NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku terus memperjuangkan peningkatan taraf hidup nelayan kecil. Bahkan dalam sidang Anggota Dewan FAO ke-148 di Roma Italia, delegasi KKP yang dipimpin Sekretaris Jenderal KKP memprioritaskan isu nelayan kecil dan masyarakat pesisir dalam FAO Guidelines. Misi KKP yang disampaikan melalui intervensi ini merupakan perhatian dan dukungan Indonesia dalam percepatan penyelesaian FAO Technical Consultation on International Guidelines for Securing Sustainable Small Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. Ketentuan ini berpihak pada nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir.

Demikian disampaikan Sekjen KKP, Sjarief Widjaja, dalam siaran persnya usai sidang Anggota Dewan FAO di Roma, Italia, Jumat (6/12). Sjarief menegaskan, FAO Guidelines akan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota FAO terkait kebijakan bagi nelayan skala kecil. Guidelines ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 90% nelayan berskala kecil. FAO Guidelines akan di tetapkan pada Februari 2014. Sedangkan intervensi lainnya, KKP memfokuskan pentingnya kesetaraan Gender, di mana KKP mendorong FAO agar isu Gender mendapat perhatian khusus dalam FAO International Guidelines for Securing Sustainable Small Scale Fisheries.

Di Indonesia, isu Gender sudah menjadi perhatian penting pada pembangunan dan pemberdayaan nelayan berskala kecil serta masyarakat pesisir. Terkait hal tersebut, Chairperson of Program Committee menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia dan Bangladesh dalam upaya mendorong replikasi program Gender yang sudah dilakukan kepada negara anggota FAO lainnya. “Salah satu rekomendasi sidang FAO adalah dibentuknya Cross cutting team yang memfokuskan kepada capacity building,” jelasnya.

Sjarief, juga menyampaikan dukungan pada upaya ketahanan pangan dan masalah gizi pasca tahun 2015. KKP menyampaikan pentingnya peran sektor perikanan menjadi salah satu pilar dari ketahanan pangan dunia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan asupan protein hewani. Sektor perikanan memiliki arti penting dalam mendukung rantai ketahanan pangan, di mana kebutuhan protein dunia dapat dipenuhi oleh sumber daya perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya.

“FAO juga mengapresiasi langkah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas SDM khususnya terkait program south-south cooperation yang memberikan manfaat kepada 28 negara anggota FAO khususnya dalam bidang perikanan budidaya, perikanan skala kecil, post harvest, dan pengelolaan pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Sjarief menambahkan, pada sidang FAO Council, FAO juga menyelenggarakan Side Event dengan tema Global Initiative on Blue Economy/Blue Growth in Support of Food Security, Poverty Alleviation and Sustainable Management of Aquatic Resources. Side event ini bahkan mengambil pengalaman Indonesia sebagai lesson learn untuk dikontribusikan kepada negara anggota FAO lainnya.

Side Event ini menginspirasi FAO untuk mengangkat Konsep Blue Economy/Blue Growth sebagai salah satu program utama ketahanan pangan FAO. Delegasi KKP juga menyampaikan dukungan terhadap implementasi the Global Actions Summit for Food Security and Blue Growth yang akan diselenggarakan di Den Haag April-Mei 2014.

“Indonesia juga meminta dukungan negara anggota FAO terkait Bali Communique sebagai hasil Asian Conference on Oceans, Food Security and Blue Growth Bulan Juni 2013 di Bali,” terangnya.

Respon Positif

Konsep Blue Economy yang diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendapat dukungan positif. Diantaranya, dalam side event sidang anggota Dewan FAO ke 148 di kantor pusat FAO Roma, konsep blue economy dibahas secara khusus para delegasi negara anggota. Side Event mengambil tema The FAO Global Initiative in Support of Food Security, Poverty Alleviation and Sustainable Management of Aquatic Resources, menyepakati inisiatif Blue Growth/Global Blue Economy menjadi kunci strategi pengembangan kelautan dan perikanan dunia.

Terkait konsep Blue Economy/Blue Growth ke depan, kata Sjarief, Indonesia telah mempersiapkan beberapa program implementasi konsep Blue Economy. Diantaranya, kerja sama dengan FAO-Millennium ChallengeCorporation (MCC) USA di wilayah Lombok Tengah-Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indonesia telah menginisiasi konsep Blue Economy sebagaimana yang telah disampaikan Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang UNCSD/Rio+20 Bulan Juni 2012 di Rio Janeiro, Brasil.

Konsep Blue Economy sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. “Konsep Blue Economy juga telah menjadi isu pembahasan di berbagai forum internasional. Konsep ini juga terus dikembangkan dalam rangka menyepakati cara terbaik dalam menyusun rencana aksi bersama di lingkup regional,” pungkasnya.