Bupati Bogor Bakal Menindak Sekolah Lakukan Pungutan PPDB 2011

NERACA

Bogor - Bupati Bogor Rachmat Yasin menjanjikan, bakal menindak tegas oknum sekolah negeri yang melakukan pungutan saat pelaksanaan pendaftaran penerimaan didik baru (PPDB). Pasalnya, sekarang ini untuk biaya sekolah negeri mulai dari tingkat dasar maupun SMP telah sepenuhnya dibiayai pemerintah.

"Kalau masih ada oknum sekolah yang melakukan pungutan saat pelaksanaan PPDB, maka saya akan menindaknya secara tegas," ungkap bupati belum lama ini pada wartawan di Bogor.

Menurut Ketua DPW PPP Jabar ini, Pemkab Bogor saat ini tengah melakukan pembenahan dilembaga pendidikan. Sasarannya agar pihak oknum sekolah menghentikan pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua wali murid.

"Dalam masalah ini, saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan agar memberikan peringatan ketiap sekolah untuk tidak melaku­kan pungutan. Jika masih terdengar ada sekolah di tingkat SD maupun SMP yang masih melakukan pungutan dana Sumbangan Sekolah (DSP), harus segera dihentikan,"ujarnya.

Terkait keluhan orang tua siswa yang merasa diberatkan dengan pungutan sekolah berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Bupati Rachmat Yasin mengaku masih mem­berikan toleransi. "Walaupun masih diperbolehkan melakukan pungutan, tetapi jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Makanya, harus ada plafon pungutan agar sekolah tidak seenaknya memunggut DSP saat PPDB," ungkap bupati Rachmat.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kab. Bogor, Sumarli yang dihubungi secara terpisah menegaskan, peme­rintah harus segera membuatkan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan. Alasannya, hal itu untuk mencegah terjadinya pungutan DSP diluar kemampuan masyarakat.

"Jangan sampai seperti pelak­sanaan PPDB sekarang, karena tidak ada plafon biaya masuk kesekolah status RSBI, orang tua siswa dibebankan biaya dari Rp. 4 juta sam­pai Rp 5,5 Juta. Dan itu dilakukan oknum sekolah berstatus RSBI, baik tingkat SMPN maupun SMAN," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Parahnya lagi lanjut Sumarli, pungutan yang dilakukan pihak sekolah itu diperuntukan untuk biaya pengadaan bangku dan meja. Padahal selama ini, pembiayaan masalah kelengkapan alat tulis ditiap sekolah RSBI, sudah mendapat bantuan dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

"Nah bila kejadiannya seperti ini, buat apa pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah RSBI. Bahkan hampir setiap tahun, sekolah tersebut menerima bantuan dari pemerintah," tukas dia.

BERITA TERKAIT

Dafam Properti Bakal Tambah Lima Hotel Baru - Lepas Saham Ke Publik 25%

NERACA Jakarta – Meskipun ada kekhawatiran pasar properti tahun ini masih melandai, namun hal tersebut tidak mengurungkan PT Dafam Property…

Menteri Pertahanan RI - Industri Pertahanan Lokal Lakukan Terobosan Teknologi

Ryamizard Ryacudu  Menteri Pertahanan RI Industri Pertahanan Lokal Lakukan Terobosan Teknologi Jakarta - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menilai industri…

Matahari Bakal Rights Issue di Kuartal Pertama - Danai Pengembangan Bisnis

NERACA Jakarta – Dalam rangka mendanai ekspansi bisnisnya, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS NERACA Sukabumi - Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah melantik dua Panitia…

72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018

72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018 NERACA Jakarta - ICSRA – II – 2018 - merupakan…

72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018

72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018 NERACA Jakarta - ICSRA – II – 2018 - merupakan…