NERACA

Jakarta – Kontrak kerja sama penambangan migas di Blok Mahakam, perairan Kalimatan Timur, yang kini dikelola Total dari Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang akan berakhir tahun 2017. Guna meningkatkan kedaulatan energi, DPR meminta agar pemerintah merestui PT Pertamina (Persero) untuk mengambil alih Blok Mahakam. Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR, Kamis (5/12).

“Komisi VI meminta pemerintah mendukung agar PT Pertamina berpartisipasi secara mayoritas untuk mengelola Blok Mahakam yang kontraknya akan habis di 2017,” katanya. Terkait besaran kepemilikannya, Airlangga mengatakan akan terlebih dahulu melihat kinerja keuangan PT Pertamina.

Sebagian besar Anggota DPR yang hadir dalam RDP tersebut juga mengatakan hal yang serupa. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar Saichu mengatakan pemerintah harus siap untuk mengambil alih Blok Mahakam. “Kami mendukung Pertamina untuk kembali ke kedaulatan energi yang sebesar-besarnya untuk rakyat,” katanya.

Memang, kata dia, akan banyak pihak yang meragukan salah satu perusahaan terbesar milik pemerintah ini mengambil alih Blok Mahakam yang sudah berpuluh-puluh tahun dikelola oleh asing. “Alasannya banyak, seperti masalah teknis, Sumber Daya Manusia (SDM) sampai ke sektor finansialnya yang dinilai tidak mampu oleh banyak pihak. Bahkan ada anggapan jika Pertamina ambil alih Blok Mahakam maka akan ada investor yang kabur,” imbuhnya.

Menurut dia, anggapan-anggapan tersebut perlu dibuang jauh-jauh karena Pertamina mempunyai track record yang panjang dalam mengelola blok migas. Tak hanya Blok Mahakam yang Kontrak Kerja Sama (KKS) yang akan berakhir, menurut dia, setidaknya ada 3 blok lagi yang dalam 5 tahun kedepan kontraknya akan habis. Diantaranya, Blok Ataka (Inpex) yang akan habis masa kontraknya pada 2015, North Sumatra Offshore B (Exxon Mobile) yang akan habis masa kontraknya pada 2018 dan Bula (Kalrez Petroleum) dan Seram Non Bula (Citic) yang habis masa kontraknya pada 2019. “Semua itu harus diambil alih oleh Pertamina,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Abdurrahman Abdullah mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung agar Pertamina mengambil alih Blok Mahakam. Mengenai pengalaman Pertamina dalam mengelola migas, menurut Abdurrahman tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya Pertamina telah berhasil meningkatkan produksi Offshore North West Java (ONWJ) dari 21 ribu barel per hari menjadi 33 ribu barel perhari. “Artinya Pertamina telah berhasil meningkatkan produksi sebesar 35-40%,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan menegaskan bahwa pihaknya telah siap untuk mengelola Blok Mahakam. Akan tetapi keputusannya berada di tangan pemerintah. “Jika kami disuruh mengelola Blok Mahakam, maka kami sanggup dan kami siap untuk mengelolanya. Jangan harap Indonesia bisa mengelola (lok migas) di negara lain kalau tidak bisa mengelola Blok Mahakam,” tegas Karen.

Kandungan Melimpah

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, pemerintah saat ini pada prinsipnya ingin memperpanjang kontrak pengelolaan blok Mahakam dengan Total & Inpex. Hal ini antara lain dibuktikan dengan berbagai alasan mengenai pentingnya perpanjangan kontrak tersebut.

Antara lain, alasan yang menyebutkan bahwa Pertamina secara SDM, teknis dan keuangan dinilai tidak mampu mengelola Mahakam, Pertamina telah mengusai 47% blok migas nasional sehingga tidak perlu menguasai Mahakam, investor asing akan keluar dari Indonesia jika Pertamina kelola Mahakam, dan banyak alasan lain.

Bahkan pejabat SKK Migas, menyinggung soal cadangan gas tahun 2017 hanya tinggal 2 TCF (trillion Cubic Feet), sehingga tidak besar manfaatnya bila dikelola Pertamina.

Terkait dengan berbagai alasan tersebut, Marwan menyebutkan, semua alasan itu adalah tidak benar. Menurutnya, dalam hal kesiapan, Pertamina sangat siap mengelola blok Mahakam. Demikian juga berdasarkan kajian IRESS, kandungan gas di blok Mahakam masih mencapai 8 TCF.

"Dengan demikian, kita bisa menduga bahwa motivasi perpanjangan KKS dengan kontrak asing lebih dilatarbelakangi alasan lain. Bisa karena perburuan rente, dukungan politik, KKN dan alasan lain yang sifatnya subyektif," katanya.

Dia menegaskan, potensi keuntungan yang diperoleh negara bila blok Mahakam dikelola oleh Pertamina akan sangat besar. Menurutnya, selama 10 tahun terakhir Total dan Inpex mengelola blok tersebut, keuntungan bersih yang didapat kedua perusahaan itu dari Blok Mahakam, masing-masing mencapai 2 juta dolar per atau sekitar US$1,4 miliar per tahun.

Dia menyebutkan, untuk biaya operasi, selama 10 tahun terakhir rata-rata masing-masing perusahaan asing tersebut mengeluarkan biasa US$250 juta. Namun karena blok tersebut sudah berproduksi, maka setiap bulan biaya tersebut dikembalikan lagi sebagai cost recovery. “Jadi tidak benar operator Blok Mahakam harus mampu menyediakan miliaran dolar AS,” katanya.

Untuk itu, Marwan menyebutkan blok Mahakam saat ini sebenarnya sedang dalam masa panen raya. Panen raya tersebut, sudah berlangsung sejak tahun 2004 dan akan berlangsung hingga 2020. Setelah 2020, baru diperkirakan produksi gas dan minyak di blok itu menurun. “Karena itu, tahun 2017 Pertamina sebagai BUMN satu-satunya milik pemerintah, seharusnya bisa mengelola Mahakam,” katanya.