Pengusaha Masih “Dihantui” Pungli dan Birokrasi

NERACA

Jakarta – Kalangan dunia usaha yang bergerak di sektor angkutan kapal dan pelabuhan masih mengeluhkan soal pungutan liar dan birokrasi. Pasalnya kedua masalah tersebut menjadi penghambat pertumbuhan di sektor angkutan kapal dan pelabuhan. Ketua Umum National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan masalahnya diantara lain dokumen kapal, pengurusan pengukuran kapal dan lain-lain.

Untuk itu, ia meminta agar Kementerian Perhubungan bisa segera mereformasi birokrasi di institusinya. Karena dengan begitu, bisa membuat alur distribusi barang dari kapal bisa cepat diselesaikan. “Selain itu agar pengurusan dokumen bisa dilakukan di daerah, bagaimana caranya proses ini bisa dipercepat dan proses kepengurusan,” ungkap Carmelita Hartoto di Jakarta, Senin (9/12).

Ia juga meminta pemerintah membuat suatu badan yang berperan untuk meminimalisir adanya pungli-pungli yang kerap kali dilakukan oleh otoritas pelabuhan. Carmelita menganggap hingga kini, pungli atau pungutan liar sering terjadi atau menjadi budaya terutama di dalam pelabuhan.

“Kemudian memperbanyak industri pelayaran dengan memperbaiki revisi aturan Dirjen Perhubungan Laut contohnya Permen No. 70 tentang pengelolaan kapal. Seharusnya juga ada Badan Sea and Coast Guard yang semestinya 4 tahun yang lalu sudah selesai. Aturan ini penting karena sekarang ancaman untuk berhenti bekerja para pengusaha terjadi karena mereka tidak kuat biaya-biaya yang tidak perlu yang kami keluhkan sehingga memberatkan pengusaha pelayaran,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pihak swasta ikut terlibat dalam membangun proyek pelabuhan baru dan meminta otoritas kepelabuhan berperan netral dalam konflik yang terjadi antara swasta dengan PT Pelindo.

“Lalu mengenai otoritas kepelabuhan selama ini di bawah Pelindo. Padahal ini bawahan Kemenhub, seharusnya bisa menengahi kepentingan antara swasta dengan Pelindo. Lalu Pelabuhan Cilamaya agar segera dibangun dan agar pelabuhannya juga dimasukan untuk membangun kapal-kapal domestik. Selama ini yang difokuskan hanya kontainer, sedangkan kapal-kapal bigboat (kapal besar) tidak diurusi,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, Carmelita mengaku setuju jika ada investor asing yang ingin membangun pelabuhan baru. Akan tetapi, hal itu perlu dibarengi dengan pihak swasta. “Kita sebagai swasta nasional mau juga dilibatkan untuk membangun pelabuhan baru. Jadi ada asing ada swastanya juga,” sebutnya.

Minim Pengamanan

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Josef A Nae Soi menilai Indonesia belum memiliki sea and coast guard dalam keamanan transportasi laut, tidak seperti negara-negara lain seperti Singapura yang sudah memiliki sea and coast guard. “Di pelabuhan ada pungli, di laut ada pungli, maka itu harus ada lembaga seperti Sea And Coast Guard, sebagai langkah pengamanan,” kata Josef.

Menurut Josef, tidak hanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang harus mengemban tugas negara tersebut, akan tetapi seluruh kementerian/lembaga dan juga masyarakat dapat membantu agar kecepatan infrastruktur laut dan keamanan transportasi laut dapat direalisasikan dengan cepat dan baik. “Kalau bicara perhubungan laut, kita berbicara tiga komponen negara di laut, jadi semua komponen yang ada di negara harus berbicara, kalau berbicara kapal negara yang harus berbicara, bukan satu departemen saja yang berbicara,” tambahnya.

Sementara untuk tragedi di laut, seperti badai dan juga penyebab lainnya, Josef menegaskan tidak hanya Kemenhub dalam hal ini Ditjen Perhubungan Kelautan yang bertanggung jawab. “Lalu masalah keselamatan di kapal, badai di laut itu tidak pakai kompromi, masalah ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya Ditjen Perhubungan Laut,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia tidak segan menganggap bahwa Indonesia belum termasuk negara maritim sekalipun keberadaannya dikelilingi oleh laut. "Pengawasan itu Indonesia belum menganggap negara kita sebagai negara maritim, bukti kalau kita belum maksimal," tutupnya.

Pendulum Nusantara

Sebetulnya, pemerintah mempunyai konsep pendulum nusantara. Konsep tersebut adalah salah satu program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai upaya integrasi yang melibatkan pelabuhan utama di Indonesia. Tahapan modernisasi pelabuhan, mencakup pendalaman dermaga, perbaikan alur dan rute, serta peningkatan angkutan kargo. Sedangkan konsep utama program ini adalah melalui modernisasi pelabuhan yang dilengkapi sistem transparansi, akuntabel dan efisien.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan konsep Pendulum Nusantara saat ini mulai diuji coba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasilnya, sejumlah pungutan liar alias pungli di pelabuhan itu mampu ditekan. “Itu (Pungli) otomatis akan tereduksi karena fasilitasnya transparan dan akuntabel. Jadi pungutan yang tidak semestinya pasti akan berkurang,” kata Bambang.

Uji coba itu memperlihatkan data real time mengenai pergerakan kapal besar dari tempat satu ke tempat lain, termasuk muatan yang dibawa dan berat muatan. Alokasi waktu sandar juga bisa menjadi lebih efisien, termasuk aktivitas bongkar muat hingga kesiapan armada angkut sehingga tidak memperlambat arus distribusi barang dan jasa ke daerah tujuan. Bambang mengatakan, uji coba ini akan dilanjutkan ke pelabuhan lain, yaitu Belawan, Batam, Teluk Lamong dan Makassar.

Bambang menambahkan, Pendulum Nusantara sekaligus menjadi cikal bakal kesiapan Indonesia dalam menyambut interkonektivitas antar pelabuhan se-ASEAN. "Kita termasuk leading lah dalam konteks ini," pungkasnya.

Related posts