BI Terbitkan Aturan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan surat edaran (SE) ekstern mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Edaran ini merupakan salah satu petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 15/1/PBI/2013 tentang LPIP yang diterbitkan sejak 18 Februari 2013.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI, Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan, sebenarnya LPIP ini merupakan cara untuk memberi informasi mengenai bagaimana kondisi calon debitur ke bank. “Selain itu, LPIP ini kedepannya diharapkan seperti sistem informasi perkreditan nasional, nantinya akan kita kembangkan seperti itu, ini sebenarnya sudah terbit PBI nya sejak Februari lalu,” kata Wiwiek di Jakarta, Selasa (10/12).

Selain itu, Wiwiek juga mengatakan, sistem ini juga sangat berguna bagi perbankan untuk melancarkan intermediasi mereka. “Sebetulnya di BI sendiri juga sudah ada sistem informasi debitur, jadi masyaralat bisa memeriksa kondisi utangnya sudah sejauh mana,” tambah dia.

Wiwiek juga menjelaskan petunjuk pelaksanaan, SE Eksternal tersebut, yakni mengenai prosedur, dokumen dan hal-hal yang menjadi syarat terkait dengan operasional LPIP. Dia mengatakan, dimana operasional LPIP meliputi proses perizinan, pengelolaan data, penyediaan informasi, pengawasan sanksi dan pencabutan usaha LPIP.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait keberadaan LPIP ini, tambah Wiwiek adalah LPIP memiliki kewajiban untuk membangun dan menempatkan data center serta akses di Indonesia. Menurut dia, LPIP juga harus memiliki mekanisme perlindungan konsumen terkait dengan penggunaan data perkreditan.

Dia menjelaskan, dalam rangka menjaga dominasi salah satu pihak dalam industri LPIP dan kepentingan nasional terhadap penguasaan data, BI telah mengatur adanya pembatasan maksimal kepemilikan. “Yakni pada satu pihak lokal (BHI atau WNI) maksimal 51%, sedangkan untuk pihak asing maksimal 20%,” tambah dia.

Lebih lanjut Wiwiek menerangkan, pemegang saham LPIP harus berbentuk Badan Hukum Indonesia (BHI). Dalam hal ini BHI tersebut dimiliki oleh Badan Hukum Asing (BHI) maka BHA tersebut harus bermitra dengan BHI dan memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan informasi perkreditan. “Diperlukan adanya izin dalam pendirian LPIP seperti persetujuan prinsip dan izin usaha,” tukasnya.

Oleh sebab itu BI melakukan pengawasan untuk mengawasi operasional LPIP. Selain itu, dalam rangka efisiensi pelaporan, seluruh data lembaga keuangan dilaporkan melalui BI yang selanjutnya akan memperoleh data dari BI yang dapat diperluas kepada data lainnya.

Selain itu, bank sentral juga mengharapkan, dengan adanya LPIP tersebut, bisa melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadinya. LPIP memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasian, keamanan dan kualitas data yang akan dikelolanya. “LPIP akan mengelola informasi keuangan baik perorangan maupun perusahaan dan akan melindungi nasabah yang tinggal di Indonesia,” jelas dia.

LPIP bakal menyediakan pengelolaan Credit Reporting System (CRS) secara dual system. Dengan begitu diharapkan bisa memperluas akses pembiayaan yang inklusif secara mudah, cepat dan terjangkau. "Dapat meningkatkan cakupan data yang tidak hanya dari lembaga keuangan namun mencakup pula data dari non lembaga keuangan sehingga dapat meningkatkan varian produk dan layanan serta penggunaan teknologi informasi perkreditan," ucapnya. [sylke]

Related posts