Afan Anugroho, Wakil Sekjen Asosiasi Distributor Daging Indonesia

Jangan Jadi Negara Konsumtif

Demam impor memang sudah sangat kronis di Indonesia. Para pejabat,  politisi, juga pengusaha kini berlomba-lomba tampil di depan memimpin gerakan impor nasional sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya atas nama investasi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Akan ada banyak tenaga kerja terserap dengan hadirnya investor asing yang mengusung produk dari negerinya.

Sebab, para produsen dan investor asing telah menempatkan Indonesia sebagai pasar yang paling potensial di dunia. Tingkat konsumtifnya tinggi bahkan melebihi otensi ekspor komoditasnya. Sekarang yang terjadi, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, Rupiah terombang-ambing tak menentu karena lebih didikte dolar AS. Bahkan, pemerintah pun membiarkan transaksi perdagangan di dalam negeri dengan mata uang asing. Itu hanya terjadi di Indonesia.

Keprihatinan itulah yang menggelayut di sebagian dada para pengusaha pribumi, termasuk Afan Anugroho, aktivis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, juga tercatat sebagai wakil sekjen Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), dan wakil ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) KI Jakarta.

“Kita ingin pemerintah kembali ke jalan yang benar, mengembalikan kedaulatan negeri ini dari kebijakan yang tidak memihak ke bangsanya sendiri,” kata Afan. Menurut dia, banyak kebijakan yang menjadikan produk domestik bukan sebagai komoditas andalan, padahal dari segi kualitas ta kalah dari produk impor.

Dia setuju dengan ungkapan Beny Kusbini tentang kecenderungan perilaku para pengusaha dan birokrat kita yang lebih mengagung-agungkan produk asing sebagai yang berkelas. Kampanye ‘Aku Cinta Produk Indonesia’, kata Afan,  justru dipecundangi oleh kebijakan impor yang bertubi-tubi. “Kami ini negeri berkelas yang mampu memproduksi barang berkualitas, bukan hanya negeri konsumtif, tapi juga negeri produsen,” ujarnya.

Sebetulnya Afan tak khawatir dengan adanya persaingan global, termasuk bakal dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Yang harus diubah adalah bagaimana pemerintah juga masyarakat mau membeli dan menggunakan produk dalam negeri dengan bangga. Tidak perlu lagi tergila-gila dengan produk ‘branded’ dari luar.

 Jika neraca perdagangan bisa dipulihkan lagi menjadi surplus, dengan mudah nilai tukar rupiah akan kembali melambung. Dengan swasembada, harga-harga kebutuhan pokok kembali mudah dan murah, tidak lagi tergantung impor. Kembalikan kedaulatan Rupiah di negeri sendiri. “Salah satu caranya, seluruh transaksi perdagangan di dalam negeri harus menggunakan Rupiah, sama seperti kalau kita bertansaksi ke negeri orang, juga dengan mata uang negeri itu,” kata dia.

Afan pun bermimpi, bagaimana pemerintah mampu dan mau dengan segala daya mengembalikan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada posisi Rp 2.500/dolar AS. (saksono)