Potensi Ekonomi Kelautan Bisa Capai Rp 3000 Trilliun Per Tahun

NERACA

Palu - Wilayah laut Indonesia mulai dari laut teritorial, zone tambahan atau contiguous zone, zona ekonomi eksklusif sampai dengan landas kontinen atau continental shelf memiliki sumberdaya sangat berlimpah. Potensi ekonomi kelautan tersebar pada 8 sektor kelautan bisa mencapai Rp 3000 trilyun per tahun.

“Jika direalisasikan akan membawa dampak perekonomian yang baik untuk mendukung perwujudan Indonesia menjadi negara maritim,” kata Sharif C. Sutardjo Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam siaran persnya yang diterima redaksi Neraca, Rabu (11/12).

Sharif yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia menjelaskan, Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar. Faktor pertama yang dapat dijadikan indikator adalah posisi strategis Indonesia dalam lalu lintas perdagangan dunia. Dapat dikatakan Indonesia merupakan ”jalan semanggi dunia” karena Indonesia dilalui 40% lalu lintas perdagangan dunia.

Faktor kedua, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam sangat kaya. Wilayah laut Indonesia mulai dari laut teritorial, zone tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif (ZEE) sampai dengan landas kontinen (continental shelf) memiliki sumberdaya sangat berlimpah. Baik sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumberdaya tak dapat pulih (non renewable resources), energi kelautan, maupun jasa lingkungan (environmental sevices).

“Sumberdaya kelautan tersebut belum dikelola secara optimal,” ujarnya pada acara pembukaan Pameran Nasional "Nusantara Expo 2013" di Palu, Sulawesi Tengah.

Hari Nusantara yang diperingati setiap tahun, menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mencintai bahari. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya azas Kenusantaraan. Bahkan beberapa bagian wilayah di Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI. Momentum Hari Nusantara dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pembinaan khususnya di wilayah-wilayah perbatasan serta pengobaran semangat kenusantaraan.

“Hari Nusantara diperingati juga dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arti Nusantara. Dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia akan memahami dan mampu menjaga kedaulatan NKRI,” jelasnya.

Tujuan peringatan Hari Nusantara jelas Sharif, untuk merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut atau matra darat dan matra laut berimbang. Kedua, menjadikan bidang kelautan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional dan menghasilkan model percepatan pembangunan terintegrasi bagi daerah yang berbasis laut. Hari Nusantara juga dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan tujuan ini, diharapkan Pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari bahwa Indonesia memiliki jati diri sebagai bangsa bahari dan negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi ini sangat berkepentingan jika Indonesia memiliki UU Kelautan. “Untuk itulah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan kebijakan percepatan pembangunan dengan Industrialisasi kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan, kata Sharif, pada hakekatnya didasarkan konsep Blue Economy. Dimana konsep ini dalam pertemuan Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil telah ditawarkan kepada masyarakat dunia sebagai paradigma baru pembangunan dunia yang lebih peduli terhadap potensi sumberdaya kelautan berkelanjutan. Secara konsep, blue economy merupakan lompatan besar dalam pembangunan, dengan meninggalkan praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek dan telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani.

“Melalui model pendekatan blue economy diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pamanasan global,” katanya.

Penurunan Anggaran

Dalam kesempatan yang berbeda Sharif menjelaskan, bahwa Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 7% dari pagu APBN-P Tahun 2013 atau sebesar Rp 6,521 triliun. Tahun 2014, alokasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dan perjalanan dinas paket meeting mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, padahal jumlah satuan kerja KKP mengalami peningkatan dari 887 satker menjadi 912 satker.

"Anggaran ini sebagai bukti efisiensi yang dilakukan KKP dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Efisiensi juga perlu terus dilakukan pada pelaksanaan anggarannya nanti,” ujarnya.

Untuk APBN tahun 2014 ini merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II Tahun 2010-2014. Saya mengharapkan seluruh jajaran KKP bisa langsung mulai bekerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya, baik kegiatan yang berada di pusat maupun di daerah.

"Saya tekankan, pentingnya untuk meningkatkan kesiapan anggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih baik sejak triwulan pertama, sebagaimana dipantau oleh Tim Evaluasi dan Pemantauan Penyerapan Anggaran (TEPPA), dengan tetap mengoptimalkan pencapaian output dan outcome. Dengan demikian, hasil penilaian LAKIP KKP terus semakin baik dari yang telah kita capai, dan laporan keuangan yang akuntabel untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang telah kita raih pada tahun lalu," tutupnya.

Related posts