NERACA

Jakarta - Untuk saat ini, Indonesia tidak perlu ikut bergabung ke dalam blok kerja sama ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP). Karena, kerjasama itu sama sekali tidak menguntungkan untuk bangsa ini,  bahkan yang lebih parah lagi dari kerjasama tersebut, akan mengakibatkan industri nasional akan mati dan akhirnya Indonesia cuma jadi pecundang saja, karena pasar dalam negeri dibuka secara luas untuk pihak asing.

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai belum saatnya Indonesia bergabung TPP, yang saat ini beranggotakan Australia, Brunei, Chile, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam.Meskipun empat negara ASEAN lainnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam telah lebih dahulu bergabung, namun untuk saat ini Indonesia disarankan tetap berada pada posisi sebagai negara peninjau pada blok kerja sama ekonomi TPP tersebut.

Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kemenperin, Agus Tjahajana mengatakan kita lihat dulu dengan membuka pasar ASEAN saja apakah kita mampu bersaing. Jadi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015 harus jadi patokan, jika kita ingin melakukan liberalisasi ekonomi baik secara bilateral maupun regional dengan negara-negara lainnya. sebagai negara yang memiliki potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, Indonesia seharusnya memiliki prinsip untuk mengoptimalkan pasar di dalam negeri, ketimbang mengandalkan pangsa pasar ekspor.

"Keikutsertaan Indonesia dalam blok kerja sama ekonomi TPP hanya akan menghancurkan sektor industri di dalam negeri. Pasalnya, selama ini ekspor Indonesia ke sejumlah negara industri maju yang tergabung dalam TPP hanya mengandalkan sektor pertambangan dan energi. Sebaliknya negara-negara TPP, lebih banyak mengekspor produk manufaktur ke Indonesia,"tegas Agus di Jakarta, Rabu (4/11).

Lebih lanjut Agus mengatakan kita jangan mencontoh Malaysia yang jumlah penduduknya hanya sekitar 25 juta ataupun Vietnam yang penduduknya hanya 50 juta. Bagi mereka ikut dalam blok kerja sama ekonomi seperti TPP adalah suatu keuntungan karena ekonomi mereka memiliki ketergantungan terhadap ekspor hingga 100 % dari PDB mereka," tegasnya.

 "Sebaliknya, jika Indonesia ikut-ikutan dengan memperbanyak kerjasama liberalisasi dengan negara-negara lain, dikhawatirkan potensi pasar dalam negeri yang saat ini mencapai 70 % bisa semakin tergerus oleh produk-produk impor.Saat ini kontribusi ekspor terhadap PDB kita hanya sekitar 30 %, sisanya kita masih bisa mengoptimalkan pasar di dalam negeri," terang Agus.

 Dia menambahkan, untuk saat ini pemerintah sendiri sangat hati-hati dalam melakukan kerjasama liberalisasi baik secara bilateral maupun regional. "Bagi kami Kementerian Perindustrian, prinsip kami adalah no investment, no deal," tegasnya.

 "Kalau hanya mengandalkan tambang dan energi, barang itu 10 hingga 20 tahun ke depan pasti akan habis. Lalu kita dapat apa? Kalau sektor manufaktur dan pertanian juga dibuka kita mau jualan apa? Paling kita hanya bisa mengandalkan CPO (Crude Palm Oil/minyak sawit mentah) dan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) saja," tukasnya.

Disisi lain, Indonesia telah memutuskan bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP), sejak dua tahun lalu. Ini adalah sebuah blok kerja sama ekonomi yang beranggotakan negara-negara ASEAN dan enam negara mitra lainnya, yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea dan Selandia Baru.

Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kehadiran RCEP bukan dimaksudkan untuk menandingi kehadiran TPP. Menurut dia, terbentuknya RCEP yang baru saja menyelesaikan perundingan putaran kedua pada September lalu di Brisbane, Australia, merupakan perkembangan alamiah dari ASEAN dalam mengintegrasikan dirinya kepada perekonomian global.

“Setelah Masyarakat Ekonomi ASEAN terbentuk pada tahun 2015, maka langkah berikutnya adalah mengkonsolidasikan skim ASEAN Plus One (ASEAN plus China, Red) yang sudah ada saat ini menjadi satu. Jadi tidak benar bahwa RCEP dirundingkan karena negara lain di kawasan merundingkan TPP. RCEP adalah proses alamiah bagi ASEAN,” kata Gita Wirjawan baru-baru ini.

Manfaat Kerjasama

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini, menilai pemerintah Indonesia perlu melihat secara jelas tentang strategi dan manfaat dari kerja sama tersebut. Dia menambahkan apa pun yang akan dilakukan atau disepakati dalam sebuah kerja sama antarnegara, membutuhkan kejelasan strategi secara matang serta tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan dan apa manfaatnya bagi negara. "Jika hanya sekadar ingin bergabung tanpa tahu potensi kebutuhan negara, justru akan membawa Indonesia dalam kesulitan ke depannya," kata Hendri.

Sebagai salah satu negara anggota dari ASEAN yang memiliki banyak potensi perdagangan dan investasi kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi target banyak instansi global untuk melakukan kerja sama FTA, tanpa terkecuali oleh blok liberalisasi perdagangan global dalam skema TPP.

Sebagai salah satu negara kekuatan ekonomi baru atau emerging market di Asia, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam TPP. Selain memiliki jumlah populasi terbesar keempat di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat. Hal tersebut juga melatarbelakangi Amerika Serikat (AS), yang merupakan anggota TPP, untuk gencar mengajak Indonesia bergabung dalam skema perdagangan global tersebut.

Terkait ajakan tersebut, Hendri menilai AS sangat mengerti dan tahu besarnya manfaat dari kerja sama dengan Indonesia, baik dari sektor industri jasa maupun perdagangan. Dia menambahkan bergabung atau tidaknya Indonesia dengan blok perdagangan Pasifi k tersebut, bergantung pada kondisi nanti.

"Indonesia harus melihat dari segi penawaran yang ditawarkan, akankah menguntungkan atau tidak. Selain itu, instansi pemerintah yang menjabat di masa mendatang akan berpengaruh pada keputusan kerja sama dengan TPP," jelasnya.

Namun, Hendri menyarankan segera memberikan sikap terhadap tawaran AS tersebut. "Pemerintah harus tegas untuk memutuskan akan menolak ataukah menerima untuk bergabung, mengingat Indonesia merupakan bagian yang sangat penting untuk Pasifi k," tegasnya.