalam negeri.

NERACA

"Saya terus terang kecewa, apabila BI menaikkan BI Rate. Kondisi perekonomian saat ini sedang tidak menentu sehingga akan berdampak ke segala aspek perekonomian. Saya pikir pemerintah harus lebih memperhatikan dunia usaha dan sektor riil dalam negeri," tegas Sofjan saat di hubungi Neraca, Rabu.

Lebih lanjut Sofjan mengatakan bahwa naiknya BI Rate akan membuat dunia usaha dalam negeri semakin sulit bersaing menghadapi gempuran produk negara tetangga. "BI jangan naikkan BI Rate sampai tahun depan dan terlebih dahulu melihat kinerja ekspor dan impor nasional. Ini sudah cukup. Kalau dinaikkan, kita enggak bisa bersaing lagi. Di dalam negeri juga tambah susah," terang Sofjan.

Sofjan juga menyatakan kenaikan BI Rate menimbulkan dampak negatif, yakni ekonomi Indonesia menjadi lemah. Hal itu terlihat dari semakin lemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi Sukamdani. Menurut dia, apabila BI berencana akan menaikkan BI Rate lagi adalah tindakan yang salah bahkan tidak normal. "Beberapa waktu lalu, BI terus menaikkan suku bunga acuan tanpa kompromi, dengan alasan untuk menjaga rupiah. Namun buktinya apa? Sampai saat ini rupiah masih terus melemah. Menaikkan BI Rate untuk saat ini tidak tepat, saya sangat menolak itu," tegas Haryadi saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, kebijakan pengetatan moneter bank sentral yang terakhir akan membuat pengusaha semakin terpukul. Namun, ini menjadi konsekuensi yang harus dibayar bersama karena kesalahan pemerintah. "Pusing kami berhadapan dengan pemerintah, sepertinya sudah tidak fokus mengolah ekonomi. Karena pemerintah memilih momentum yang salah menaikkan harga BBM, dampak inflasi menjadi buruk. Kenaikkan harga yang terlalu tinggi kemudian harus diredam Bank Indonesia lewat kebijakan menaikkan BI rate," keluh Hariyadi.

Kekhawatiran kalangan dunia usaha kian dipertegas oleh hitungan pengamat ekonomi sekaligus Manajer PT Investment Credit Rating Agency (ICRA) Indonesia Pradnya Desai. “Jika BI Rate kembali dinaikkan ini akan berdampak sangat buruk terhadap sektor riil. Mereka harus siap menambah beban biaya lagi. Masalahnya dengan suku bunga acuan 7,5% saja para pelaku industri sudah sangat terbebani,” kata dia pada acara Roundtable Discussion mengenai Kinerja Sektor Keuangan dan Industri 2013 dan Prospeknya di 2014 di Jakarta, Rabu.

Parahnya lagi kondisi ekonomi dalam negeri juga sedang mengalami krisis. Hal ini ditandai dengan kian lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Akhirnya industri dengan bahan baku impor juga sudah terbebani sebelum BI Rate itu sendiri dinaikan. “Jadi dari sisi ongkos suplainya saja sudah meningkat dari kemarin-kemarin karena nilai tukar kian melemah. Kalau ditambah peningkatan suku bunga lagi maka yang terjadi akuntasi perbankan mereka semakin tertekan. Jadi industri perbankan memang jadi terberatkan dari banyak sisi jika BI Rate kembali naik,” terang Pradnya.

Pradnya mengatakan, sektor riil yang paling terbebani adalah perusahaan yang bermain di sektor pengadaan infrastruktur. Terlebih bagi perusahaan yang sudah menjalin kontrak sebelum BI rate dinaikkan. Jika BI Rate dinaikkan maka perusahaan-perusahaan terpaksa harus menanggung tambahan beban biaya yang sebelumnya tidak diestimasikan.

“Kalau BI Rate naik akhirnya struktur pendanaan kontrak yang sudah disepakati pasti akan meningkat. Setidaknya beban hutang mereka kepada perbankan jadi meningkat. Ini sangat tidak membuat nyaman bagi sektor riil khususnya yang bermain di pengadaan infrastruktur. Apalagi hampir setiap bulan BI rate terus naik,” tegas Pradnya.

Akhirnya, kata Pradnya, jika memang Bi kembali menaikkan suku bunga acuannya, mau tidak mau pelaku industri melakukan negosiasi ulang kepada setiap stakeholder. Hal itu perlu dilakukan untuk mencapai kompeherensif harga. Karena, dengan naiknya BI rate akan terdapat barang modal yang meningkat harganya dan perlu disesuaikan ulang.

Investasi Stagnan

Sementara itu, di mata Guru Besar Universitas Brawijaya Prof D Ahmad Erani Yustika, jika BI Rate naik lagi maka akan membuat iklim investasi stagnan dan tertekan. Selain itu, dia menilai kenaikan BI Rate sudah tidak diperlukan lagi pada kondisi sekarang, justru sebaliknya, BI Rate bisa diturunkan 25 basis poin. “Tidak ada alasan kuat bagi BI menaikkan suku bunga acuan lagi, karena akan banyak dampak negatifnya. Yang paling pokok adalah kenaikkan suku bunga yang membuat investasi tertekan bahkan stagnan”, jelas dia.

Erani menambahkan, hanya sedikit korelasi antara kondisi pelemahan rupiah saat ini dengan BI Rate. Sehingga, jika BI Rate dinaikkan tidak akan ada manfaatnya. Namun, dia mengakui dampak pelemahan rupiah dapat membahayakan perekonomian Indonesia. “Kenaikan BI Rate kemarin-kemarin dapat dimaklumi dan masih mungkin karena ada BBM, namun saat ini sudah cukup”, tegas dia.

Dia menyebutkan bahwa cadangan devisa dapat digunakan pemerintah untuk menahan pelemahan rupiah. Namun, seberapa besar cadangan pemerintah tetap akan habis jika digunakan terus. Karena cadangan devisa pasti tidak kuat menahan gempuran dari luar yang terlalu besar. “Seberapa besar cadangan devisa dalam negeri untuk menahan pelemahan rupiah, pasti akan terpakai semua”, kata dia.

Agar tidak terjadi krisis moneter, Erani berharap Presiden harus mengambil tindakan yang tepat jangan hanya berteori saja. Menurut dia, pemerintah dapat menggunakan semua dana yang ada di BUMN, dana haji, dana Jamsostek, dan sebagainya untuk menjaga rupiah agar semakin tidak jeblok. “Untuk paket kebijakan yang sudah dikeluarkan, walaupun tidak akan berdampak langsung sebaiknya dijalankan. Tetapi harus fokus dan dilaksanakan serius”, imbuh dia lagi.

Related posts