Bupati Bogor Bakal Menindak Sekolah Lakukan Pungutan PPDB 2011

NERACA

Bogor - Bupati Bogor Rachmat Yasin menjanjikan, bakal menindak tegas oknum sekolah negeri yang melakukan pungutan saat pelaksanaan pendaftaran penerimaan didik baru (PPDB). Pasalnya, sekarang ini untuk biaya sekolah negeri mulai dari tingkat dasar maupun SMP telah sepenuhnya dibiayai pemerintah.

"Kalau masih ada oknum sekolah yang melakukan pungutan saat pelaksanaan PPDB, maka saya akan menindaknya secara tegas," ungkap bupati belum lama ini pada wartawan di Bogor.

Menurut Ketua DPW PPP Jabar ini, Pemkab Bogor saat ini tengah melakukan pembenahan dilembaga pendidikan. Sasarannya agar pihak oknum sekolah menghentikan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua wali murid.

"Dalam masalah ini, saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan agar memberikan peringatan ketiap sekolah untuk tidak melaku­kan pungutan. Jika masih terdengar ada sekolah di tingkat SD maupun SMP yang masih melakukan pungutan dana Sumbangan Sekolah (DSP), harus segera dihentikan,"ujarnya.

Terkait keluhan orang tua siswa yang merasa diberatkan dengan pungutan sekolah berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Bupati Rachmat Yasin mengaku masih mem­berikan toleransi. "Walaupun masih diperbolehkan melakukan pungutan, tetapi jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Makanya, harus ada plafon pungutan agar sekolah tidak seenaknya memunggut DSP saat PPDB," ungkap bupati Rachmat.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor, Sumarli yang dihubungi secara terpisah menegaskan, peme­rintah harus segera membuatkan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan. Alasannya, hal itu untuk mencegah terjadinya pungutan DSP diluar kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai seperti pelak­sanaan PPDB sekarang, karena tidak ada plafon biaya masuk kesekolah status RSBI, orang tua siswa dibebankan biaya dari Rp. 4 juta sam­pai Rp 5,5 Juta. Dan itu dilakukan oknum sekolah berstatus RSBI, baik tingkat SMPN maupun SMAN," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Parahnya lagi lanjut Sumarli, pungutan yang dilakukan pihak sekolah itu diperuntukan untuk biaya pengadaan bangku dan meja. Padahal selama ini, pembiayaan masalah kelengkapan alat tulis ditiap sekolah RSBI, sudah mendapat bantuan dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

"Nah bila kejadiannya seperti ini, buat apa pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah RSBI. Bahkan hampir setiap tahun, sekolah tersebut menerima bantuan dari pemerintah," tukas dia.

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017 NERACA Bandung - Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan menjelang akhir…

Mandiri Investasi Bakal Rilis Tiga KIK EBA - Targetkan Dana Kelola Tumbuh 20%

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menargetkan pertumbuhan total dana kelolaan atau asset under management…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KABUPATEN TANGERANG - PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi

KABUPATEN TANGERANG PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja…

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017 NERACA Bandung - Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan menjelang akhir…