Aturan Turunan UU BPJS Akan Ditandatangani Presiden

NERACA

Jakarta - Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero), Jeffry Haryadi mengungkapkan, rancangan aturan turunan atau pelaksana UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan diantarkan ke Sekretariat Negara (Sekneg) oleh Kementerian Hukum dan HAM. Harmonisasi aturan pelaksana UU BPJS berhasil diselesaikan setelah diskusi yang alot mengenai investasi dan manfaat tambahan jaminan sosial mencapai kesepakatan.

"Jumat-Sabtu lalu kita rapat dengan semua kementerian terkait. Akhirnya, semua sepakat dan mencapai solusi untuk kepentingan bersama. Draf RPP akan dibawa ke Sekneg untuk ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Jeffry di Jakarta, Senin (9/12).

Dia mengatakan, untuk aturan investasi akhirnya Kementerian Keuangan menyepakati usulan dari Jamsostek dan Kementerian Tenaga Kerja. Hanya saja, untuk aturan mengenai Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) namanya diubah menjadi pelayanan tambahan. "Nama DPKP dihilangkan dan menjadi pelayanan tambahan yang melekat pada program," jelasnya.

Menurut Jeffry, manfaat tambahan nantinya akan disalurkan sesuai programnya seperti pinjaman uang muka perumahan akan melekat pada program Jaminan Hari Tua (JHT). Sedangkan beasiswa nanti akan disatukan dengan program kecelakaan kerja. "Yang penting pekerja tetap mendapat manfaat tambahan, meski skemanya berubah," papar dia.

Dengan selesainya pembahasan RPP UU BPJS, maka diharapkan sebelum akhir tahun ini aturan pelaksana tersebut bisa ditandatangani presiden. Sehingga pada 1 Januari 2014 sesuai jadwal baik PT Jamsostek (Persero) maupun PT Askes (Persero) akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. [kam]

BERITA TERKAIT

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Tingkatkan Investasi, Bank Mandiri akan Pertemukan Investor

    NERACA   Jakarta - Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan Jefferies akan menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2019,…

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…