Pola Transportasi Makro

Pola Transportasi Makro

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Pada era kepemimpinan periode kedua Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yaitu pada 2002-2007, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan sistem transportasi umum massal yang terintegrasi satu sama lain. Sistem transportasi massal yang dikembangkan adalah berbasis jalan raya dan rel. Konsep itu dihimpun dalam Pola Transportasi Makro (PTM). Gubernur Sutiyoso dua kali merevisi PTM, yang dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 103 Tahun 2004 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 84 Tahun 2007.

PTM meliputi tiga bagian, pengembangan angkutan umum, pembatasan lalu lintas, dan peningkatan kapasitas jalan. Jenis angkutan umum yang dikembangkan ada lima jenis moda transportasi , yaitu bus rapid transit)/busway, mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT)/monorel , way. Belakangan, waterway tak diseriusi karena jalur air untuk transportasinya tak memenuhi debit minimal, kadang meluap di musim hujan atau kering di saat kemarau.

Untuk mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan empat pola, yaitu ( ERP), kebijakan parkir, dan park and ride. Sedangkan untuk pengembangan kapasitas jalan, sekurangnya ada empat program yang akan diiakukan, yaitu pengembangan potensi jalan baru, memperbanyak jalur pejalan kaki, peningkatan kapasitas pembangunan simpang, serta penambahan jalan tol.

PTM dibuat antara lain untuk mdan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun, rupanya pelaksanaan PTM tersebut tak mulus. Proyek busway dengan 15 koridor yang ditarget selesai dibangun pada 2010. Tapi kenyataannya, saat ini, 2013, baru terealisasi 12 koridor. Masih ada tiga koridor yang belum direalisasikan.

Operasionalisasi busway dengan bus Transjakarta masih belum mampu mewujudkan sebagai sarana transportasi umum massal yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau. Waktu tunggu antarbus (headway) jauh dari waktu yang ditargetkan. Penyebabnya, setidaknya ada dua hal, jumlah armada yang masih kurang dan jalur busway yang tidak steril. Kita masih menunggu hasil evaluasi dari pengenaan denda maksimal bagi para menerobos jalur busway.

Bagaimana dengan kereta api listrik (KRL)? Nyaris sama dengan busway. Jadwal keberangkatan atau kedatangan yang jarang tepat dan daya tampung yang sudah tak memadai. Jadi, jumlah gerbongnya harus terus diperbanyak dan diperbarui agar tak sering mogok. Tarif KRL dan busway sangat terjangkau semua lapisan masyarakat. Itu karena pemerintah masih memberikan subsidi. Tujuan subsidi diberikan, agar supaya masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.

Kita juga masih menunggu realisasi proyek monorel dan MRT pada 2016-2018. Apakah mampu mengatasi masalah lalu lintas kota kita, yaitu kecelakaan dan kemacetan. []

Related posts