NERACA

Begitu banyak jenis obat dan vaksin di Indonesia. Menteri Kesehatan menegaskan tidak pernah menolak sertifikasi halal, termasuk untuk obat dan vaksin. Namun karena ada ratusan ribu jenis obat dan vaksin, ia mengingatkan bahwa tidak semuanya bisa mendapatkan sertifikat halal.

"Sekarang kan ada beratus-ribu obat dan vaksin, mereka tidak bisa semuanya bersertifikat halal. Saya bukan ahli agama, kami ada majelis MPKS (Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara), syariat. Tapi untuk saya adalah kalau pasien tidak boleh, terus bagaimana kalau tidak ada obat lain? Itu saja kerisauan saya," ujar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

Nafsiah mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal sudah ada sejak Siti Fadillah Supari masih menjabat Menkes. Waktu itu, pembahasannya berhenti karena Siti Fadillah Supari juga mempertanyakan sertifikasi halal untuk obat dan vaksin.

Menkes merasa berkepentingan untuk melindungi pasien yang butuh pengobatan. Jika semua obat dan vaksin harus bersertifikat halal, Menkes khawatir sebagian pasien tidak bisa mendapatkan obat karena tidak ada alternatifnya lalu penyakitnya tidak sembuh atau bahkan meninggal.

Ia kembali menegaskan tidak pernah mengatakan 'tidak boleh ada sertifikasi halal'. Namun ia mengakui, beberapa obat menggunakan zat-zat yang berasal dari babi dalam proses pembuatannya. Bukan dalam bentuk babi, melainkan sudah menjadi bio-fraction.

"Saya sama sekali tidak menolak. Tapi mohon dipertimbangkan, supaya obat dan vaksin jangan dimasukkan sama dengan makanan dan minuman," tegas Menkes.