Jakarta - Kalangan ekonom menengarai penyebab depresiasi tajam rupiah merupakan hasil kombinasi antara wacana penghentian kebijakan  quantitative easing  oleh bank sentral AS (The Fed) dan defisit neraca perdagangan Indonesia. Pertumbuhan impor BBM yang lebih cepat ketimbang dari pertumbuhan ekspor Indonesia jadi penyebab dari terus memburuknya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan belakangan ini.

NERACA

Adalah terbukti selama ini bahwa sektor industri di Indonesia yang masih berkembang dimana pertumbuhan manufaktur bergantung pada bahan baku impor menyebabkan terdepresiasinya rupiah belakangan ini.

Menurut  data BI, rata-rata depresiasi rupiah dalam 7 tahun terakhir mencapai 18,24% atau 2,6%  per tahun. Rata-rata penerimaan ekspor dalam dua tahun terakhir US$ 15,8 miliar per bulan dan impor US$ 15,75 miliar per bulan dengan defisit neraca perdagangan US$ 43,5 juta.

Sedangkan permintaan valas masih cukup tinggi sedangkan suplainya terbatas. Dari Januari-September 2014 tercatat pembayaran utang pemerintah dan swasta sebesar US$ 25,7 miliar atau US$ 2,9 miliar per bulan.

Nilai rupiah sendiri melemah akibat utang luar negeri yang per September mencapai US$ 259,9 miliar, naik dari US$ 257,3 miliar. Adapun, swasta mengambil porsi 52,6% dari utang luar negeri, disusul pemerintah 43,7%  dan perbankan 8,6%.

Akan tetapi, lesunya kondisi perekonomian dunia juga menyebabkan turunnya permintaan barang dari Indonesia. Sehingga, impor yang diakukan terus-menerus sepanjang tahun yang tidak dibarengi oleh percepatan kenaikan ekspor menyebabkan defisit neraca perdagangan tersebut.

Chief Economist Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan rupiah lebih disebabkan sentimen negatif dari defisit neraca transaksi berjalan (current account). Karena itu, menurut dia, dalam jangka pendek seharusnya Bank Indonesia (BI) menjaga atau paling tidak tetap berada di pasar guna mengawal pergerakan rupiah.

Selain itu BI harus mulai melihat dan membatasi bank-bank nasional yang menyimpan dollarnya di luar negeri, karena saat ini tidak ada tindakan, bahkan cenderung dibiarkan. "Pada kuartal ketiga, ada sekitar US$2,3 miliar lari ke luar negeri, yang kemungkinan besar dari bank-bank besar nasional. Jadi, selain melawan sentimen negatif defisit current account, kita sebenarnya juga diserang oleh perbankan nasional sendiri," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Bank sentral, lanjut dia, seharusnya mengambil langkah dengan tidak mengizinkan bank-bank domestik bermain sembarangan transaksi US$, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Perbankan, kata dia, akan selalu bilang mencari untung. Namun tidak seharusnya dengan cara menghancurkan ekonomi nasional, karena justru akan berdampak pula bagi perbankan.

"Menurut saya, kalau mau menjaga stabilitas ekonomi domestik, paling tidak bank domestik jangan diperbolehkan bermain sembarang yang mengganggu stabilitas ekonomi. Karena ini kan juga untuk bisnis mereka. Kalau stabilitas ekonomi bagus, bank juga untung berbisnis di sini," ungkapnya.

Jika BI hanya mengimbau agar perbankan nasional tak menyimpan dananya di luar negeri, tentu hal itu tidak akan efektif. Paling tidak bank sentral harus memberikan sanksi yang tegas. BI, kata dia, harus memberikan panduan yang jelas dan menyampaikan arahan berbisnis yang baik. “Bank sentral kan berkuasa, masa tidak bisa (memberikan sanksi). Masalahnya adalah mereka (BI) kecolongan atau membiarkan itu terjadi, atau kurang pandai memberi alasan ke perbankan, misalnya kenapa tidak boleh atau jangan taruh di luar," ujar Purbaya.

Pelemahan rupiah juga akibat banyaknya sentimen negatif. Namun tetap saja jika melihat arah rupiah jangka panjang, tergantung kebijakan BI, dan selama pertumbuhan ekonomi diperlambat, rupiah akan cenderung lemah.

"Kalau BI sudah mulai insaf tidak menaikkan suku bunga dan mulai memperkuat ekonomi, rupiah pelan-pelan akan menguat ke level yang seharusnya. Sekarang fundamentalnya di bawah Rp10 ribu, tetapi kalau lihat angka yang pas dengan kondisi market sekarang, paling lemah Rp11.500 per US$, kalau tidak terlalu kacau Rp10.500 per dolar. Jadi dalam jangka pendek sulit mengharapkan rupiah kuat," jelasnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko menilai level rupiah yang pernah menembus Rp 12.000 per dolar AS beberapa hari yang lalu, sudah mengkhawatirkan sehingga Bank Indonesia dan pemerintah perlu segera menangani penyebabnya. Tanpa ada perubahan kebijakan yang signifikan dari pemerintah, rupiah diperkirakan tetap lemah hingga tahun depan. Jika level 12.000 per dolar AS terus-terusan terjadi, ini akan berbahaya bagi dunia usaha.

