Bupati Bogor Bakal Menindak Sekolah Lakukan Pungutan PPDB 2011



NERACA

Bogor  - Bupati Bogor Rachmat Yasin  menjanjikan, bakal menindak tegas oknum sekolah negeri yang melakukan pungutan saat pelaksanaan pendaftaran penerimaan didik baru (PPDB). Pasalnya, sekarang ini untuk biaya sekolah negeri mulai dari tingkat dasar  maupun SMP telah sepenuhnya dibiayai pemerintah.

"Kalau masih ada oknum sekolah yang melakukan pungutan saat pelaksanaan PPDB, maka saya akan menindaknya secara  tegas," ungkap bupati  belum lama ini pada wartawan di Bogor.

Menurut Ketua DPW PPP Jabar ini, Pemkab Bogor  saat ini tengah melakukan pembenahan dilembaga pendidikan. Sasarannya agar pihak oknum sekolah menghentikan pungutan dalam bentuk apapun  kepada orang tua wali murid.

"Dalam masalah ini, saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan  agar memberikan peringatan ketiap sekolah untuk tidak melaku­kan pungutan. Jika masih terdengar ada sekolah di tingkat SD maupun SMP yang masih melakukan pungutan dana Sumbangan Sekolah (DSP), harus segera dihentikan,"ujarnya.

Terkait keluhan orang tua siswa yang merasa diberatkan dengan pungutan sekolah berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Bupati Rachmat Yasin mengaku masih mem­berikan toleransi. "Walaupun masih diperbolehkan melakukan pungutan, tetapi jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Makanya, harus ada plafon pungutan agar sekolah tidak seenaknya memunggut DSP saat PPDB," ungkap bupati Rachmat.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor, Sumarli yang dihubungi secara terpisah menegaskan, peme­rintah harus segera membuatkan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan. Alasannya, hal itu untuk mencegah terjadinya pungutan DSP diluar kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai seperti pelak­sanaan PPDB sekarang, karena tidak ada plafon biaya masuk kesekolah status RSBI, orang tua siswa dibebankan biaya dari Rp. 4 juta sam­pai Rp 5,5 Juta. Dan itu dilakukan oknum sekolah berstatus RSBI, baik tingkat SMPN maupun SMAN," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Parahnya lagi lanjut Sumarli, pungutan yang dilakukan pihak sekolah itu diperuntukan untuk biaya pengadaan bangku dan meja. Padahal selama ini, pembiayaan masalah kelengkapan alat tulis ditiap sekolah RSBI, sudah mendapat bantuan dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

"Nah bila kejadiannya seperti ini, buat apa pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah RSBI. Bahkan hampir setiap tahun, sekolah tersebut menerima bantuan dari pemerintah," tukas dia.

BERITA TERKAIT

Hidupkan Suasana Ramadhan Dengan Memasang Haji Geyot

NERACA Bandung - Bulan suci Ramadan 1445 H, bank bjb kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melestarikan…

SesKemenKopUKM Dukung Wadah GKN Kembangkan Wirausaha Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diharapkan…

Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad Kuatkan Koordinasi bersama Tim

NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

SesKemenKopUKM Dukung Wadah GKN Kembangkan Wirausaha Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diharapkan…

Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad Kuatkan Koordinasi bersama Tim

NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…

Fitur Sosial Media Ada di e-Commerce, Apakah Melanggar?

NERACA Jakarta - Mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakni hingga April 2024, dikabarkan bahwa proses integrasi…