NERACA

Karimun - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 2014 mengalami kenaikan Rp10 miliar dari prediksi Rp1,67 triliun menjadi Rp1,77 triliun.

Kenaikan tersebut diketahui dalam rapat paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 di Gedung DPRD Karimun, Senin (9/12).

Sekretaris DPRD Usman Ahmad dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Karimun Nurdin Basirun itu memaparkan, pendapatan daerah yang dijabarkan dalam KUA-PPAS juga mengalami kenaikan Rp10 miliar, yaitu dari Rp935 miliar menjadi Rp945 miliar.

"Kenaikan nilai APBD dan pendapatan itu merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Usman Ahmad.

Bupati Karimun Nurdin Basirun mengapresiasi keputusan rapat paripurna terkait naiknya nilai APBD dari Rp1,67 triliun menjadi Rp1,77 triliun.

"Kenaikan nilai APBD merupakan bentuk koreksi dari legislatif. Peranan DPRD sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran membuat kita selalu ingat agar pembangunan menjadi lebih baik," katanya.

Ia berharap dengan disahkannya KUA-PPAS dapat mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2014 untuk disahkan menjadi Perda APBD 2014.

"Pembahasan dan pengesahan APBD yang tepat waktu, tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan pembangunan di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar mengatakan penyebab kenaikan nilai APBD pada 2014 adalah ditunjuknya Karimun sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kepri pada 2014.

"Karimun ditunjuk jadi tuan rumah MTQ provinsi dan Porprov, sementara belum ada kejalasan dari Pemprov soal anggaran. Kita juga tidak mau anggarannya dibebankan dalam APBD, tapi ada beberapa hal yang harus kita anggarkan," katanya.

Meski rapat paripurna mengesahkan KUA-PPAS, salah seorang anggota dewan dari Fraksi Hanura Ady Hermawan sempat menginsterupsi rapat yang dipimpin Ketua DPRD Raja Bakhtiar.

Ady Hermawan mempertanyakan belum diserahkannya penjabaran APBD Perubahan 2013 dari pihak eksekutif.

"Sebentar lagi tutup tahun, anehnya penjabaran APBD-P 2013 belum sampai ke dewan dan malahan kita sudah membahas KUA-PPAS 2014. Ini sangat ganjil sehingga kami berharap SKPD terkait segera menyerahkannya," ucapnya. [ant]