Kepanikan Pemerintah terhadap Ketidakstabilan Rupiah - Oleh: Dahlan Frinaldo, SE, MSi, Dosen PTS di Kota Medan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak sangat merisaukan dan bahkan panik atas perkembangan ekonomi belakangan ini, sampai-sampai ia mengajak anggota kabinet mendinginkan suasana di tengah keteduhan Istana Cipanas. Berbagai indikator ekonomi memang memperlihatkan kecenderungan memburuk, tentu saja merupakan pukulan bagi pemerintahan SBY, mengingat masa kerjanya makin pendek.

Sejumlah indikator makin tidak menggembirakan, mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi bulan November, cadangan devisa, pembengkakan jumlah subsidi BBM, dan membesarnya defisit transaksi berjalan. SBY patut merisaukan perkembangan ini.

Namun, peluangnya untuk memperbaiki keadaan makin kecil karena tahun depan kita memasuki agenda politik yang sangat padat sehingga hampir tidak ada waktu lagi bagi pemerintah mengurusi ekonomi. Kecemasan SBY bisa dimaklumi.

Nilai tukar rupiah belakangan ini terus menurun, bahkan beberapa hari terakhir diperdagangkan sekitar Rp 12.000 per dolar AS, jauh di atas proyeksi APBN yang hanya Rp 9.600. Sudah pasti semua pihak mencemaskan nilainya akan makin menurun, setidaknya tahun depan. Hal ini karena faktor eksternal maupun internal. Bahkan, bila terjadi guncangan psikologis yang mendorong ketidakpercayaan masyarakat kepada otoritas moneter, laju peluncurannya bisa sangat cepat.

Sementara di sisi lain, suku bunga bank merambat naik menyusul keputusan bank sentral menaikkan BI rate beberapa kali sejak Juni 2013. Suku bunga acuan perbankan yang sudah mencapai 7,50% itu dimaksudkan untuk meredam depresiasi rupiah. Tapi, kenyataan, rupiah justru terus melemah dan sejak Juni lalu, pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai 25%.

Beberapa waktu lalu, nilai rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 12.100 per dolar AS. Jauh di atas target nilai tukar rupiah pada APBN-P 2013 yang dipatok pemerintah bersama DPR, yakni Rp 9.600 per dolar AS. Penaikan BI rate dan sejumlah instrumen moneter yang diluncurkan bank sentral dimaksudkan untuk mencegah depresiasi dan kembali membawa rupiah ke level normal. Kenaikan BI rate dan sejumlah instrumen pengetatan rupiah merupakan langkah stabilisasi.

Dalam menghadapi gejolak finansial, upaya memacu pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan menimbulkan destabilisasi yang lebih besar. Arus modal keluar bisa lebih besar. Dana jangka pendek yang easy come easy go akan terbang dalam sekejap. Pelemahan rupiah bisa jadi bergerak lebih liar. Stabilisasi ekonomi ditandai oleh kenaikan BI rate. Dengan kenaikan BI rate sekitar 175 basis poin sejak Juni 2013, dana investasi portofolio asing diharapkan tetap berada di Indonesia, ditanamkan di deposito dan berbagai instrumen surat berharga. Surat utang pemerintah dan swasta diharapkan tetap menarik. Para pemodal asing yang tertarik berinvestasi langsung di Indonesia tak perlu menunda rencana mereka.

Bunga simpanan yang tinggi diharapkan mampu mengurangi uang beredar sekaligus mengurangi permintaan terhadap barang. Impor dan laju inflasi diharapkan turun. Dengan kebijakan stabilisasi, laju pertumbuhan ekonomi tidak lagi sekencang target awal, yakni sekitar 6,2% tahun ini dan 6,4% tahun depan. Dengan berbagai kebijakan stabilisasi, terutama kenaikan BI rate dan loan to value untuk kredit properti, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan sekitar 5,5-5,9% dan tahun 2014 sekitar 5,8-6,2%. Laju pertumbuhan ekonomi tidak dikorbankan, melainkan hanya diperlambat. Jika dikorbankan, berbagai target pemerintah yang lain takkan bisa dicapai.

Panik

Angka pengangguran dan kemiskinan akan membengkak. Kondisi inilah yang dikhawatirkan. Tapi, kondisi ini pula yang saat ini terjadi. Bunga bank meningkat, laju pertumbuhan ekonomi menurun, tapi rupiah masih terus melemah dan inflasi belum sungguh mereda.

