Bupati Bogor Bakal Menindak Sekolah Lakukan Pungutan PPDB 2011

NERACA

Bogor - Bupati Bogor Rachmat Yasin menjanjikan, bakal menindak tegas oknum sekolah negeri yang melakukan pungutan saat pelaksanaan pendaftaran penerimaan didik baru (PPDB). Pasalnya, sekarang ini untuk biaya sekolah negeri mulai dari tingkat dasar maupun SMP telah sepenuhnya dibiayai pemerintah.

"Kalau masih ada oknum sekolah yang melakukan pungutan saat pelaksanaan PPDB, maka saya akan menindaknya secara tegas," ungkap bupati belum lama ini pada wartawan di Bogor.

Menurut Ketua DPW PPP Jabar ini, Pemkab Bogor saat ini tengah melakukan pembenahan dilembaga pendidikan. Sasarannya agar pihak oknum sekolah menghentikan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua wali murid.

"Dalam masalah ini, saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan agar memberikan peringatan ketiap sekolah untuk tidak melaku­kan pungutan. Jika masih terdengar ada sekolah di tingkat SD maupun SMP yang masih melakukan pungutan dana Sumbangan Sekolah (DSP), harus segera dihentikan,"ujarnya.

Terkait keluhan orang tua siswa yang merasa diberatkan dengan pungutan sekolah berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Bupati Rachmat Yasin mengaku masih mem­berikan toleransi. "Walaupun masih diperbolehkan melakukan pungutan, tetapi jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Makanya, harus ada plafon pungutan agar sekolah tidak seenaknya memunggut DSP saat PPDB," ungkap bupati Rachmat.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor, Sumarli yang dihubungi secara terpisah menegaskan, peme­rintah harus segera membuatkan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan. Alasannya, hal itu untuk mencegah terjadinya pungutan DSP diluar kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai seperti pelak­sanaan PPDB sekarang, karena tidak ada plafon biaya masuk kesekolah status RSBI, orang tua siswa dibebankan biaya dari Rp. 4 juta sam­pai Rp 5,5 Juta. Dan itu dilakukan oknum sekolah berstatus RSBI, baik tingkat SMPN maupun SMAN," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Parahnya lagi lanjut Sumarli, pungutan yang dilakukan pihak sekolah itu diperuntukan untuk biaya pengadaan bangku dan meja. Padahal selama ini, pembiayaan masalah kelengkapan alat tulis ditiap sekolah RSBI, sudah mendapat bantuan dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

"Nah bila kejadiannya seperti ini, buat apa pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah RSBI. Bahkan hampir setiap tahun, sekolah tersebut menerima bantuan dari pemerintah," tukas dia.

BERITA TERKAIT

CPPD Sukabumi Berhasil Tarik PKB Sebesar Rp 104.578.000 - Lakukan Opgab Tiga Hari

CPPD Sukabumi Berhasil Tarik PKB Sebesar Rp 104.578.000 Lakukan Opgab Tiga Hari NERACA Sukabumi - Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD)…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

Alfamart Mengajar di Sekolah - 39 Siswa SMKN 2 Kota Sukabumi Langsung Bekerja Setelah Lulus

Alfamart Mengajar di Sekolah 39 Siswa SMKN 2 Kota Sukabumi Langsung Bekerja Setelah Lulus NERACA Sukabumi - Sebanyak 39 siswa…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…