Indonesia Masih Ketergantungan Mesin Impor

NERACA

Jakarta - Kemampuan industri dalam negeri untuk menciptakan, membuat dan memproduksi mesin yang dibutuhkan para pelaku usaha industri masih sangat minim. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar bahan baku harus di impor dan yang tidak kalah paling penting, alih teknologi dari beberapa negara maju terhadap Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Untuk saat ini, kebutuhan mesin di dalam negeri sangat tinggi, namun apadaya industri dalam negeri tidak dapat memenuhinya. Sehingga pemerintah terus melakukan impor dari berbagai negara produsen.

Direktur Industri Permesinan dan Alat Pertanian Kemenperin, Teddy C Sianturi mengakui saat ini defisit industri mesin mencapai 1 hingga 2%. “Akan tetapi, jika digabung dengan alat angkut pertumbuhannya positif mencapai 9 %,” Jelasnya setelah membuka pameran Manufacturing Indonesia 2013 di JIExpo Kemayaron, Rabu (4/12).

Lanjut Teddy saat ini industri nasional khususnya untuk mesin baru sebatas assembling dan manufacturing. “Untuk teknologi, bahan baku hingga komponen bisa dikatakan masih bergantung pada impor,” tambahnya.

Teddy berharap dengan beroperasinya KS Posco pada 2014 nanti, ketergantungan akan impor dapat dikurangi khususnya untuk sektor barang modal seperti mesin.

Akan tetapi, Ketergantungan akan mesin importinggi. Sementara, promosi mesin impor di di arena Pekan Raya Jakarta main gencar. Untuk itu, pemerintah meminta produsen mesin manufaktur seperti, Jerman, China, Jepang, Italia, Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Serikat tidak hanya berdagang di Indonesia,akan tetapi juga membangun pabrik di dalam negeri.

“Dengan berinvestasi di sektor mesin manufaktur di dalam negeri bisa membuka peluang terjadinya transfer teknologi,” ungkap Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ferry Yahya.

Menurutnya, dengan adanya investasi, industri mesin di Indonesia bia mendesain, melakukan inovasi teknologi. Untuk itu,perlu bermitra dengan perusahaan asing dalam menghasilkan produk berdaya saing tinggi.

Pihaknya juga beharap, proyek-proyek pemerintah lebih memprioritaskan menggunakan mesin-mesin dan peralatan yang dibuat di dalam negeri. Agar investor asing tertarik, kata Ferry, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.130/2011 tentang pemberian tax holiday bagi investasi baru.

“Insentif tax holiday merupakan salah satu bentuk keringanan pajak untuk menarik investor. Selain itu, pemerintah terus mendorong pemakaian produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pembebasan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) khusus industri alat berat dan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri.“Kebijakan yang dilakukan pemerintah akan efektif jika di dukung oleh semua pihak pemegang kepentingan sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi,” jelasnya.

Disisi lain, derasnya impor barang modal dan bahan baku penolong perlu diimbangi dengan pengembangan industri hilir. Hal itu menandakan pertumbuhan industri dalam negeri terus tumbuh.

Hilirisasi Industri

Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, pemerintah harus memikirkan hilirisasi industri untuk bisa mengurangi ketergantungan pada mesin-mesin barang modal dan bahan baku penolong dari luar negeri. "Sebab jika tidak, bisa menggerus surplus neraca perdagangan," kata Aviliani.

Menurut dia, banyak industri dalam negeri yang mengimpor barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan tidak diekspor kembali. Sehingga produksi industri ini tidak menghasilkan devisa.

Selain itu, sebanyak 70 % industri dalam adalah informal yang tidak memiliki daya saing. Sementara 30 %industri formal yang punya daya saing."Tugas pemerintah adalah mendorong yang formal itu dengan meningkatkan mutu agar berdaya saing," jelas Aviliani.

Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan harus segera didorong oleh impor barang modal. Barang-barang impor tersebut diharapkan bisa membantu mendukung protek pembangunan infrastruktur dari mega proyek yang dihadang pemerintah.

Aviliani menjelaskan, sampai sekarang Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan barang modal, khususnya terkait barang modal untuk industri dan pembangunan infrastruktur yang ada di negeri ini. "Negeri ini belum memiliki mesin-mesin yang baik, sehingga impor tak bisa ditahan. Kalau menahan impor, bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Aviliani.

Impor barang modal tersebut nantinya bisa digunakan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah digagas oleh pemerintah. "Infrastruktur yang harus ditekankan, sehingga bisa mebantu proyek MP3EI. Kalau infrastruktur sudah bisa terlaksanakan, maka bisa kita rem impor barang modal," tegasnya.

Terkait hal ini, sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atas penerapan pajak penghasilan (PPh) impor bakal diterbitkan pekan ini. Selain itu, lanjut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) juga telah melaporkan rencana penerapan kebijakan repatriasi dolar eksportir kepada Presiden. Untuk itu, ujar Hidayat, dibutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum.

"Menkeu akan mengeluarkan PMK atas PPh impor. PPh atas barang konsumsi impor akan dinaikkan. Soal jenis-jenis barangnya, itu juga akan ditetapkan di PMK. Kalau sudah berlaku, tahun depan, kita bisa menyelamatkan neraca sekitar US$ 3 miliar," kata Hidayat saat ditemui di sela acara Pesta Ulang Tahunnya yang ke-69 di kediamannya di Jakarta, Senin malam (2/12).

Sementara itu, Hidayat menambahkan, kebijakan terkait ekspor impor yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menyelamatkan defisit neraca berjalan yang terus terjadi."Dalam situasi krisis, diperlukan kebijakan untuk memperkuat rupiah. Meski, saya tidak bisa memprediksi, apakah akan tertekan terus atau tidak," kata Hidayat.

Related posts