NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran serta para Gubernur se-Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12).

DIPA 2014 diserahkan secara simbolis kepada setiap Gubernur, termasuk Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Irianto Lambire, sebagai provinsi termuda, serta kepada tujuh Kementerian Negara/Lembaga terbaik yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan.

Ketujuh Kementerian Negara/Lembaga tersebut dipilih berdasarkan kriteria utama, yaitu memperoleh nilai hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diberikan oleh KPK di atas 6; selama 2 tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan;  selama 2 tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggarannya di atas 85% dari pagu yang ditetapkan.

Selanjutnya, selama 2 tahun terakhir berturut-turut mendapat reward; dan Pagu anggaran yang dikelola di atas Rp1 triliun. Penyerahan DIPA dilaksanakan sebelum Tahun Anggaran 2014 dimulai. Dalam laporannya, Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya.

“Dengan demikian, seluruh Satuan Kerja dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya di Bogor, Jawa Barat. Chatib juga menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja, serta untuk mencegah secara dini penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, juga telah dilibatkan Aparat Pengawasan Intern masing-masing Kementerian/Lembaga.

Hal itu dilakukan sebagai quality assurance untuk melakukan review terhadap RKA-K/L dan memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran.  Di samping itu, untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2014, Kementerian Keuangan telah mengkomunikasikan dari awal kepada pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan langkah-langkah.

Pertama, menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik. Kedua, menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi di DPR secara tepat waktu. Ketiga, melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal. Keempat, mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap Kementerian/Lembaga.

Targetkan 11%

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.667,1 triliun, atau naik Rp165,1 triliun (11%) dari targetnya dalam APBN-P TA 2013. Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp1.665,8 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.842,5 triliun, naik sebesar Rp116,3 triliun atau 6,7% dibandingkan pagu APBN-P TA 2013. Dari total pagu belanja sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.249,9 triliun, naik sebesar Rp53,1 triliun atau 4,4% dari pagu APBN-P TA 2013.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp592,6 triliun, naik sebesar Rp63,2 triliun atau 11,9% dari pagu APBN-P TA 2013. Dengan total pendapatan negara sebesar Rp1.667,1 triliun, dan belanja negara sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, maka defisit anggaran dalam APBN TA 2014 ditetapkan sebesar Rp175,4 triliun, atau 1,69 persen dari PDB. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp196,3 triliun, dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar negatif (Rp20,9 triliun). [ardi]