NERACA
Jakarta – Pemerintah menghimbau agar pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) tidak untuk mobil mewah dan mobil baru. Pasalnya, fungsi alat kontrol konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu untuk mobil yang diperbolehkan beli BBM jenis tersebut. Sehingga jika dipasang ke mobil mewah seolah memberi sinyal mobil mewah boleh konsumsi BBM bersubsidi.
"RFID harusnya dipasang pada kendaraan jenis tertentu bukan mobil mewah dan baru. Karena kalau RFID ada di mobil mewah artinya mereka bisa menerima BBM bersubsidi. Sedangkan maksud dari RFID itu sendiri tidak begitu,” Wakil Menteri Keuangan II, Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Rabu (4/12).
Dia menegaskan, tujuan dari pemasangan RFID ini untuk mengendalikan konsumsi mobil yang diperbolehkan mengkonsumsi BBM bersubsidi. Artinya, kata dia, alat pengontrol tersebut harusnya dipasang hanya pada kendaraan yang memang membutuhkan BBM subsidi. "Sekarang belum ada aturannya dipasang di mobil yang seperti apa, maka saya himbau seperti itu. Harusnya ada kampanye moral bahwa Pemerintah mengeluarkan RFID dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi. Jadi jangan kendaraan mewah yang tidak boleh konsumsi BBM bersubsidi justru ingin pasang RFID," terangnya.
Untuk itu Bambang mengatakan, Pemerintah meminta para pemilik mobil baru dan mobil mewah tidak memasang alat identifikasi konsumsi BBM bersubsidi atau radio frequency identification (RFID) pada kendaraannya. RFID hanya boleh dipasang pada mobil yang membutuhkan BBM bersubsidi. Dengan menggunakan sistem itu, Pemerintah dapat membatasi konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota untuk BBM bersubsidi," jelasnya. [lulus]
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…
NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…
NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…
NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…
NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…