NERACA

Nusa Dua – Bali Package (Paket Bali) yang diajukan oleh pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan respon positif dari negara-negara anggota World Trade Organization (WTO). Meskipun begitu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa Paket Bali mampu menciptakan 21 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia.

“Jika Paket Bali bisa lolos maka akan membuka kesempatan lapangan kerja baru sebesar 21 juta tenaga pekerja. 18 juta diantaranya akan dinikmati oleh negara-negara Least Developed Countries (LDCs)," kata Bayu yang dikutip dari Antara, (4/12).

Menurut Bayu, dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang sangat luas tersebut, maka akan sangat disayangkan apabila dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 tersebut tidak mampu menghasilkan Paket Bali yang berisikan tiga poin utama berupa Trade Facilitation, Agriculture, dan LDCs.

Tak sampai disitu, kata Bayu, salah satu catatan yang penting lainnya dalam perkembangan, Paket Bali tersebut juga berpotensi untuk menambah perdagangan dunia senilai US$1,2 triliun yang merupakan dampak langsung dari kesepakatan tersebut. “Begitu disepakati, akan terbuka peluang untuk menambah US$1,2 triliun perdagangan dunia,” kata Bayu.

Namun, dalam penyelesaian perundingan untuk menghasilkan Paket Bali tersebut, India yang merupakan anggota G33 masih bertahan dan belum menyetujui penerapan solusi interim stok ketahanan pangan. Dalam negosiasi terkai dengan solusi interim tersebut, negara maju sesungguhnya telah menyetujui usulan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10% dari output nasional, namun juga memberikan jangka waktu terhadap pemberian subsidi tersebut.

Jangka waktu yang diberikan selama 4 tahun tersebut tidak diterima oleh India yang menginginkan adanya solusi permanen dari hal tersebut. “Rasanya terlalu besar peluang yang akan hilang jika kita tidak bisa menghasilkan Paket Bali tersebut,” kata Bayu. Menurut Bayu, Paket Bali merupakan pintu pembuka bagi negara-negara anggota WTO untuk melakukan perundingan yang lebih besar lagi seperti kelanjutan Putaran Doha yang sudah terhenti selama kurang lebih 12 tahun itu.

Meskipun demikian, lanjut Bayu, hampir semua delegasi beranggapan bahwa negosiasi yang telah dilakukan sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dan dinilai terlalu mahal jika harus sampai gagal. Bayu mengatakan, saat ini posisi negosiasi telah mengalami perkembangan yang lebih cenderung adanya keinginan untuk menyelesaikan Paket Bali tersebut karena hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai kesepakatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal WTO Roberto Azevedo menyatakan bahwa disepakatinya Paket Bali merupakan masa depan organisasi tersebut. “Paket Bali ini merupakan masa depan WTO, saya yakin masih bisa disepakati,” kata Azevedo.

Azevedo mengatakan, alotnya negosiasi di Jenewa beberapa waktu lalu bukan dikarenakan kurangnya komitmen dari anggota-anggota WTO, melainkan menyangkut beberapa isu politik yang terbatas dan spesifik. “Apa yang belum disepakati sebenarnya bukanlah hal yang sulit, namun membutuhkan seruan politik yang tidak bisa dilakukan di Jenewa,” ujar Azevedo.

Menurut Azevedo, ketika negosiasi dilanjutkan di Bali, para menteri bisa melakukan seruan politik yang diyakini bisa menentukan arah untuk membuahkan hasil berupa Paket Bali tersebut. “Jika gagal, semua akan kalah, termasuk sistem perdagangan multilateral dan juga WTO itu sendiri," kata Azevedo.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan bahwa Paket Bali sudah seharusnya bisa disepakati. "Akan menjadi sebuah tragedi jika Paket Bali tidak disepakati," tegas Gita. Gita menjelaskan, dalam dua hingga tiga hari kedepan, diharapkan akan dihasilkan keputusan-keputusan dalam negiosiasi tersebut untuk membuahkan Paket Bali yang berisikan tiga poin utama seperti Trade Facilitation, Agriculture, dan Least Developed Countries (LDCs).

Beberapa waktu lalu, pembahasan Paket Bali dalam General Council (GC) belum bisa dikatakan gagal meskipun pada akhirnya akan dibahas pada Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization ke-9 dikarenakan belum tercapainya kesepakatan.

Dalam negosiasi tersebut, salah satu pokok bahasan LDCs telah disepakati oleh negara-negara anggota WTO, termasuk diterimanya keputusan tersebut oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga negara-negara di kawasan Eropa.