Paket Bali Gagal, Sistem Perdagangan Alternatif Jadi Pilihan - Penilaian Indonesia for Global Justice

NERACA

Nusa Dua - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri India, Anand Sharma, dalam rapat World Trade Organization (WTO) merupakan bentuk dari penguatan sikap India untuk menolak ‘Peace Clause’ dalam Perjanjian Pertanian dan tidak akan dinegosiasikan dengan trade facilitation.

“Penguatan posisi India atas Proposal G33 memastikan bahwa perundingan Paket Bali di Nusa Dua tidak akan menghasilkan Kesepakatan. Namun, begitu desakan AS tetap akan dilakukan untuk mengganggu India,” kata Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik dalam siaran persnya, Kamis (5/12).

Pandangan umum yang disampaikan oleh para pemimpin delegasi WTO hampir senada dimana Bali akan didorong untuk mendapatkan kesepakatan. Namun, kunci perundingan WTO kali ini ada di tangan India dan Amerika Serikat (AS) sebagai pemain utama yang saling berkontradiksi. AS sangat menginginkan bahwa India bisa menerima tawaran sehingga Bali bisa mendapatkan kesepakatan. Menurutnya jika Bali gagal maka akan memperlemah sistem perdagangan multilateral dan menghancurkan WTO.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh IGJ, bahwa kemarin (4/12) Pemerintah Indonesia memimpin pertemuan terbatas antara AS, EU, Kanada, India, dan Brazil untuk merundingkan isu peace clause yang menjadi penyebab utama kemandekan perundingan Paket Bali. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menekan India untuk dapat menerima tawaran peace clause.

“Saat ini, rezim perdagangan bebas telah gagal dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kesejaheraan, dan kehidupan yang berkelanjutan. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah sistem ekonomi alternatif untuk menggantikan rezim ekonomi yang lama, yaitu suatu sistem ekonomi yang bisa melindungi masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, migran, dan buruh,” tegas Riza.

Sebagai informasi, bahwa posisi Pemerintah Indonesia dalam pandangan umum akan mendorong keberhasilan Bali sebagai hal yang paling terpenting sehingga diperlukan political will dari seluruh pihak dan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan Bali.

Sikap Tegas India

Sikap India yang berselisih paham dengan Amerika Serikat (AS) di KTM WTO IX Bali semakin memuncak karena perbedaan kepentingan kedua negara itu. Perbedaan terjadi karena sikap India meminta waktu tak terbatas saat pemberlakuan penambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15% dari nilai produksi. Padahal negara maju seperti AS sudah melunak memberikan tambahan subsidi, namun dengan catatan hanya bisa diberikan selama 4 tahun saja.

Artinya negara maju menginginkan ketentuan sektor pertanian akan kembali menggunakan sistem Putaran Uruguay setelah 4 tahun berakhir. Ini yang ditolak India, yang menginginkan solusi permanen bukan 4 tahun. "Pertanian merupakan menopang jutaan petani termasuk subsistem di dalamnya. Kepentingan mereka harus dijamin. Ketahanan pangan sangat penting untuk lebih dari empat miliar orang di dunia. Bagi kami, ketahanan pangan adalah tak bisa dinegosiasi. Kebutuhan masyarakat dan memastikan ketahanan pangan harus dihormati. Sebuah perjanjian perdagangan harus selaras dengan komitmen kita bersama untuk menghilangkan kelaparan dan menjamin hak atas pangan. Ini adalah bagian integral dari MDGs (Millenium Development Goals)," tegas dia.

India sebagai pemimpin penggagas Proposal G33 selain meminta tambahan subsidi pertanian negara berkembang dari 10% menjadi 15%, juga mengajukan revisi acuan harga yang tidak lagi menggunakan acuan harga di Putaran Uruguay yang berpatokan pada harga periode 1986-1988, namun menggunakan harga terbaru.

"Subsidi yang ditujukan pada petani harus aman, ketahanan pangan sangat penting untuk miliaran orang di dunia. Kesepakatan perdagangan harus harmoni untuk mengeliminasi kelaparan. Oleh karena itu harus menemukan solusi permanen. Kami komitmen untuk bernegosiasi hingga selesai isu ini lalu untuk mengupdate referensi harga yang tidak lagi menggunakan referensi harga di tahun 1986-1988. Kami terbuka untuk bernegosiasi dan menyetujui presentase persetujuan sektor pertanian dan kepentingan para petani," ucapnya.

Memang India dan AS adalah dua negara yang menganut sistem demokrasi yang paling besar di dunia, namun ia menyadari jika kepentingan kedua negara berbeda. Sharma dengan tegas menyatakan kepentingan yang dibawa ke dalam KTM WTO IX Bali adalah untuk kepentingan penduduknya bukan kepentingan politik semata.

"Penduduk Indoa 1,2 miliar penduduk besar dunia ada di negara kita dan nggak ada satu negara yang bisa memberikan makan kita. Kami datang ke sini untuk bernegosiasi bukan untuk mengemis," pungkasnya.

Related posts