NERACA

Jakarta – Pemerintah dianggap biang keladi belum teralisasinya pembuatan kilang minyak di Indonesia. Walau kebutuhan membangun beberapa kilang minyak sangat mendesak untuk mengurangi importasi BBM dalam bentuk jadi, pemerintah tetap tidak pernah sungguh-sungguh dalam merealisasikan pembangunan kilang minyak baru sejak pembuatan kilang Balongan di Jawa Barat pada 1994.

“Kalau pemerintah punya komitmen dan sunggguh-sunguh untuk membangun kilang minyak bisa saja membangun, hanya saja permasalahannya pemerintah tidak ada kesungguhan, bagaimana kilang bisa dibangun,” kata pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto kepada Neraca, Kamis (5/12).

Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti ini juga menyebut pemerintah terutama Presiden mampu membangun kilang minyak. Tinggal membangunnya dengan menggunakan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau mau menggunakan jasa swasta. “Hanya saja pemerintahan sekarang dalam kurun waktu 10 tahun bekerja memang tidak maksimal bekerja dalam mengatasi pembuatan kilang minyak tersebut,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai dugaan adanya mafia dalam kesulitan merealisasikan kilang minyak, Pri Agung menjelaskan, pemerintah punya kekuasaan merubah kondisi tersebut. “Siapa pun itu penghambatnya, jika pemerintah memang serius apa pun bisa dibuat,” tegasnya.

Hanya saja masalahnya memang pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam membangun kilang minyak ini, makanya dalam kurun waktu 20 tahun ini tidak ada kilang minyak baru. “Masalahnya selesai jika pemerintah merealisasikan membangun kilang minyak, tapi kapannya itu kita belum tahu,” tukasnya.

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, Singapura yang tidak mempunyai ladang minyak, tapi memiliki kilang dengan hasil devisa yang cukup besar. Bahkan ada sebagian minyak minyak Indonesia yang diolah di kilang Singapura. "Pemerintah juga harus terus mendorong dan mendukung PT Pertamina (Persero) membangun kilang. Kalaupun mesti bermitra dengan pihak lain, maka saham Pertamina haruslah mayoritas," ujar Sofyano.

Sementara itu, di pihak lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengaku telah berusaha untuk membangun kilang minyak yaitu dengan menggandeng investor asing. Akan tetapi, kata dia, usaha tersebut dimentahkan oleh pemerintah lantaran tidak mendapatkan respon positif. “Kami sudah membawa 2 investor yang ingin membangun kilang di dalam negeri. Akan tetapi investor tersebut meminta insentif fiskal,” kata Karen di Gedung DPR, kemarin.

Namun demikian, ia mengatakan respon pemerintah terhadap pembangunan kilang minyak masih lambat. “Ini macetnya di insentif fiskalnya. Ini yang justru kami minta dukungan kepada Komisi VI DPR. Jadi PR ini tempatnya bukan di Pertamina. Kapasitas kilang kita perlu ditambah, tapi kalau misalnya hanya menunggu insentif kilang yang sudah ditunggu 2 tahun tapi tidak juga kunjung datang, apa kita harus berdiam diri,” kata dia.

Karena insentif kilang yang tidak kunjung dapat dari Kementerian Keuangan, Pertamina mengambil langkah untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan kilang minyak yang ada. “Harapannya feed stock-nya memang tetap tetapi output (hasil produksinya) akan menjadi lebih, ini yang sedang kita garap dengan UOP LLC (anak perusahaan Honeywell), karena kita tidak bisa tergantung terus dengan impor minyak dari negara lain,” ungkapnya.