NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta pengairan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang selama ini telah tertunda akibat kendala pembebasan lahan, dilakukan paling lambat akhir 2014. "Akhir tahun depan 2014 masalah sosial harus sudah selesai," katanya seusai rapat koordinasi membahas kelanjutan pembangunan Waduk Jatigede di Jakarta, Senin (9/12).

Hatta mengatakan pembangunan waduk terbesar kedua di Indonesia tersebut, masih terkendala masalah ganti rugi lahan dan masalah sosial terkait relokasi penduduk, sehingga menunda masa pengairan waduk hingga bertahun-tahun.

Untuk itu, dia meminta seluruh pihak yang terlibat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tim verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur tersebut. "Karena ini juga menyangkut dana APBN, untuk menyelesaikan itu yang cukup besar, totalnya sekitar Rp700 miliar. Makanya kita meminta untuk mencarikan solusi," kata Hatta.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan masih ada sekitar 6.000 Kepala Keluarga yang tidak memiliki hak relokasi dari lahan waduk, karena belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975.

"Kalau yang tercantum dalam Permendagri, mereka punya hak untuk relokasi, mendapatkan rumah dan tanah terus dia pindah. Tapi yang non Permendagri, dia menempati disitu tapi tidak punya hak dan harus mendapatkan kerahiman," katanya.

Djoko mengatakan seluruh Kepala Keluarga yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 akan difasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Namun, warga yang belum tercantum dalam Permendagri masih dilakukan proses pencatatan dan relokasi oleh tim Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial Dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Dengan demikian, Djoko mengharapkan proses pengairan waduk dapat dilakukan paling cepat pada 1 September 2014, setelah tim Samsat tersebut menyelesaikan tugasnya dalam hal pemberian ganti rugi maupun advokasi lainnya.

"Kalau diproses dengan catatan Perpres keluar di Januari, maka proses nanti baru bisa dilakukan pada tanggal 1 September untuk penggenangan. Sebetulnya dari proses teknis ini tanggal 1 April, tapi dengan adanya proses sosial, baru bisa tanggal 1 September," katanya.

Menurut rencana, proyek pembangunan waduk yang proses pembebasan lahannya baru selesai sebanyak 90% ini, akan menggenangi wilayah seluas 4.973 hektar, yang nantinya mencakup 12 desa di empat kecamatan.

Pembangunan Waduk Jatigede selain menggunakan APBN, juga mendapat dukungan dari pinjaman Bank Exim China sebesar US$144,067 juta dan kehadiran waduk ini akan akan berdampak positif bagi aspek ekonomi khususnya pertanian hingga 90 ribu hektar.

Proyek yang digagas sejak tahun 1960-an ini juga memiliki fungsi strategis antara lain untuk mencegah meluasnya lahan kritis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk-Cisanggarung seluas 7.711 kilometer persegi.

Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung membentang di dua provinsi yakni Jawa Barat meliputi Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan serta Kota Cirebon dan provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes.

Saat ini lahan krisis di DAS Cimanuk sudah mencapai sekitar 110 ribu hektar atau sekitar 31%, sementara potensi air Sungai Cimanuk di rentang rata-rata sebesar 4,3 miliar meter kubik per tahun dan hanya dimanfaatkan sebanyak 28%, sisanya terbuang ke laut karena belum ada waduk. [lulus]