Banyaknya Trader Hambat Infrastruktur Gas - Sektor Energi

NERACA

Jakarta - Ketua Tim Regulasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, banyaknnya trader gas menyebabkan terhambatnya pengembangan infrastruktur gas yang menyebabkan krisis energi di Sumatera Utara dan potensi krisis di Jawa Tengah.

“Krisis energi ini diperparah dengan para kartel yang bekerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak nasional, menjual alokasi gasnya dengan tidak transparan ke broker gas yang tidak memiliki fasilitas. Berbeda dengan KKKS asing yang menjual alokasi gasnya secara langsung ke distributor atau langsung ke pengguna gas, tanpa melalui broker,” kata Aris kepada wartawan pada Rabu (4/12).

Dalam menerapkan toll fee pipa transmisi, PGN selalu mematuhi keputusan BPH Migas. Dan terhadap harga jual gas ke pelanggan, PGN merupakan satu-satunya Badan Usaha yang melaporkan secara transparan komponen pembentuk harga jual gas. Sedangkan trader dan broker gas lain sampai saat ini tidak ada yang tahu berapa margin dan fee yang telah mereka tetapkan. Untuk toll fee Pipa SSWJ I sepanjang 400km (dibangun tahun 2007) PGN sesuai keputusan BPH Migas, tarif toll fee nya adalah US$ 1,55 per MSCF. Sedangkan toll fee pipa SSWJ II sepanjang 600km(dibangun tahun 2008) dikenakan tarif US$ 1,47 per MSCF. Terhadap pipa Distribusi Jabar sepanjang 2.400km (dibangun tahun 1984 -2009) biaya yang dilaporkan ke Pemerintah adalah sebesar US$ 2,2 per MMBTU.

Sementara Badan Usaha lainnya yang memiliki pipa Cilamaya – Cilegon yang dibangun tahun 1974 dengan skema hulu, dengan panjang pipa hanya 360 km tarif toll fee nya mencapai US$ 1,9 per mmbtu. “Dengan pipa yang lebih tua dan lebih pendek, tapi tarif-nya justru jauh lebih tinggi. Ini mirip penggelembungan nilai aset seperti halnya terjadi di bursa lelang barang antik,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan open access pada pipa hilir gas, PGN telah melaksanakannya pada ruas Grissik-Batam-Singapura jauh sebelum Permen ESDM No 19/2009 dikeluarkan. Namun kemudian disalahgunakan dengan munculnya broker yang mendapat alokasi gas dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang. Sebagai informasi, ketika itu JOB Pertamina Talisman Jambi Merang menjual gas kepada PT Pembangunan Kota Batam, yang lantas menjual lagi kepada PT Inti Daya Latu Prima (IDLP), dan kemudian menjual kepada konsumen PLN Batam.

Karena IDLP menjual gas ke pelanggan eksisting, dalam hal ini PLN Batam dan tidak mengembangkan infrastruktur untuk menjangkau pasar baru. Hal ini menyebabkan stagnasi infrastruktur dan terjadi oversupply gas. Akibatnya upaya konversi BBM ke gas di daerah baru seperti yang dicanangkan pemerintah menjadi terhambat.

Hal serupa juga terjadi di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Para broker gas yang menerima alokasi gas dari Pertagas Niaga berbondong-bondong memanfaatkan pipa open access yang dibangun oleh negara pada tahun 1974. Mereka kemudian menjual gas kepada konsumen dengan margin yang tidak bisa dipantau oleh Pemerintah.

“Perpanjangan rantai bisnis gas ini selain menimbulkan stagnasi pengembangan infrastruktur gas, juga membuat ekonomi biaya tinggi. Jadi tidak ada sejarahnya open access akan menurunkan harga gas,” papar Aris.

Harga Gas

Harga gas di negara yang tidak menerapkan open access seperti Malaysia dan Thailand, justru lebih murah dibanding harga gas di Eropa, dan lebih murah dibanding di Indonesia yang telah menerapkan open accesspada pipa transmisi. Karena itu, PGN sangat menyayangkan pendapat seorang ahli manajemen yang awam mengenai industri gas nasional namun ia berani berkomentar menggenai open access.

Namun, bila pemerintah ingin menerapkan open access dan unbundling, PGN meminta penerapannya diberlakukan secara adil dan fair. Sebagai perusahaan gas yang memiliki infrastruktur, bagaimana mungkin PGN dapat bersaing dengan broker gas, bila saat ini posisi PGN selalu menjadi rantai terujung dalam urutan rente bisnis gas. “Bagi kami, open access bukan merupakan momok. Permasalahannya bukan pada open access, tapi penerapan alokasi gas diberlakukan secara fair dan adil,” tandas Aris.

Dengan pengalaman dan kemampuannya selama ini, PGN optimis mampu bersaing ketika pemerintah menerapkan open access. Aris memberikancontoh, Gaz de France tetap jaya sekalipun pipa nya di-open access, bahkan menduduki ranking ke-33 pada Fortune 500. Demikian juga dengan perusahaan minyak Perancis, Total, yang menduduki urutan ke-11. “Permasalahannya bukan pada open access, tapi apakah penerapan skema bisnis gas tersebut diberlakukan secara fair dan adil,” terang Aris.

Karena itu, PGN meminta open access pada jaringan kabel atau pipa gas selalu didahului proses pematangan infrastruktur secara terintegrasi oleh satu Badan Usaha secara monopoli alamiah. Aris mencontohkan pada Inggris. Sebelum 1967, Inggris memiliki lebih dari 1.024 perusahaan gas. Kemudian pada 1967 semua dilebur menjadi British Gas yang memiliki hak monopoli gas sampai terjadinya UK National Gas Grid yang melingkupi seluruh daratan Inggris. Baru pada tahun 1986, Inggris menerapkan open access pada jaringan pipa gas.

Perancis pun menjalani proses yang sama, dimana seluruh jaringan pipa gas dibangun secara monopoli alamiah dimana seluruh pengelolaan gas di Perancis dimonopoli oleh Gas de France sejak tahun 1947. Dan baru pada tahun 2008 Perancis menerapkan open access pada pipa gas setelah seluruh wilayah Perancis terlingkupi jaringan pipa gas.

Related posts