NERACA

Jakarta - Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat Pemerintah gerah. Alhasil Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, mengaku akan melaksanakan revisi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) 2014 yang sebelumnya dipatok pada level Rp10.500 per dolar AS. Hal ini dilakukan apabila kurs rupiah terus menjauh dari target asumsi yang ditetapkan.

“Kami terus memantau (perkembangan rupiah). Asumsi makroekonomi 2014 merupakan proses antara Pemerintah dengan DPR yang telah disahkan pada bulan Oktober 2013 lalu. Semua estimasi, termasuk asumsi nilai tukar rupiah, sudah diproses melalui berbagai macam tahapan. Untuk saat ini kita masih mematok di level Rp10.500 untuk tahun 2014. Tapi kalau kenyataannya berlainan, maka kemungkinan besar direvisi,” tegas Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (4/12).

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan jika sampai Mei atau Juni 2014 asumsinya tidak tercapai maka Pemerintah memiliki satu kali kesempatan untuk merevisi. "Sebab nilai tukar memang harus realistis,” tambahnya.

Tak pelak, kondisi ini menimbulkan reaksi dari Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis. Dia mengatakan, nilai tukar rupiah akan sulit kembali ke level sebelumnya yang berada di kisaran Rp9 ribu-Rp10 ribu per dolar AS pada 2014, dan bahkan hingga 2015 mendatang. Pasalnya, terjadi sentimen politik dari Pemerintah yang dinilai belum banyak membuat kebijakan nyata dalam menguatkan nilai tukar rupiah.

Dia juga menyayangkan sikap Pemerintah yang lamban dalam menangani pelemahan rupiah tersebut. “Melihat kondisi seperti ini, tidak mungkin dalam waktu dekat ini rupiah akan terangkat. Dibutuhkan waktu yang panjang apabila tidak ada kebijakan yang terarah dari Pemerintah saat ini. Saya juga menyesalkan dengan sikap Pemerintah yang cenderung lamban dalam menangani krisis rupiah ini,” ujar Harry Azhar kepada Neraca, kemarin.

Mengenai adanya rencana revisi asumsi nilai tukar rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) 2014, Harry Azhar menilai hal itu sah-sah saja dilakukan Pemerintah. Namun kata dia, langkah itu harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Idealnya, Harry Azhar, Pemerintah dapat menekan krisis rupiah ini dimulai dari sekarang.

Setelah itu hasilnya dapat dilihat dalam enam bulan mendatang. Akan tetapi, dikarenakan masa pemerintahan saat ini akan berakhir, kemungkinan upaya-upaya dalam menangkal krisis ini akan dilakukan pada pertengahan tahun depan melalui jajaran kabinet pemerintahan yang baru.

Dia mengungkapkan peningkatan impor pada akhir tahun akan semakin memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kemudian pada saat ini, permintaan valuta asing atau valas dari pihak swasta untuk membayar utang sebesar US$ 24 miliar, serta permintaan valas untuk mengimpor bahan bakar minyak sebesar US$36 miliar.

Sementara posisi cadangan devisa saat ini sekitar US$94 miliar sebenarnya mengkhawatirkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Maka dapat diartikan bahwa setelah dijumlah antara permintaan oleh swasta untuk membayar utang dan permintaan impor bahan bakar minyak, jadinya cadangan devisa negara tinggal US$34 miliar,” ungkapnya.

Dia pun menambahkan cadangan devisa itu hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan impor dua bulan saja dikarenakan kebutuhan impor bahan bakar minyak setiap bulannya mencapai sekitar US$16 miliar. Sehingga untuk mengamankan cadangan devisa ini seharusnya Pemerintah punya cadangan devisa untuk impor minimal untuk tiga bulan ke depan. Bank Indonesia kurang mengantisipasi adanya peningkatan permintaan terhadapa valas tersebut sehingga nilai tukar rupiah terus melemah.

Masih Kuat

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, berkilah dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat ini dan rencana revisi APBN 2014 tidak perlu dikhawatirkan. "Soal pelemahan rupiahnya tidak perlu dikhawatirkan, karena pelemahan ini merupakan salah satu bagian dari solusi untuk memenuhi ekspor yang lebih kompetitif. Yen Jepang tahun ini sempat melemah sebesar 16%. Hal tersebut juga terjadi dalam rangka memperkuat ekspor Jepang," ujarnya, Rabu.

Dia juga menjelaskan, terbukti dengan kenaikkan suku bunga dan pelemahan rupiah, sudah membuat neraca perdagangan membaik. "Neraca perdagangan bulan Oktober kembali mencatat surplus dan inflasi terkendali dengan baik," jelas dia. Menurut Mirza, kejadian ini merupakan masa penyesuaian seperti periode bulan Juni 2005 hingga Mei 2006 dan periode Juni 2008 hingga Juni 2009.

"Saat itu kurs melemah dan suku bunga naik, namun kemudian setelah rasio makro membaik, maka kurs kemudian menguat kembali," terang Mirza. Selain itu, Mirza menilai posisi cadangan devisa (cadev) yang dimiliki Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi kondisi ini. Saat ini posisi cadev per Oktober sebesar US$96,9 miliar. [sylke/lulus/ardi]