NERACA

Jakarta – Awal mula kemunculan program pengadaan kapal Inka Mina yang dimulai pada tahun 2010 lalu menuai pro dan kontra, tapi setelah berjalan 2 tahun, mulai tahun 2012 melihat hasilnya yang sangat signifikan banyak kalangan yang menilai, bahwa program pengadaan kapal Inka Mina yang diusung oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan program yang tepat guna dan solusi tepat buat peningkatan kesejahteraan nelayan. Oleh karenanya saat ini KKP sedang menyiapkan berkas untuk dapat melanjutkan program kapal Inka Mina jilid II, yang akan dimulai pada 2015 nanti.

“Pada awalnya program ini menuai banyak kontra pada berbagai kalangan, karena dinilai kurang efektif. Tapi demikian, kemudian kami coba terus pelajari dan melakukan perbaikan terhadap program ini, dan alhamdulillah mulai tahun 2012 lalu sudah nampak hasilnya, dan responnya menjadi positif,” kata Muhammad Zaini, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) KKP, saat melakukan diskusi bareng wartawan di Jakarta, Kamis (5/12).

Sesuai dengan tujuan program ini yaitu restrukturisasi armada perikanan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-growth (pertumbuhan) dan hasilnya sudah nampak saat ini, kami memang menginginkan untuk melanjutkan program ini apakah dengan nama yang sama atau berbeda nama, tapi intinya sama tetap memberikan kapal kepada nelayan. “Saya selalu punya mimpi ingin terus melanjutkan program ini, karena sudah banyak surat yang masuk dimeja saya untuk minta bantuan semacam ini,” imbuhnya.

Kalau kita mau me-riview sedikit terkait dengan program ini, sambung Zaini, awal mula adanya program ini karena kita melihat prihatin banyak kapal yag menumpuk bersandar karena tidak bisa melaut kelepas laut di tengah, makanya kami merekomendasikan agar bisa berlayar ke laut lebih jauh, agar produktifitasnya meningkat. Karena tidak bisa dipungkiri dilaut pinggir terlalu banyak persaingan, sedangkan ditengah persaingan masih terbatas. Oleh karena itu kami mengajukan kepada presiden dan pemerintah menyanggupi pengadaan program 1000 kapal 30 GT sampai dengan tahun 2014, agar para nelayan bisa melaut samapai ketengah lautan lepas. “Pada tahun pertama, memang terasa tidak efektif program ini, banyak perahu yang tidak dipergunakan secara optimal oleh nelayan, makanya terkesan program ini banyak menui permasalahan,” paparnya.

Dari sinilah kami mencoba untuk mempelajari skema maupun tekhnis dari program ini, selain itu juga kami melakukan pengwasan langsung ke daerah. Dari situ kami mulai melakukan pengetaan terhadap apa saja yang memang menjadi kendala dilapangan untuk terus kami perbaiki. Dan Alhamdulillah pada tahun 2012 dan 2013 ini sudah banyak menuai hasil positif. “Awalnya kita serahkan semua kepada daerah, kami dari pusat melakukan persetujuannya saja, tapi banyak realisasi dilapangan yang tidak sesuai harapan. Oleh karenanya kami saat ini sudah mulai terlibat lebih banyak, dan hasilnya sangat bagus,” ujarnya.

Adapun untuk target kami dalam kurun waktu 4 tahun untuk dapat membuat 1000 kapal, sepertinya tidak semuanya terpenuhi. Karena memang kesalahan bukan dari kita hanya saja, memang dari negara yang mengurangi anggarannya. Adapun total sampai dengan bulan Desember tahun 2013 ini adalah 716 kapal, dan untuk tahun 2014 nanti target kita sekitar 215 kapal lagi. “Jadi memang kami tidak memenuhi 1000 kapal, tapi memang bukan kesalahan dari kami hanya saja anggaran dari pemerintah diperkecil makanya kami hanya akan membuat 900an kapal lebih,” terangnya.

Adapun untuk tahun depan proses program ini akan terus kami perketat. Kami hanya memberikan kapal ke daerah yang memang mampu mengotimalkan dari perahu ini. Kami tidak lagi memberikan kapal ke daerah-daerah yang tidak mau memanfaatkan dari kapal ini. Adapun daerah yang sudah kami coret dari daftar pemberian kapal ini diantaranya Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Daerah-daerah inilah yang masuk dalam daftar hitam kami, dan untuk tahun 2014 tidak lagi diberikan bantuan kapal, karena daerah inilah yang tidak membantu program ini, yang membuat persepsi publik program ini dianggap kurang efektif,” ungkapnya.

Konversi BBM ke BBG

Selain memberikan bantuan kapal upaya KKP dalam membantu nelayan khususnya untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dbersubsidi yang sangat berdampak bagi para nelayan yaitu dengan ikut serta membantu dengan mengeluarkan kebijakan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). “Ongkos terbesar nelayan pada saat melaut adalah BBM yang bisa mencapai 60% dari ongkos produskinya, dan seperti kita tahu para nelayan lah yang kurang menikmati adanya subsidi karena harus membeli bahan bakar jauh, kalaupun ada yang dekat harganya sudah mahal,” jelasnya.

Karena konversi dari BBM ke BBG berdasarkan penelitan mampu mengurangani biaya operasional kapal sebesar 20%-40%, dan adanya proses konversi, KKP pada tahun 2013 telah melakukan upaya penyediaan fasilitas program konversi BBM ke BBG (LPG) berupa 450 unit konverter kit dan pemasangan dibeberapa wilayah khususnya lokasi industrialisasi kelautan dan perikanan. Diharapkan dari pelaksanaan program konversi tersebut, kontribusi penghematan subsidi BBM dari kapal perikanan yang berjumlah 394.625 unit dengan kebutuhan BBM 1.746.908 KL (Rp. 7,9T BBM bersubsidi/ Rp. 17,4 T BBM non subsidi)adalah sebesar Rp. 3,9 T (BBG bersubsidi- Rp.4167/kg) atau Rp. 8,9 T (BBG non subsidi- Rp.9.400/kg). “Efisiensi dari program konversi ini sangat besar, makanya kami akan bekerjasama dengan pertamina untuk realisasi lebih besar lagi dan tentun saja terus mensosialisasikan kepada para nelayan kebijakan atau program ini bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.