Jakarta - Di tengah himpitan krisis ekonomi global dan kondisi internal dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat tergelincir ke dalam status middle income trap country apabila laju pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Padahal sebelumnya Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada 2030.

NERACA

Middle-income trap adalah istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) yang “terjebak” di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru. Jadi suatu negara telah mencapai suatu level pendapatan per kapita tertentu yang relatif cukup makmur, namun tidak mampu lagi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tinggi, sehingga negara tersebut tidak kunjung naik kelas masuk dalam jajaran negara-negara maju. Jadi seolah-olah negara tersebut terkunci di tengah (stuck in the middle) di posisinya sebagai negara berpendapatan menengah.

Menurut guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, tidak mudah bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Pasalnya, ada sejumlah faktor yang masih memberatkan kondisi Indonesia saat ini. “Salah satu faktor yang menunjukkan tidak mudahnya, masalah sumber daya manusia. Kualitasnya masih rendah, hampir 50% tenaga kerja kita hanya lulus sekolah dasar, ” ujarnya kepada Neraca, Selasa (3/12).

Selain itu, sambung dia, daya saing internasional juga masih kalah jauh jika dibanding negara ASEAN lainnya. Apalagi dengan kondisi infrastruktur dan kelembagaan saat ini yang masih buruk. Menurut dia, program peningkatan infrastruktur yang digaungkan pemerintah pun belum direalisasikan sepenuhnya. Terbukti, dengan kondisi jalan yang masih memprihatinkan. “Kalau kita ke luar Jawa, infrastrukturnya masih buruk sehingga mungkinkah menjadi negara maju?” ujarnya.

Tidak hanya dari sisi sumber daya dan daya saing internasional yang masih rendah, kata dia, saat ini Indonesia juga dibanjiri produk asing. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia pun sebenarnya belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Tentunya akan tidak mudah bersaing, sekarang ini tenaga asing yang masuk ke Indonesia juga sudah kelihatan, dan barang-barang juga banyak dipenuhi produk asing,” jelasnya.

Sri menambahkan, untuk melakukan pembenahan permasalahan tersebut pun bukan perkara mudah. Dibutuhkan waktu yang relatif panjang untuk Indonesia keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Namun, bagaimanapun Indonesia harus cepat melakukan pembenahan atas berbagai permasalahan tersebut. “Prosesnya yang lama. Dari hasil studi negara-negara yang terjebak dalam middle income trap, dalam 1-3 dekade, itupun belum tentu sukses. Tapi ya harus melakukan pembenahan.” tandasnya.

Pengamat ekonomi UI  Talisa Aulia Falianty mengatakan, memang sangat berat bagi Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap serta nampaknya sektor industrilisasi Indonesia tidak berkembang dengan baik. Padahal sektor industrilisasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam keluar dari status middle income trap dan bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia.

“Pemerintah harus mempunyai kebijakan dalam penguatan dan memaksimalkan sektor industri serta diberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di sektor industri ini,” kata dia.

Menurut Talisa, pemerintah sudah mengupayakan untuk bisa mengatisipasi ancaman middle income trap, pemerintah dapat melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025. Namun,  hal ini bergantung kepada pemerintahan yang akan datang dimana pemimpin selanjutnya sangat penting dalam perbaikan pembangunan nasional. Ketergantungan pemerintah yang akan datang menjadi tolak ukur dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Apabila pemimpin yang akan datang bisa meningkatkan pembangunan nasional maka Indonesia bisa keluar dari midlle income trap, namun sebaliknya apabila tidak bisa, maka Indonesia akan terjebak dalam negara berpendapatan menengah,” ujarnya.

Di lain pihak, peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Ari Kuncoro mengatakan berat untuk Indonesia bisa keluar dari middle income trap. “Bukan tidak bisa loh. Tapi berat mengingat masih banyak kebolongan dari pemerintah mengenai optimalisasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ujarnya.

Dia  mengatakan untuk bisa keluar dari middle income trap pemerintah harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 9% per tahun. Dengan pertumbuhan sebesar itu pun Indonesia baru bisa keluar pada 2030. Artinya ada pekerjaan rumah yang sangat berat untuk selesaikan bagi pemerintah.

“Jika tidak maka kita akan terperangkap di middle income trap. Tapi bagaimana caranya bisa membuat pertumbuhan konsisten di 9%? Itu kan bukan persoalan mudah,” kata Kuncoro.

