ANJLOKNYA NILAI TUKAR RUPIAH

Berdampak Gagalkan Ketahanan Pangan Nasional

Lagu dengan syair ….di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang… barang kali ada banyak yang menikmati di kala nilai tukar mata uang Republik Indonesia, yaitu Rupiah, kembali terpuruk, dan terus terpuruk.

Bahkan dikhawatirkan, jika tak ada upaya serius dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI), nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS akan terjun bebas hingga melebihi Rp 14 ribu/dolar AS. Bandingkan dengan saat Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter (krismon) 1998 lalu. Ketika itu nilai tukar rupiah mencapai Rp 14 ribu/dolar AS. Sekarang, ketika rupiah kembali terpuruk, tapi seolah tanpa gejolak.

Yang bernyanyi riang dan senang, tentu saja mereka para pejabat dan pengusaha yang memiliki banyak simpanan dolar AS sedangkan belanjanya dengan Rupiah.  Sebaliknya, yang tidak senang adalah mereka yang tak menikmati kenaikan dolar AS. Mereka yang berutang dengan dolar AS, tentu saja utangnya makin bertumpuk. Demikian juga utang luar negeri pemerintah kita makin menjadi beban. Siapa lagi yang harus mengencangkan ikat pinggang sebagai dampak dari anjloknya nilai tukar Rupiah?

“Tentu saja adalah para petani dan yang mengonsumsi bahan pangan, sebab sangat banyak bahan pangan kita yang harus diimpor dan bayar dengan dolar,” kata staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Yulianto Pujiwinarno. Menurut dia, hal itu menyangkut pada Ketahanan Pangan Nasional.

Yulianto mengatakan, ada yang salah dalam kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yaitu, pemerintah memang mencoba menciptakan ketahanan pangan. Namun hal itu ditempuh dengan lebih banyak mengandalkan produk impor. “Akibatnya,  tingkat produktivitas pangan nasional yang sangat rendah,  hingga banyak petani kita yang beralih profesi karena tak mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar peraih gelar doktor dari Unair ini kepada Neraca.

Memang, dia mengakui, tidak sedikit petani yang menikmati naiknya dolar AS atas Rupiah. Yaitu mereka yang menanam tanaman untuk diekspor. Misalnya petani kopi, kakao atau cokelat, juga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Hal itu juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. Menurut dia, di sektor tekstil, bahan bakunya banyak diimpor, jadi sektor ini tak diuntungkan oleh merosotnya nilaai tukar Rupiah.

Tapi, yang jadi masalah, kenikmatan itu tak diimbangi dengan upaya memberikan nilai lebih pada komoditas ekspor tersebut. “Cokelat dan kopi kita dijual murah, dan kita kembali imopr dengan harga yang tinggi,” kata Yulianto lagi.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Hortikultura Nasional Beny Kusbini. Kepada Neraca, Beny juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan pemerintah yang tak menghidupi masyarakatnya dengan produk dalam negeri. Pemerintah, kata dia, cenderung mengutamakan mengimpor aneka macam komoditas pokok ketimbang berupaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Artinya, strategi pembangunan eoknomi nasional kita sangat rapuh,” kata Beny. Senada denga Yulianto, Beny pun mengungkapkan, upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional salah kaprah, karena kecukupan stok pangan itu ditunjang oleh impor, bukan bagaimana mewujudkan swasembada pangan yang serius.

Hal itulah yang menurut Yuli dan Beny sebagai kebijakan yang memicu terjadinya defisit neraca perdagangan. Di kala pemerintah punya uang dan yang diimpor tersedia, tak masalah. Sebaliknya, bagaimana jika pemerintah punya uang, tapi barangnya langka, juga sata kita tak punya uang untuk impor, barangnya pun juga tak ada. “Itu yang celaka,” kata Beny yang juga ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Dia pun   mengungkapkan pameo negatif para pejabat pemerintah dan pengusaha kita. Di negara maju, pemerintah memberikan subsidi kepada petani lokal. Di Indonesia justru sebaliknya. Pemerintah malah menghidupi para petani asing. Petani kita dibiarkan bangkrut dan mati karena harus bersaing dengan komoditas impor yang lebih murah. “Jadi, kalau ada pejabat atau pengusaha asing datang ke Indonesia, mereka selalu bilang, apa yang dibutuhkan Indonesia, akan kami penuhi. Sebaliknya, jika pejabat dan pengusaha kita ke luar negeri, mereka berpikir, apa yang bisa kita impor,” ujar Beny. (saksono)