Hasil KTM WTO Bali Dinilai Bikin Rusak Ekonomi Nasional

NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah sukses menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) di Bali. Hal itu lantaran Paket Bali (Bali Package) yang diusung oleh Indonesia telah berhasil disepakati oleh seluruh negara anggota WTO. Pasalnya, Paket Bali merupakan lanjutan dari Agenda Pembangunan Doha yang telah dimulai sejak 2001. Namun demikian, kalangan pengamat dan LSM menilai kesuksesan tersebut justru akan merusak ekonomi Indonesia.

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Ketua Koalisi Anti Utang (KUA) Dani Setiawan dan Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik dalam diskusi dengan tema Menghadang Bahaya Paket Bali Hasil KTM ke 9 WTO di Jakarta, Senin (9/12).

Riza Damanik mengatakan hasil yang telah dicapai dalam WTO ke 9 adalah prestasi yang paling buruk dalam perjalanan diplomasi Indonesia. Pasalnya, dengan diloloskannya Paket Bali maka bisa mencederai konstitusi dan hak warga negara Indonesia serta mencederai nasib 7 miliar penduduk dunia. “Hasil WTO ke 9 dengan Paket Bali hanya memberikan keuntungan bagi negara-negara maju sementara negara-negara berkembang semakin tercekik oleh Paket Bali tersebut,” ungkap Riza.

Riza yang ikut serta dalam penyelenggaraan KTM WTO di Bali menceritakan bagaimana peran Indonesia sebagai tuan rumah dan ketua negara-negara berkembang atau G33 yang sangat tidak menonjol dan tidak mendukung usulan dari negara-negara G33. “Sebenarnya India yang juga masuk dalam anggota G33 mengajukan proposal yang isinya adalah peningkatan subsidi di sektor pertanian. Akan tetapi, pada kenyataannya Indonesia sebagai Ketua G33 tidak memberikan dukungan dari proposal India tersebut,” katanya.

Bahkan, kata Riza, delegasi Indonesia justru melakukan penwaran-penawaran terhadap negara-negara di Asia dan Asean untuk tidak mendukung usulan dari India tersebut yang berkeinginan untuk memberikan subsidi sebesar 15% dengan tidak dibatasi waktu. “Hasil KTM WTO yang buruk bagi negara-negara berkembang, tidak terlepas dari kontribusi kepemimpinan Indonesia yang sangat buruk sehingga banyak merugikan negara-negara berkembang,” tegasnya.

Paket Bali yang disepakati antara lain mencakup sepuluh poin pembahasan yang meliputi isu fasilitasi perdagangan, general services untuk pertanian, public stockholding untuk ketahanan pangan, Tariff Rate Quota untuk produk pertanian, persaingan ekspor, perdagangan kapas, ketentuan asal barang, perlakuan khusus terhadap penyedia jasa dari negara kurang berkembang, Duty-Free and Quota-Free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, dan mekanisme pengawasan Special and Differential Treatment terhadap negara kurang berkembang.

Menurut dia, dengan disepakatinya Paket Bali tersebut maka Indonesia akan menjadi sasaran empuk atas produk-produk pertanian dari negara-negara maju yang secara faktualnya mendapatkan subsidi sebesar US$1 miliar perhari. “Di negara-negara maju, sektor pertanian mendapatkan subsidi setiap harinya sebesar US$1 miliar. Makanya jangan heran apabila harga produk pertanian impor jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk pertanian lokal,” imbuhnya.

Terkait dengan keberhasilan meloloskan public stockholding, Riza berpendapat waktu 4 tahun yang diberikan kepada negara-negara berkembang untuk memberikan subsidi sebsar 15% tidak akan memberikan efek terhadap para petani. Pasalnya subsidi pertanian dari negara-negara maju seratus kali lipat dibandingkan dengan negara-negara berkembang. “Subsidi itukan penting, bahkan tertera dalam UU yang merupakan hak warga negara. Jika hanya dibatasi 4 tahun, maka tidak akan cukup bagi petani dan tentunya pemerintah. Karena dalam 2 tahun kedepan, pemerintah dan Presiden akan lebih fokus mengurusi pemilu,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, ia mengatakan Indonesia juga turut serta mendera kerugian. Tidak hanya mengeluarkan ongkos untuk mempersiapkan agenda 2 tahunan tersebut akan tetapi secara nyata juga tidak membantu kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang terbelenggu dengan perjanjian perdagangan bebas. Saat ini saja, kata Riza, impor pangan Indonesia telah mencapai US$12 miliar atau 12,3% dari cadangan devisa. Tak hanya itu, Indonesia juga kerap digugat oleh negara-negara WTO yang tercatat telah mencapai 7 kasus gugatan dengan perkara aktif sebanyak 3 kasus.

Makin Liberal

Sementara itu, Henry Saragih mengatakan Presiden SBY telah merendahkan martabat bangsa Indonesia dengan membiarkan Paket Bali yang telah disepakati. Bahkan, ia menuding pemerintah rezim SBY telah mewariskan kerusakan ekonomi nasional dengan mendorong secara masif sistem ekonomi liberal.

Tak hanya itu, Henry juga menyebut kepemimpinan SBY sama dengan kepemimpinan Soeharto. Ketika SBY lengser dia hanya mewariskan kelaparan dan kemiskinan untuk rakyat. “Presiden SBY berakhir dari kekuasaannya hanya mewariskan kelaparan dan kemiskinan di negeri ini. Tahun 2007 dia mengeluarkan UU penanaman modal membuka investasi asing sebesar-besarnya. Kemudian disempurnakan dengan kembali dihidupkan WTO," ucap Henry.

Henry menceritakan kisah tragis kesamaan antara Soeharto dan SBY. Ketika pemerintahan Soeharto, dia mengesahkan WTO tahun 1995 dan sebelumnya tahun 1994 Soeharto menyepakati KTT APEC. Perjalanan kebijakan ini sama dengan yang dijalankan SBY saat ini. “SBY juga begitu, dia pada Oktober mengesahkan APEC dan Desember dia mengesahkan WTO. Sebelum dia lengser nanti akan ada tandatangan IMF. Persoalan kembali lagi kesenjangan ekonomi semakin parah. Jumlah petani akan semakin berkurang. Dengan kesepakatan bali ini akan semakin parah lagi,” ucapnya.

Dani Setiwan juga ikut berkomentar. Menurut dia, Indonesia tidak pernah memberikan anggaran yang besar di sektor pertanian. Bahkan dalam 5 tahun belakangan, anggaran untuk pertanian justru mengalami penurunan. “Sampai sekarang, subsidi sektor pertanian di negara-negara maju tidak dikurangi sedikitpun. Artinya ancaman bagi negara-negara berkembang dan miskin akan semakin nyata,” katanya.

Dani juga mengatakan, dalam 4 tahun kedepan, subsidi pertanian harus ditingkatkan. Paling tidak, 30% dari APBN. Selain itu, pemerintah harus menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan, baik dalam hal anggaran, perdagangan, dan investasi. “Para petani juga perlu diperhatikan,” pungkasnya.

Related posts