"Saya mengkhawatirkan nilai tukar rupiah yang pernah mendekati Rp 12.000 per dolar AS. Jika semakin memburuk, dampaknya bisa kemana-mana, bahkan pelemahan rupiah ini bisa berdampak sampai tahun depan," kata dia.

Berdampak Parah

Hal yang seharusnya dilakukan pemerintah, lanjut dia, kebijakan moneter tidak cukup untuk meredam gejolak rupiah ini. BI sudah menaikkan BI Rate hingga 7,5%, namun rupiah menyentuh Rp 12.000 per dolar AS. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan lain dari sektor riil. Apabila rupiah terus mengalami pelemahan sekarang ini dan terus dibiarkan, maka persoalan itu bisa berdampak parah. Diperlukan kebijakan yang lebih meluas dan tidak hanya satu lembaga saja yang menyelesaikan persoalan tekanan terhadap rupiah.

"Jika ada koordinasi BI dan pemerintah, jangan hanya Kementerian Keuangan saja tetapi kementerian-kementerian yang lain. Jangan hanya kemenkeu yang menyelesaikan persoalan struktural itu, semuanya harus terlibat dalam penyelesaian persoalan ini," tutur Prasetyantoko.

Dia mengatakan, pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan atau masalah yang dampaknya terhadap melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Sebisa mungkin persoalan melemahnya ekspor dan menekan impor perlu dilakukan dan jangan sampai persoalan tersebut dibiarkan.

“Apabila dulu kenaikan BI Rate itu diperkirakan bisa menekan rupiah. Tapi, sekarang ini tidak seperti itu. Perlu adanya kebijakan lain selain dari kebijakan menaikkan BI Rate saja," ungkap dia.

Menurut dia, pemerintah beserta jajaran terkait seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan di sektor riil. Salah satu kebijakannya adalah strategi industri yang dirancang untuk mengelola potensi pasar domestik, misalnya dengan membangun industri dasar yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri.

Ekonom LIPI Latief Adam mengatakan,  pemerintah dan BI harus segera melakukan sinkronisasi kebijakan agar pelaku pasar bisa kembali optimis terhadap perekonomian Indonesia. Terutama dalam mengatasi tingginya inflasi yang berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah.

"Inflasi ini harus diselesaikan dari kebijakan moneter dan fiskal. Kemarin inflasi ini problemnya di sisi penawaran tapi kenapa diselesaikan dengan kenaikan suku bunga BI Rate, sementara dari kebijakan fiskal belum ada kebijakan yang pas," kata dia.

Namun yang terpenting, menurut dia, pemerintah harus menjalin komunikasi intensif dengan pelaku pasar dan meyakinkan bahwa perekonomian Indonesia masih tetap potensial. Jika pelemahan terus terjadi, tentu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor finansial tetapi juga masyarakat secara umum.

"Kenaikan dolar akan menyebabkan harga barang impor seperti pangan dan barang industri naik, sehingga inflasi akan terus meningkat. Dan jika inflasi meningkat, konsumsi masyarakat akan menurun dan pada akhirnya juga akan melemahkan kesejahteraan rakyat."ujarnya.

Persoalan labilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dapat membuat para pengusaha tidak nyaman. Pasalnya pengusaha harus mengkoreksi ongkos produksi dan harga jual terus-menerus. Akhirnya pengusaha sulit menentukan kepastian.

“Pengusaha dalam kondisi apapun memang akan terus bergerak. Tapi kalau tidak stabil seperti ini kami jadi sulit mendapat kepastian. Jadi kita terus bertanya-tanya mau di angka berapa ongkos produksinya? Sedangkan ongkos produksi erat kaitannya dengan penentuan harga ke pasar. Akhirnya struktur harga tidak stabil juga,” tutur Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Motik, Sabtu (7/12).

Kemudian dia menjelaskan dengan tidak stabilnya struktur harga, kemungkinannya para pengusaha melakukan koreksi pada banyak hal. “Bisa jadi produk kita kurangin karena ongkos mahal. Bisa juga kita mengenai ukuran atau kualitas barangnya. Tapi itu tidak bagus untuk iklim konsumen,” tambahnya.

Untuk itu Suryani menilai pemerintah harus bisa menjaga kestabilan rupiah dengan membuat berani ambil langkah tegas. Pasalnya dengan membuat kebijakan terhadap keberadaan devisa ekspor yang tertahan di luar negeri dinilai dapat membantu menghentikan ketidakstabilan nilai tukar.  

“Selama ini kan cuma menghimbau. Kalau begitu rupiah kita akan diteror terus sama isu-isu global. Sedangkan produksi kita termasuk untuk ekspor juga belum kelihatan kontribusinya termasuk yang hasil BUMN. Meski saya kira pasar global sudah sedikit membaik,” ujarnya. lulus/bari/iwan/mohar