NERACA

Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Sayangnya  wajah pendidikan Indonesia tercemari oleh Ketidakmerataan pendidikan yang terjadi pada lapisan masyarakat miskin.

Faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini disebabkan oleh faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh individu. Hal ini mengakibatkan anak dari keluarga pra sejahtera mengalami kesulitan untuk dapat mengenyam bangku sekolah.

Ya, lagi-lagi kepercayaan atas pendidikan bagi orang miskin yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini pun kian luntur, apalagi jaminan masa depannya juga kabur. Menurut beberapa pengamat, karut marut mahalnya pendidikan ini disebabkan oleh korupsi yang menjaalar ke berbagai sektor.

“Masih banyak anak Indonesia tidak bisa memperoleh pendidikan karena alasan biaya. Mahalnya pendidikan itu terhambat oleh virus yang namanya korupsi,” kata pengamat hukum, Prof Syafrinaldi.

Ya, korupsi ini awalnya terjadi karena tidak intransparansi anggaran kepada masyarakat. Secara global, Indonesia masuk dalam 70% negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63% negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50.

Seperti diketahui, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32. Meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik empat peringkat di antara negara-negara lain dari 118 menjadi 114.

Akibatnya, uang negara menguap ratusan triliun rupiah. Bagaimana tidak? Selama 2001 hingga 2012, besaran jumlah nilai uang yang dikorupsi mencapai Rp 168,19 triliun. Bahkan angka tersebut akan terus membengkak seiring dengan keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini dalam memberantas korupsi, yang justru menguak kondisi korupsi di Indonesia di berbagai sektor.

Bayangkan jika dana korupsi tersebut diarahkan untuk kepentingan pendidikan?  Terkait hal tersebut Syafrinaldi mengatakan, Indonesia akan menjadi negara kedua setelah Jerman yang menggratiskan pendidikan dari SD hingga S3 apabila dana yang dikorupsi digunakan untuk pendidikan.

"Pembalakan liar dan penangkapan ikan liar merugikan negara puluhan triliun rupiah setiap tahun. Kalau itu dipergunakan untuk pendidikan, mungkin kita jadi negara kedua setelah Jerman. Mulai dari SD sampai S3 gratis," kata dia.

Jerman merupakan negara yang menggratiskan pendidikan dari SD hingga S3 bagi rakyatnya. itu karena negaranya bersih dan komitmen pemerintahnya terhadap rakyat Jerman sangat bagus.