Situasi inilah yang membuat pebisnis kini mulai gundah serta pemerintah dan BI agak panik. Jika rupiah melemah hingga menembus level Rp 12.500, pergerakan liar mata uang nasional ini akan liar. Banyak ruginya bagi Indonesia jika rupiah terdepresiasi tajam.

Bagi korporasi, beban bunga dan cicilan pokok utang luar negeri akan membengkak.

Dana pinjaman bank juga akan membengkak. Bunga tinggi dan rupiah yang kelewat rapuh mengingatkan pelaku usaha akan krisis moneter tahun 1998. Usaha kecil dan menengah (UKM) mulai menjerit. Kelompok usaha ini sangat rentan terhadap kenaikan bunga kredit.

Jika tidak ada perbaikan signifikan, sehingga pelemahan rupiah terus terjadi, akan banyak UKM yang gulung tikar. UKM yang selama ini didengungdengungkan sebagai katup pengaman tak lagi bisa berfungsi sebagai katup pengaman. Bagi masyarakat umum, rupiah yang lunglai membuat harga barang konsumsi impor melonjak.

Seiring dengan kenaikan harga gandum impor, harga tepung terigu kini bergerak naik diikuti oleh harga mie instan, produk yang sudah menjadi bahan pangan masyarakat luas, terutama kaum menengah bawah. Harga buah-buahan dan berbagai produk industri impor juga melonjak. Ini semua akan memicu inflasi. Dalam jangka menengah panjang, Indonesia harus mengubah struktur ekonomi yang selama ini pincang.

Ekonomi Indonesia selama ini terlalu bersandar pada ekspor produk sumber daya alam, bukan produk hasil olahan industri yang bernilai tambah tinggi. Industri yang dikembangkan selama ini tidak ditopang industri dasar dan industri barang modal, sehingga masuknya investasi baru di bidang industri manufaktur mendongkrak impor barang modal. Industri manufaktur yang dibangun selama ini umumnya di Jawa.

Ke depan, industri manufaktur harus dibangun di luar Jawa, di dekat sumber energi. Apa pun yang dibuat untuk jangka menengah dan panjang, ekonomi Indonesia dalam janga pendek harus diselamatkan. Walau pelemahan rupiah selama ini lebih disebabkan oleh faktor struktural, yang perbaikannya memakan waktu, rupiah dalam jangka pendek harus dibawa ke level yang sudah ditargetkan.

BI sudah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat rupiah. Pemerintah diimbau untuk mempercepat peluncuran paket stimulus baru. Langkah strategis yang bisa dilakukan penguasa fiskal adalah menghambat impor dengan bea masuk dan memberlakukan tax amnesty. Dengan kebijakan itu, dana milik para konglomerat yang diparkir di luar negeri, sekitar US$ 150 miliar, akan dialihkan kembali ke Indonesia. Sebenarnya selama ini, kita sering melupakan kenyataan bahwa asing berkepentingan mengincar potensi pasar Indonesia yang sangat besar, bukan sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri.

Kita bahkan melupakan tekad lama untuk memperkuat struktur industri nasional, yang kini justru makin bergantung pada barang modal dan bahan baku impor. Pemerintah gagal mengolah kekayaan alam yang melimpah untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi mengeksploitasi dan mengekspornya dalam bentuk bahan mentah.

Kebijakan itu selain membiarkan komoditas kita dijual murah, juga merusak alam. Tak mengherankan kita terus mengalami defisit transaksi berjalan. Ekspornya makin terbatas, sedangkan impor terus membengkak. Kita tidak pernah serius memperkuat keunggulan komparatif.

Upaya mempertinggi value added atas komoditas andalan, kalah gencar dengan pengembangan industri manufaktur yang dalam banyak kasus menempatkan Indonesia sebagai “tukang jahit”. Mereka ini yang senantiasa haus devisa impor. Selama aspek fundamental ini tidak diperkuat, perekonomian kita makin dikuasai asing dan pedagang yang tidak peduli upaya penguatan potensi nasional.

Akibatnya, kita selalu terombang-ambing karena perekonomian kita tidak berakar pada kekuatan sumber daya sendiri. Mencermati keadaan ini, siapa pun tokoh yang akan menggantikan SBY tahun depan, menghadapi persoalan pelik dan berat karena landasan yang ada tidak cukup kokoh. Kita hanya bisa berharap, dalam sisa sedikit waktu kekuasaannya, SBY menempuh langkah-langkah strategis yang bisa memulihkan kepercayaan publik sehingga keadaan tidak memburuk. (analisadaily.com)

Related posts