Untuk itu Kuncoro menekankan agar segera memperbaiki iklim industri di dalam negeri. Pasalnya dengan peningkatan produktifitas industri maka produktifitas komoditas juga akan meningkat. Setelah itu diharapkan tenaga kerja yang dapat terserap juga semakin banyak.

“Tapi dalam mendorong produktifitas juga harus seiringan dengan inovasi. Tanpa inovasi kita akan tetap seperti kemarin-kemarin, cuma ekspor barang mentah sekaligus tanah-tanahnya ke luar negeri. Itu tidak ada nilai tambah yang dapat membantu,” ungkap Kuncoro.

Dua Strategi

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, agar Indonesia bisa terlepas dari middle income trap country, ada dua strategi yang bisa dilakukan pemerintah. Kedua strategi itu adalah meningkatkan kualitas SDM, dan melakukan transformasi ekonomi.

Luky menjelaskan, jika suatu negara sudah terjebak ke dalam middle income trap, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengubah posisi menjadi negara maju, karena pendapatannya cenderung tidak berubah. Menurutnya, potensi Indonesia untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap sebenarnya cukup besar, karena negeri ini mempunyai keunggulan dibandingkan negara lain.

Menurut dia, keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah bonus demografi, di mana jumlah usia produktif diperkirakan akan selalu meningkat hingga 2030. Keunggulan inilah menurutnya yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan mempunyai pendapatan tinggi (high income).

Luky menjelaskan posisi Indonesia saat ini masih ada di lower middle income sejak tahun 2003 dengan pendapatan per kapita penduduk mencapai US$4.000 per bulan. Sedangkan untuk menjadi middle income menengah pendapatan per kapita masyarakat harus meningkat hingga di posisi US$7.250 per bulan.

“Belum sampai 20 tahun kita ada di posisi lower middle income. Jadi kita belum termasuk negara yang terjebak. Lebih tepat disebut negara dengan pendapatan lower middle income menuju middle income menengah. Namun kita memang harus segera antisipasi agar tidak terjebak,” tutur Luky.

Di  kesempatan yang sama,  Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti mengatakan kurang lebih sudah 15 tahun Indonesia ada di posisi middle income. Hal itu mencerminkan pemerintah harus segera mengevaluasi kegiatannya. Dengan begitu bisa memposisikan diri dan berbenah agar tidak terjebak dalam middle income trap.

“Bappenas sudah well planning. Namun pekerjaan rumah K/L (Kementrian/Lembaga) memang harus bisa mengevaluasi. Saya rasa persoalan terjebak atau tidak hanya masalah waktu,” tutur Rahma.

Menurut dia, pada dasarnya memang ada keterlambatan peningkatkan kualitas perekonomian dalam negeri khususnya dalam hal keahlian tenaga kerja. Sehingga pendapatan per kapita penduduk Indonesia selama ini belum mengalami peningkatan. “Skill tenaga kerja kita memang cukup lambat berkembang. itu lah yang akan kita selesaikan bersama. Tentu pemerintah gak bisa berjuang sendiri,” ujarnya.

Kondisi internal dalam negeri yang terbelit defisit transaksi berjalan juga menghambat Indonesia lolos menjadi negara maju. Seperti terlihat, defisit neraca minyak tetap terjadi selama ini mengharuskan pemerintah menyiapkan sekitar $18 hingga $19 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibanding surplus neraca perdagangan non-migas dalam delapan triwulan terakhir.

Besarnya sumber permintaan valas yang besar itu akan sangat memengaruhi pergerakan rupiah. Penting diingat bahwa sejak dua tahun terakhir, asumsi nilai tukar rupiah pemerintah dalam APBN cenderung lebih kuat dari kenyataan.

Tingginya kebutuhan valas ini mencerminkan Indonesia sudah terjebak dalam middle-income trap. Karena yang terjadi adalah aktivitas consumption without domestic production yang tidak menghasilkan income melainkan tambahan utang.

Kalangan pengamat mengingatkan, pengeluaran pemerintah sebaiknya harus difokuskan pada penguatan kapasitas produktif masyarakat seperti penyediaan infrastruktur transportasi, pelabuhan, divesifikasi energi dan ketahanan pangan, pendidikan dan pelatihan. lulus/lia/mohar