NERACA

Jakarta - Entah ini berkah atau musibah. Alih-alih ingin menjaga stabilitas ekonomi dan persiapan apabila Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menerapkan tapering off, Indonesia bakal mendapatkan “suntikan” dari World Bank (Bank Dunia) berupa utang. Tanpa tedeng aling-aling, Indonesia langsung mengiyakan tawaran itu. Dengan dalih antisipasi yang meliputi stabilisasi dana (bond stabilization fund) dan protokol manajemen krisis. Tanda rezim “tukang tumpuk utang” bakal berlanjut?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati berpendapat, ketimbang menerima tawaran utang Bank Dunia lebih baik Pemerintah memperbaiki pola anggaran negara yang sudah ada. “Pola anggarannya harus dioptimalkan dengan baik. Misalnya, pengalokasian dana harus diarahkan ke sektor produktif,” tegas dia kepada Neraca, Selasa (3/12)

Enny menambahkan, sejak periode 2003-2013 atau sepuluh tahun  terakhir, komposisi utang Indonesia sudah dialihkan ke dalam negeri. Hal ini menurut dia untuk mengurangi utang yang didominasi oleh valuta asing (valas). “Kondisi ini lumayan membantu ketika Indonesia terkena defisit neraca perdagangan. Jadi, minimal utang dengan valas akan berkurang,” ungkapnya.

Namun begitu, opsi jika benar-benar tawaran Bank Dunia diterima Pemerintah, maka Enny mengimbau agar uangnya dikelola dengan hati-hati. Karena kebijakan pengambilan utang ini tidak hanya dilihat dari besarannya tapi juga harus diperhatikan efektifitasnya.

“Bank Dunia boleh saja menawarkan bantuan ke Indonesia berupa utang baru. Tapi balik lagi, tergantung political will Pemerintah, mau atau tidak menambah utang,” tuturnya. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kemenkeu, utang Indonesia mengalami lonjakan Rp3,13 triliun selama periode Oktober 2013.

Total utang Indonesia pada Oktober naik ke Rp2.276,89 triliun dari posisi September sebesar Rp2.273,76 triliun. Namun, nilai tukar rupiah tercatat menguat dari Rp11.613 per dolar AS menjadi Rp11.234 per dolar AS. Jika dilihat secara year-to-date (YtD) dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp299,18 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.977,71 triliun.

Utang tersebut didominasi penerbitan Obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kenaikan sebesar dari Rp1.590,23 triliun pada akhir September, menjadi Rp1.618,53 triliun pada akhir Oktober ini. Adapun obligasi tersebut terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp1.251,46 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp367,07 triliun.

Di sisi lain, pinjaman negara juga naik ke Rp658,37 triliun. Dengan pinjaman luar negeri tercatat mengalami penurunan dari Rp681,70 triliun pada akhir September, menjadi Rp656,48 triliun pada akhir September. Pinjaman luar negeri tersebut berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp370,47 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp253,91 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp31,76 triliun, dan suppliers sebesar Rp340 miliar. Sedangkan pinjaman dari dalam negeri naik ke Rp1,88 triliun.

Stabilkan Ekonomi

Sementara Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan dan pihak terkait agar melakukan persiapan dan langkah-langkah preventif mengatasi dampak dari kemungkinan diberlakukannya kebijakan penarikan dana likuiditas oleh Bank Sentral AS itu.

Managing Director and Chief Financial World Bank, Bertrand Badre, mengungkapkan pertemuan ini membahas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian baik di tingkat global maupun di negara-negara emerging market seperti Indonesia.

"Karena salah satu tugas Bank Dunia adalah untuk menjaga dan memastikan perekonomian global dan negara-negara emerging market, seperti Indonesia, tetap stabil dan kuat menghadapi kemungkinan tapering off yang akan dilakukan The Fed," katanya, saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Bank Dunia menegaskan dukungan finansial jika memang negara-negara emerging market membutuhkan bantuan tersebut. Stabilitas negara-negara emerging market juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami,” klaim Bertrand.

Dia mengungkapkan, perekonomian global saat ini dapat nampak seperti di awal atau di akhir sebuah krisis. Negara-negara emerging market, yang merupakan negara yang akan paling merasakan dampak tapering harus membangun stabilitas yang memadai.

Bank Dunia, kata Bertand, juga mendukung langkah yang diambil pemerintah lewat paket kebijakan Agustus kemarin, dan beberapa kebijakan ke depannya. Menurut dia, kebijakan tersebut cukup tepat menyambut kemungkinan tapering off oleh The Fed. sylke/ardi