NERACA

Jakarta - Di penghujung tahun 2013 nasib rupiah semakin tak menentu. Ibarat bencana, rupiah memasuki tahap "Siaga I". Tengok saja, penutupan perdagangan awal pekan, Senin (9/12), posisi rupiah masih riskan di level Rp11.979 per US$. Akhir pekan lalu, rupiah ditutup Rp11.967 per dolar AS. Sementara Bank Indonesia (BI) sudah merasa "berjuang" menahan derasnya depresiasi rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 7,5%. Hasilnya pun nihil. Bukannya rupiah menguat malah memantik masalah lain, debitur tidak mampu membayar kredit lantaran industri perbankan turut menaikkan bunga kredit menjadi lebih tinggi.

Tak pelak, kebijakan bank sentral ini dinilai makin memperburuk kondisi ekonomi. Dengan melihat kecenderungan pergerakan rupiah yang semakin melemah, Ekonom UI Eugenia Mardanugraha menilai bahwa pernyataan Bank Indonesia agar pasar "jangan panik" adalah sinyal kuat bahwa BI Rate akan dinaikkan kembali. Dia pun memprediksi, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dilaksanakan Kamis (12/12) mendatang, memutuskan BI Rate diduga akan dinaikkan lagi 50 basis poin (bps) menjadi 8%.

“Memang, BI memiliki otoritas untuk intervensi pasar, tapi saya tidak terpengaruh dengan pernyataan sejuk BI yang meminta jangan panik. Saya justru melihat itu sebagai sinyal kalau BI Rate akan naik lagi menjadi 8% atau 50 bps. Karena alasan fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak menentu, BI tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengandalkan BI Rate. Lalu, untuk pekan ini diperkirakan rupiah masih ada dikisaran Rp12 ribu,” ujarnya kepada Neraca, Senin (9/12).

Sementara dalam menanggapi kekuatan cadangan devisa (cadev) yang sedikit mengalami penurunan, Eugenia menilai intervensi BI di pasar valuta asing (valas) tidak maksimal. “Misalkan, cadev menurun drastis dan nilai tukar menjadi stabil. Artinya, BI melakukan intervensi yang maksimal. Kalau saat ini saya melihat BI tidak melakukan apa-apa,” tegas dia.

Senada, di tempat terpisah, Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan, berani mengatakan bahwa BI akan tetap menaikkan kembali BI Rate sebesar 50 bps menjadi 8%.

“Rupiah makin melemah, saya prediksi BI Rate akan mencapai 50 bps atau naik 8%. Pemerintah (dalam hal ini BI) memang telah mengeluarkan kebijakan moneter yang salah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah apabila melihat kondisi perekonomian Indonesia yang tidak juga membaik. Ditambah lagi, bulan November kita mengalami inflasi serta neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, masing-masing masih defisit,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, berapa pun BI menaikkan BI Rate tidak akan menyelesaikan permasalahan dalam perekonomian Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa kenaikan BI Rate ini bukanlah jawaban atas permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada saat ini.

“Biarkan saja pelemahan rupiah itu terjadi dan tidak perlu melakukan kebijakan menaikan BI Rate, namun diperlukan adanya kebijakan manajemen uang rupiah yang cukup untuk kebutuhan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, perkuat saja volume atau jumlah uang rupiah untuk menstabilkan rupiah atas dolar AS,” ujar Anthony.

Dia pun memperkirakan nilai tukar rupiah akan mencapai Rp13 ribu-Rp14 ribu per dolar AS pada tahun depan, setidaknya, hingga Maret 2014 mendatang. “BI perlu memikirkan cara atau strategi yang tepat selain menaikan BI Rate untuk menanggulangi pelemahan rupiah ini. Saya rasa tidak berdampak sama sekali jika BI Rate dinaikkan lagi. Saya mendesak BI untuk menghentikan menaikkan BI Rate ke depan,” tegasnya.

Kebijakan Tidak Kredibel 

Adapun  menurut  staf pengajar FEUI Aris Yunanto, apabila dalam RDG pekan ini BI menaikkan kembali BI Rate maka hal itu menunjukkan sikap keragu-raguan bank sentral dan Pemerintah dalam menangani defisit neraca transaksi berjalan dan inflasi.

“Jika nanti BI Rate dinaikan lagi, maka ini menjadi kesalahan BI karena sebelumnya sudah menaikan BI Rate dan tidak berdampak apapun terhadap inflasi dan pelemahan rupiah. Selain itu, jika (BI Rate) dinaikkan berulang-ulang tanpa adanya hasil yang baik, itu justru membuat kebijakan BI tidak lagi credible. Karena kebijakan ini sudah dinilai tidak ampuh mengatasi pelemahan rupiah dan yang lainnya,” tegas Aris.

Dia menyebutkan, nilai tukar yang mahal menyebabkan impor semakin mahal sehingga harga barang impor akan mahal dan daya beli masyarakat turun. Padahal daya beli masyarakat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Salah satu cara adalah dengan substitusi produk impor dengan produksi dalam negeri. Memang ini obat yang terlambat, tetapi efektif untuk jangka menengah,” tambahnya. Dia mengatakan, jika konsumsi Indonesia yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi produk dalam negeri tentu akan bagus. Namun yang terjadi justru sebaliknya, rakyat lebih memilih produk luar negeri. Padahal jumlah penduduk besar menjadi hal yang fundamental. nurul/mohar/sylke/ardi