Sistem Ekonomi Indonesia Harus Berbasis Syariah

NERACA

Jakarta -Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Riawan Amin, mengungkapkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus segera dirubah dari sistem konvensional ke sistem syariah. Pasalnya, selama Indonesia sistem ekonomi syariahnya belum dominan, maka masalah lama seperti kesulitan kredit akibat suku bunga tinggi, masih akan terus berlanjut. Dia pun mengaku kecewa terhadap Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, yang dinilai belum cukup serius menggerakkan ekonomi syariah.

“Selama kita tidak dominan syariahnya maka kita masih akan dipusingkan dengan kenaikkan atau penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Selain itu kita masih akan direpotkan dengan nilai tukar yang menguat dan melemah. Pak Agus (Martowardojo) selama ini belum cukup (menggerakkan ekonomi syariah). Belum ada action, karena kita sebagai bangsa belum cukup serius menjalani atau menjalankan syariah,” katanya di Jakarta, Rabu (11/12).

Lebih jauh dia menjelaskan, bank sentral sejatinya melakukan perombakan total terkait ekonomi syariah tersebut. Terlebih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencanangkan untuk fokus dengan ekonomi syariah. Hanya saja, lanjut Riawan, tinggal menunggu aksi di lapangan saja. Memang, beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) sebagai program kampanye nasional yang bertujuan untuk mendorong kesadaran seluruh stakeholders ekonomi syariah, baik otoritas, pelaku industri dan bisnis.

Berbagai program edukasi dan komunikasi syariah yang selama ini telah dilangsungkan kini diintegrasikan dengan fasilitasi dan koordinasi Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Dengan langkah ini diharapkan edukasi dan komunikasi yang dilakukan semakin terasa gemanya. Sejak kelahiran bank syariah pertama di Indonesia pada 1992, sistem keuangan syariah telah berkembang cukup pesat. Tidak hanya perbankan syariah yang berkembang pesat, tetapi juga industri keuangan nonbank syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan pasar modal syariah.

Sistem syariah pun telah merambah ke sektor riil dengan berkembangnya industri busana muslim, hotel dan restoran syariah serta berbagai produk halal. Namun demikian, upaya edukasi dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Sebelumnya, data BI mengungkapkan saat ini market share perbankan syariah masih sekitar 4,81%. Masih jauh dengan proyeksi BI pada 2023 mendatang yang sebesar 15%-20%. Direktur Departemen Perbankan Syariah BI, Ahmad Buchori mengatakan, masih banyak tantangan untuk mengejar proyeksi aset tersebut.

Menurut dia, tantangan tersulit yakni, mengarahkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah seperti halnya menabung, meskipun jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim, hal ini pula yang menjadikan potensi pertumbuhan perbankan syariah akan lebih baik di Indonesia.

Lebih lanjut, Ahmad juga menjelaskan survey lapangan yang dilakukan oleh bank sentral terkait sikap masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah. Pertama yakni, masyarakat kelompok yang fanatic dengan perbankan syariah, kedua adalah masyarakat yang hanya ikut ikutan orang lain untuk memanfaatkan bank syariah. Terakhir adalah kelompok masyarakat yang mempertimbangkan keuntungan perbankan konvensional atau syariah.

Karena beberapa hal tersebutlah, perbankan syariah di Indonesia tidak setinggi pertumbuhan perbankan konvensional. Selain itu, tantangan perbankan syariah yakni SDM yang biasanya dijalankan oleh orang orang berkualitas nomor dua, yakni jika induk bank memiliki anak usaha syariah, maka pegawai yang ada di konvensional akan ditarik untuk bekerja di usaha syariahnya. [sylke]

Related posts