NERACA

Banten - Tingginya permintaan kapal laut di dalam negeri setiap tahunnya terus meningkat. Apalagi, dalam kurun waktu delapan tahun pasca diterbitkannya INPRES No.5 Tahun 2005, jumlah armada kapal nasional berbendera Indonesia meningkat cukup signifikan. Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat mengungkapkan, pada 2005 lalu, Indonesia hanya memiliki sekitar 6.000 unit kapal berbendera Indonesia. Sedangkan pada 2013 ini, jumlah kapal yang dimiliki mencapai 11.500.

“Itu berarti ada peningkatan jumlah hingga sekitar 5.500 unit,” papar Menperin saat acara peresmian kapal penunjang kegiatan offshore aluminium crew boat terbesar di Indonesia, Jumat (6/12) di Galangan Kapal PT Caputra Mitra Sejati Merak, Banten.

Meningkatnya kebutuhan armada tersebut lanjut Menperin, tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan komponen dan jasa industri maritim pendukung lainnya seperti marine coating dan protectives, oil and lubricants, marine components, marine safety equipment, marine engines.

“Dengan demikian kemampuan industri galangan kapal nasional selain untuk pembangunan armada kapal baru, juga harus bisa memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan kapal dengan cepat dan berkualitas,” ucap Menperin lagi.

Namun begitu, Menperin menyatakan kemampuan yang telah dicapai industri maritim nasional saat ini masih harus ditingkatkan. Upaya meningkatkan kemampuan  itu dapat dilakukan dengan mendorong industri pelayaran, pelaku bisnis niaga dan instansi pemerintah pengguna kapal memberikan kepercayaan kepada galangan kapal nasional untuk membangun kapal baru maupun kegiatan reparasi.

“Melalui keberpihakan dan kecintaan terhadap penggunaan produksi dalam negeri, maka cita-cita membangun industri maritim yang kuat dan berdaya saing tinggi, serta dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, akan dapat kita wujudkan,” lanjut Menperin.

Selain itu, industri komponen kapal menurut Menperin juga harus terus ditingkatkan mengingat masih tingginya ketergantungan terhadap komponen kapal dari luar negeri. “Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan langkah kebijakan diantaranya adalah, peningkatan SDM industri perkapalan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penumbuhan klaster industri komponen perkapalan serta kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian insentif fiskal.

Tiga tahun terakhir angkutan barang dalam negeri mulai didominasi oleh kapal berbendera Indonesia. Sejak tahun 2011, jumlah kapal asing yang melayani angkutan dalam negeri melalui Pelabuhan Belawan mulai menghilang. Kondisi ini sesuai dengan harapan pemerintah yang menginginkan angkutan barang dalam negeri supaya dilayani oleh kapal berbendera Indonesia.

Kapal Lokal

Di tempat berbeda, Humas Pelindo I Cabang  M Azmi Jauharit mengatakan, sejak tahun 2011 angkutan barang dalam negeri terus didominasi kapal berbendera Indonesia. Tahun 2010 misalnya, jumlah kapal asing yang melayani angkutan barang dalam negeri tercatat 16 call. Sementara kapal berbendera Indonesia sebanyak 2.026 call. Memasuki tahun 2011, jumlah kapal asing melorot tajam menjadi hanya satu call, sedangkan kapal Indonesia mencapai 1.915 call.

"Tahun 2012, jumlah kapal asing yang melayani angkutan dalam negeri bertahan satu call sementara kapal Indonesia berjumlah 1.893 call. Hingga bulan kedelapan tahun 2013, jumlah kapal Indonesia yang melayani angkutan barang dalam negeri sebanyak 1.265 call, sedangkan kapal berbendera asing nihil. Kapal tersebut terdiri dari kargo, kapal tanker dan kapal peti kemas," kata Arief.

Sebelumnya, penerapan asas cabotage yang telah dibentuk selama 7 tahun belakangan ternyata membawa dampak positif bagi sektor maritim. Penerapan asas ini dinilai mampu meningkatkan kontribusi sektor pengangkutan laut terhadap pembangunan nasional, baik terhadap peningkatan jumlah armada, penguasaan pangsa muatan domestik hingga fasilitas pembiayaan.

"Semenjak diberlakukannya asas tersebut, jumlah armada kapal mengalami perkembangan yang cukup signifikan," ujar Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi.

Hal ini mengindikasikan sektor angkutan laut masih mempunyai prospek yang cukup bagus. "Dalam rangka kerjasama perdagangan internasional, keberadaan armada kapal merupakan tulang punggung kegiatan ekspor impor sehingga harus dapat diberdayakan agar kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal," lanjut dia.

Kedepannya, menurut dia, Indonesia juga memiliki tugas berat yang harus dihadapi terkait penerapan asas cabotage tersebut, yaitu meningkatkan kemampuan angkut armada tersebut yang sebagian besar telah berumur tua.

Maka dari itu, segera dilakukan program penggantian armada-armada tersebut melalui program yang mengarah pada kemandirian yang seoptimal mungkin dengan memanfaatkan industri galangan kapal nasional. "Ini menjadi peluang domestik, karena bila membeli armada bekas lagi, maka akan menguntungkan negara lain," ucapnya.