NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan memang telah berhasil mensukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-9 di Nusa Dua, Bali. Bahkan, Paket Bali (Bali Pakcage) yang diusung Indonesia telah berhasil menciptakan kesepakatan dari seluruh negara anggota WTO. Artinya, peta perdagangan semakin tanpa batas di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia

Namun, Direktur Indef Eni Sri Hartati sangat menyesalkan kesepakatan perdagangan global WTO Bali tersebut. Dengan disepakatinya Paket Bali, kata dia, menjadi peluang bagi negara-negara maju untuk masuk dan mencampuri kebijakan-kebijakan negara-negara miskin dan berkembang sehingga mereka bisa tetap meliberalisasikan berbagai produk di negara-negara tersebut. “Kita diperalat untuk melakukan keinginan mereka. Karena nantinya kebijakan yang dibuat setelah kesepakatan ini harus mengacu pada apa yang menjadi kesepakatan”, tandas dia kepada Neraca, Minggu (8/12).

Negara-negara maju, menurut Eni, sejauh ini sangat curang. Selain itu, komoditas pertanian merupakan persoalan dalam negeri sendiri. Tidak akan ada satu negara manapun yang mau meliberalisasikan sektor pertanian negaranya.   “Di satu sisi kita tidak boleh subsidi, tapi di sisi lain mereka subsidi secara besar-besaran dengan bentuk yang lain. Sebenarnya, kalau kita berikan subsidi atau tidak mau berikan subsidi, apa masalahnya buat mereka. Ini tidak ada kaitannya dengan perdagangan internasional. Jadi, apa manfaatnya? Itu yang kita sesalkan”, imbuh dia.

Apalagi, sambung Eni, hasil dari sektor pertanian Indonesia tidak untuk ekspor ke negara-negara maju tersebut. Terlebih, untuk pemenuhan dalam negeri sendiri yang saat ini masih kurang. “Kita memang sudah meratifikasi untuk komoditas yang diperdagangkan seperti karet atau CPO dengan tidak subsidi, itu boleh saja karena kita sudah meratifikasi. Tapi, kalau untuk komoditas pangan, itu kan konyol.” Ucap Eni.

Tidak heran, kata Eni, India sangat keras melawan ikut campurnya negara-negara maju untuk sektor pertanian negaranya. Pasalnya, permasalahan pertanian dan pangan menyangkut kesejahteraan masyarakat, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas kerap merugikan rakyat dari negara-negara yang terlibat. “Kalau dengan adanya kesepakatan ini supaya kesejahteraan meningkat itu tidak masalah. Tapi disepakati atau tidak disepakati subsidi dengan mengkambinghitamkan WTO, itu tidak benar. Jadi, sepanjang kita mensubsidi untuk kepentingan subsidi pertanian kita, itu tidak perlu mengikat”, tukas dia.

Oleh karena itu, bagi Eni, pemerintah Indonesia seharusnya bisa berani karena memiliki peran yang cukup besar sebagai pimpinan konferensi tersebut. Bukan justru mengikuti kemauan para kapitalis.  “Hikmahnya, kalau kita berani, negara-negara maju itu tentu tidak dapat berbuat apa-apa”, kata Eni.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik mengatakan, ada tiga hal yang dibawa dalam negosiasi pertemuan di Bali yaitu mengenai fasilitasi perdagangan, pertanian dan isu pembangunan negara-negara kurang berkembang (LDCs). Adapun kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) IX sudah disepakati, hanya saja hasil yang dikemas menjadi Paket Bali itu tidak memberikan manfaat sama sekali untuk negara berkembang seperti Indonesia.

“Paket Bali ini hanya membuka ekspansi fasilitas perdagangan bebas yang menguntungkan negara-negara maju saja Formula Paket Bali hanya memperkuat fasilitas perdagangan saja, sehingga memudahkan negara maju untuk menguasai negara miskin atau negara berkembang,” kata Riza, kemarin.

Lebih jauh lagi Riza menjelaskan, negosiasi fasilitas perdagangan berhasil mengikat secara hukum, serta memastikan kepentingan perusahaan besar. Negosiasi ini memudahkan prosedur bea cukai dan perbatasan tentu saja ini hanya menguntungkan perusahaan ekspor-impor besar saja. “Data dari World Trade Report 2013 menyatakan, 80% ekspor AS dikuasai 1% perusahaan besar, 85% ekspor Eropa ada di tangan 10% eksportir besar dan 81% ekspor terkonsentrasi pada lima perusahaan ekspor di negara berkembang,” kata Riza.

Dan untuk sektor pertanian, benar bahwa ada subsidi akhirnya memang diperbolehkan dalam sektor pertanian hingga 15%. Itu pun hanya empat tahun saja, dalam kurun waktu empat tahun tentu bukanlah waktu yang cukup karena sektor pertanian tidak bisa instan.

Berkaca pada negara maju seperti AS, pada tahun 2012 saja memberikan subsidi pertaniannya sekitar Rp50 trilliun, sedangkan untuk negara berkembang seperti Indonesia dibatasi. Tentu saja akan menghambat pertumbuhan pertanian nasional. “Pemerintah harusnya mampu mengembalikan kejayaan swasembada pangan, karena sektor pangan yang menjadi kedaulatan negara. Dan intinya suatu kesalahan besar sektor pertanian dinegosiasikan,” tegas Riza.