Meski akhirnya konsensus “Paket Bali” disepakati dalam forum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berakhir kemarin (7/12) di Bali, kita perlu memberikan apresiasi kepada lima negara: India, Kuba, Bolivia, Venezuela dan Nikaragua yang sempat menolak rancangan paket tersebut.

Memang benar selama pertemuan berlangsung, banyak suara keluhan bahwa WTO terkesan hanya selalu menguntungkan negara maju. Ada tiga debat di meja negosiasi yaitu mengenai fasilitasi perdagangan, pertanian dan isu pembangunan negara-negara kurang berkembang (LDCs). Ketiganya mengancam kredibilitas WTO karena rezim perdagangan ini mati suri sejak 2005.

Batu sandungan di WTO dari waktu ke waktu sebenarnya klasik, perbedaan kepentingan negara maju dan negara (miskin dan) berkembang. "Negara dari Afrika, Arab, Asia, grup Pasifik, dan Least Developing Countries (LDCs) mendorong paket tersebut, sementara Kuba, Bolivia, Venezuela dan Nikaragua menolak rancangan paket itu," kata Juru Bicara WTO Keith Rockwell kepada para wartawan di Nusa Dua, Bali, Sabtu dini hari.

Rockwell mengatakan salah satu yang menjadi masalah penolakan keempat negara atas draft Paket Bali tersebut adalah masalah embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hong Kong tahun 2005.

Walau akhirnya luluh, sikap India dalam konferensi itu juga keras. Negara dengan 1,237 miliar penduduk itu menolak negosiasi terhadap proposal mengenai cadangan pangan yang diusulkan melalui kelompok G-33.

Awalnya India bersikukuh pada usulan meningkatkan cadangan pangan dari 10% menjadi 15% dari total produksi pangan dengan waktu subsidi tidak terbatas. India menolak kompromi yang diajukan negara maju menyepakati besaran subsidi hingga 15%, tetapi dibatasi hanya empat tahun.

Idealnya, pemerintah Indonesia harusnya mendukung sikap India yang menginginkan peningkatan persentase cadangan pangan nasional dari 10% menjadi 15% dari produksi nasional serta pemberian subsidi untuk kepentingan ketahanan pangan tanpa batas waktu.

Kita menyadari Indonesia selaku tuan rumah memang harus menjadi tuan rumah yang baik. Tetapi, tuan rumah yang baik tidak harus mengorbankan kepentingan nasional, khususnya petani dalam negeri. Karena di negeri ini ada 5,1 juta petani yang awalnya produktif menghasilkan pangan, terpaksa ganti profesi akibat nilai tukar petani yang rendah dan kehilangan ladang sawahnya.

Jelas, pertemuan WTO tersebut hanya merefleksikan kepentingan negara-negara maju dan berpotensi merugikan negara-negara berkembang. Paket Bali tidak lebih sebagai refleksi kepentingan negara maju semata.

Ini terbukti dari sejumlah poin negosiasi ternyata lebih menekankan pada penyederhanaan modalitas perbatasan agar ekspor negara maju lebih gampang tembus. Namun, negosiasi ini meniadakan kepentingan negara berkembang, seperti pembangunan kapasitas di pelabuhan, jaringan pemasaran, atau cara menggalakkan perdagangan antarwilayah.