NERACA

Jakarta - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 di berikan langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono kepada Menteri Perindustrian, MS Hidayat karena dinilai berkinerja baik."Terima kasih dan bangga atas prestasi yang diraih. Ini adalah yang ketiga kalinya sejak tahun 2010, kami mendapat penghargaan terbaik," kata Hidayat lewat siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (10/12).

Hidayat mengatakan, prestasi yang dicapai Kementerian Perindustrian menjadi bukti nyata bahwa birokrat dapat menjalankan amanat rakyat. Di sisi lain, Hidayat mengaku tidak mau berpuas diri, sebab pencapaian itu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa datang. "Terus bekerja keras, jangan takabur karena pujian. Saya sangat mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Perindustrian selama ini," katanya.

Kementerian Perindustrian terpilih sebagai yang terbaik berdasarkan kriteria utama, yaitu memperoleh nilai hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diberikan oleh KPK di atas 6. Selain itu, selama dua tahun terakhir berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan selama dua tahun terakhir berturut-turut realisasi penyerapan anggarannya di atas 85 persen dari pagu yang ditetapkan.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga dinilai bahwa selama dua tahun terakhir berturut-turut mendapat reward (penghargaan) dan pagu anggaran yang dikelola di atas Rp1 triliun. Selain Kementerian Perindustrian, enam Kementerian/Lembaga lainnya juga mendapat predikat terbaik. Keenam institusi itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan.

Sebelumnya bahwa Kementerian Perindustrian pada tahun 2011 telah menerima peringkat pertama Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dari KPK dengan nilai 6,86. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian juga telah lima kali menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu sejak tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan Kemenperin, didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Dengan demikian, seluruh Satuan Kerja dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerapan Belanja

Di samping itu, untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas penyerapan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2014, dengan didukung Bapak Presiden, Kementerian Keuangan telah mengkomunikasikan dari awal kepada pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyusun perencanaan anggaran tahun 2014 yang lebih baik. Kedua, menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi di DPR secara tepat waktu. Ketiga, melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2014 lebih awal. Keempat, mempercepat penetapan pejabat pengelola keuangan di setiap Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.667,1 triliun, atau naik Rp165,1 triliun (11,0%) dari targetnya dalam APBN-P TA 2013. Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp1.665,8 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.842,5 triliun, naik sebesar Rp116,3 triliun atau 6,7% dibandingkan pagu APBN-P TA 2013. Dari total pagu belanja sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.249,9 triliun, naik sebesar Rp53,1 triliun atau 4,4% dari pagu APBN-P TA 2013. Sementara itu, alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp592,6 triliun, naik sebesar Rp63,2 triliun atau 11,9% dari pagu APBN-P TA 2013.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa alokasi anggaran bagi tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga maupun untuk masing-masing daerah akan sangat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2014, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga lingkungan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan, Presiden menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para menteri dan pimpinan lembaga. Pertama, agar para menteri dan pimpinan lembaga beserta seluruh jajarannya lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan yang telah direncanakan, serta melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak dari dinamika berbagai aspek agar sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai. Kedua, meningkatkan koordinasi yang intensif dengan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.